Pemkot Cimahi Tegaskan Netralitas ASN Jelang Pilkada Serentak 2018

Terasjabar.co – Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis.

Hal tersebut diperkuat dalam surat edaran dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 27 Desember 2017. Surat tersebut merupakan peringatan bagi ASN agar tidak terseret-seret dalam politik praktis.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat Kota Cimahi, Maria Fitriana menegaskan, netralitas ASN dalam pilkada adalah harga mati. “Netralitas ASN sudah menjadi ketetapan dan memang sanksinya berat sekali, bisa langsung dipecat,” tegasnya.

Dikatakannya, ada sejumlah contoh aktifitas yang dilarang dilakukan oleh ASN, seperti mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto pasangan calon kepala daerah maupun keterkaitan lain. “Bahkan sekarang ada ketentuan foto bareng dengan calon, kemudian mengacungkan tanda (nomor) calon ini memang sudah dilarang, teurtama oleh penyelenggara Pilkada,” ucapnya.

Termasuk ajudan atau sekretaris pribadi yang berstatus ASN, lanjutnya, itu dilarang keras untuk mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota Cimahi jika nanti turun langsung untuk mengkampanyekan salah satu paslon Pilgub Jawa Barat 2018. Pasalnya, Wali Kota/Wakil Wali Kota Cimahi jika turun kampanye saat Pilgub Jabar 2018 harus cuti dari tanggungan negara, meskipun sehari. (*)

red