Warga NU Cirebon Tolak Full Day School

Terasjabar.co – Aksi penolakan penerapan sistem pendidikan full day school (FDS) dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cirebon. Massa menuntut agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan menuntut agar Permendikbud Nomor 23/2017 tentang FDS dihapus.

Tuntutan tersebut didukung oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Cirebon yang juga menolak sistem FDS. Hingga saat ini pun, sistem FDS tidak diterapkan di tingkat SD dan SMP di Kabupaten Cirebon. Massa mengutarakan aspirasi mereka di Taman Patrayaksa yang dilanjutkan dengan audiensi di Gedung DPRD Cirebon, dalam aksi tersebut mereka meminta dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif. Ketua PCNU Kabupaten Cirebon Aziz Hakim Syaerozi menyampaikan, aksi tersebut merupakan bentuk jeritan warga NU yang telah disakiti terkait akan diberlakukannya FDS di semua sekolah. Oleh karena itu, ia meminta semua sekolah menolak dengan tegas diberlakukannya FDS dan mengimbau agar tidak ada satupun sekolah yang tetap menerapkannya.

“Penerapan FDS hanya akan menyiksa para santri dan pelajar saja, karena penerapannya sangat teoritis. Jangan sampai santri dan pelajar menjadi kelinci percobaan. Faktanya, banyak siswa yang kelelahan,” kata Aziz dalam audiensi.

Hal senada diungkapkan Pengasuh Pondok Pesantren KHAS Kempek, Muhammad Ja’far Aqil. Menurut dia, Kabupaten Cirebon memiliki tingkat kerohanian dan keislaman yang sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya makam para wali, pesantren, madrasah diniyah, dan keraton. Namun, di sisi lain di sebagian daerah masih banyak sumber daya manusia yang tidak mengenal aksara, khususnya aksara Arab. Oleh karena itu, peran madrasah diniyah dan pesantren pun menjadi begitu besar untuk menyudahi maupun meminimalkan problem buta aksara itu.

“Jika FDS tetap dipaksakan, maka akan meningkatkan potensi bertambahnya penyandang buta aksara. Hal itu akan berdampak pada hilangnya jati diri Cirebon sebagai daerah Islam,” kata Ja’far.

Tak berhenti di sana, FDS juga akan berdampak secara sosial. Salah satunya dapat terlihat dari tergerusnya madrasah diniyah secara perlahan. Ia menyayangkan hal itu, karena pada dasarnya kontribusi madrasah diniyah cukup besar bagi masyarakat.

“Dikhawatirkan, penerapan FDS akan membuat paham radikal kepada siswa lebih mudah masuk. Soalnya, tidak ada filter dari madrasah diniyah yang diatkutkan akan menjauhkan anak dari pemahaman Islam yang santun, toleran, dan saling menghargai,” ujarnya.

Full day school sepakat untuk dicabut

Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon Yayat Ruhyat mengatakan, pihak pemkab dan DPRD Kabupaten Cirebon sepakat akan mengakomodir keinginan warga NU terkait pencabutan FDS. Ia menuturkan, sebelumnya sudah pernah melakukan kesepakatan untuk tidak menerapkan FDS di tingkat SD dan SMP.

“Akan kami agendakan pertemuan dengan pengasuh pondok pesantren dan kiar untuk pembahasan lebih lanjut. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” ujar Yayat.

Ia mengaku, bersama dengan Pemkab Cirebon akan terus memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi penolakan penerapan full day school sampai ke pemerintah pusat. (J,Lc)