Polda Jabar Keluarkan SP3 Kasus Penistaan Pancasila oleh Habib Rizieq Shihab, Ini Alasannya

Terasjabar.co – Polda Jabar menghentikan penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila yang dilakukan Habib Rizieq Shihab. Polisi menyatakan kasus tersebut tidak cukup bukti.

“Iya dihentikan, tidak cukup bukti,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana, Jumat (4/5/2018).

Kabid Humas Polda Jabar AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penyidik tim DitKrimum Polda Jabar telah menghentikan kasus tersebut pada Februari 2018 akhir.

Ditandai dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab.

Serangkaian penyidikan, sambung Trunoyudo, telah dilakukan. Hasilnya menunjukkan, kasus tidak kuat bukti.

“Penyidikan sudah dilakukan oleh tim penyidik namun sejauh ini kurang cukup bukti untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikan,” kata Trunoyudo di hubungi terpisah.

Menurutnya, bukti-bukti yang kurang dalam kasus ini terkait unsur pasal 154a KUHpidana.

“Bukti untuk terkait unsur pasal 154a KUHPidana, guna memenuhi unsur perbuatan TP,” jelasnya.

Menangggapi hal itu, pengacara Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro, mengatakan, Polda Jabar telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk kliennya tersebut.

“Beberapa waktu lalu sudah di-SP3. Sudah keluar SP3,” katanya di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Menurut Sugito, Polda Jabar menerbitkan SP3 untuk Rizieq Shihab karena tak menemukan bukti yang cukup untuk menjebloskannya ke penjara.

“Jadi karena tak memenuhi unsur, dan tak ditemukannya mens rea dari beberapa keterangan saksi dan ahli,” kata Sugito.

Kuasa Hukum Rizieq Sihab, Sugito Atmo Pawiro mengungkapkan rasa syukur dan berterima kasih atas penghentian penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila yang diduga dilakukan kliennya.

“Kami sekarang lagi konsentrasi urusan Polda Jabar. Kebetulan sudah SP3 mengenai pasal penodaan lambang negara, Pasal 154a dan pencemaran orang baik terhadap orang yang sudah meninggal, Pasal 320. Jadi karena sudah jelas, kami ucapkan terima kasih,” ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (4/5/2018).

Ia berharap, Polda Metro Jaya juga segera menghentikan kasus chat pornografi yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Ia mengatakan, jika kasus Rizieq dipaksakan berlanjut, maka sejumlah pihak akan mendapatkan dampak negatifnya.

“Jadi kalau misalnya dipaksakan, pertama terus terang saja, akan menyandera orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, jadi tidak ada kepastian hukum,” sebutnya.

Sebelumnya, Polda Jabar menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus penodaan Pancasila pada 30 Januari 2017.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dibuat oleh putri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri, pada 27 Oktober 2016.

Rizieq dilaporkan dengan sangkaan Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Lambang Negara dan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

Sukmawati mempermasalahkan pernyataan Rizieq Shihab yang menyatakan ‘Pancasila Soekarno Ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala,’ sebagaimana terekam dalam video yang diunggah di YouTube.