Perihal UU MD3, DPRD Jabar: Harus Ada Batasannya

Terasjabar.co – Terkait pengesahan UUD MD3 oleh DPR pada Senin (12/02/18) lalu, Oleh Soleh, Anggota Komisi IV DPRD Jabar menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut harus memiliki batasan.

UU MD3 sendiri adalah Undang-Undang yang mencakup tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Menurut Soleh, batasan tersebut diperlukan untuk menjaga kritikan terhadap DPR RI maupun DPRD.

“Saya secara pribadi melihat bahwa mengkritik DPR RI maupun DPRD harus diberi ruang juga. Karena kalau tidak ada kritikan, over confidence, over kebijakan, over legislasi,” ujar Soleh di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, pada beberapa hari yang lalu.

Karena itu, anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB ini sepakat, peraturan tersebut harus ada batasannya. Dia menegaskan, tidak sepakat jika kritikan dari masyarakat ditutup. “Kalau ditutup, rasa-rasanya kemunduran. Tapi kalau dibatasi, saya sepakat,” kata Soleh

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada Senin (12/02/18) menyetujui Perubahan Kedua UU No 17/2014 tentang MD3 menjadi UU. Salah satu pasal yang menjadi sorotan, adalah Pasal 122 huruf (k) yang menyebutkan Mahakama Kehormatan Dewan (MKD) diberikan tugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. (*)

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *