Anggaran Dialihkan, Pembangunan Taman di Kota Bandung Distop

Terasjabar.co – Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung mengalihkan anggaran pembangunan taman baru untuk kepentingan lain. Hal itu disampikan oleh Kabid Pertamanan DPKP3 Kota Bandung Iwan Sugiono, Kamis (3/5/2018).

“Pembangunan dan penataan taman sementara dihentikan dulu. Dan untuk program-program besar (pembuatan taman) kita hentikan dulu,” kata Iwan.

Iwan mengatakan dari pengajuan Rp 141 miliar 20 persen di antaranya dikhususkan untuk pemeliharaan taman dan bukan untuk pembuatan baru. Sementara sisanya digunakan untuk hal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga seperti jalan, sanitasi dan sumur.

Dibanding tahun sebelumnya, kata Iwan, anggaran pembuatan taman jauh lebih besar yakni Rp 100 miliar. Jumlah tersebut digunakan untuk pembangunan dan penataan taman seperti di Babakan Siliwangi, Alun-alun Cicendo, dan Tegalega.

“Jadi tahun ini lebih pada penataan taman lingkungan warga. Sementara yang besar-besar kita hentikan dulu, cancel dulu,” katanya.

Meski begitu di tahun ini pemerintah tetap menyisihkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan taman baru seperti Playground Tegalega dengan nilai lelang mencapai Rp 11 miliar.

“Termasuk penataaan RTH di depan SMAN 27 senilai Rp 1,3 miliar,” ujarnya.

Sementara ditempat terpisah Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto Silalahi meminta pengalihan anggaran tersebut untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang masih kurang sekitar 8-9 persen dari target 30 persen.

Menurut Folmer di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil sudah terlalu banyak melakukan revitaslisasi namun tidak ada penambahan RTH. Bahkan dari data yang ada pertumbuhan RTH di Kota Bandung hanya sebesar 0,001 persen per tahunnya.

“Sementara kita ini masih kurang 8-9 persen lagi dari target. Kalau pertumbuhannya 0,001 persen per tahun mau berapa tahun lagi target itu tercapai. Ini PR urgent yang perlu segera dituntaskan,” katanya.

Menurut Folmer pembuatan taman yang dilakukan pemerintah kota tidak dibarengi dengan RTH. Sehingga fungsi taman sebagai paru-paru kota dan resapan air malah tersisihkan dengan fungsi sosial yang merupakan fungsi tambahan.

Sudah seharusnya, kata Folmer, pemerintah tidak terlarut dalam urusan pembuatan taman. Sementara urusan wajib seperti pendidikan, kesejahteraan, pengentasan banjir yang menjadi kebutuhan mendesak terabaikan.

“Jadi bukan dipangkas tapi anggaran dialihkan ke yang lebih prioritas dan urgent,” tandas politis PDIP itu.