Tenaga Honorer Dihapus, Wagub Jabar Minta Waktu ke Pemerintah Pusat

Terasjabar.co – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum minta pemerintah pusat untuk bijaksana terkait penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Uu khawatir pelayanan akan berkurang apabila ditiadakan secepat itu.

“Khawatir pelayanan berkurang, baik di dalam pemerintahan atau pelayanan bidang pendidikan dan pelayanan lain,” ujar Uu usai menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Ciamis ke 380 di Gedung DPRD Ciamis, Minggu (12/5/2022).

Uu pun mengakui honorer menjadi beban pemerintah daerah. Namun hal itu adalah sebuah konsekuensi. Untuk itu, Uu pun meminta pemerintah pusat bijaksana dalam membuat keputusan.

“Kalau pemerintah bijak itu biasa, artinya pemerintah mengeluarkan keputusan berdasarkan payung hukum dan sesuai normatif. Tapi kami berharap bukan hanya bijak tetapi bijaksana. Yaitu menurut kami dilindungi Pancasila, pada sila kebijaksanaan dalam permusyawaratan,” ungkapnya.

Untuk itu, Uu pun memohon waktu kepada pemerintah pusat. Tujuannya untuk memberikan solusi terbaik mengenai masalah honorer tersebut.

Selain itu, Uu pun meminta pada saat pengangkatan P3K harus ada kriteria khusus. Yakni honorer yang sudah lama, melihat usia dan kebutuhan daerah.

“Sekarang ada sedikit kecemburuan sosial, yang sudah lama jadi honorer tidak masuk P3K karena alasan tertentu. Ada juga yang baru honorer sudah jadi P3K,” kata Uu.

Honorer yang diangkat jadi P3K disalah satu lembaga pun diharapkan tidak dipindahkan ke tempat lain. Kalau hal itu dilakukan akan sama saja terjadi kekurangan pegawai.

“Kami akui sekarang ada keresahan dari pihak pegawai yang bukan ASN,” pungkasnya.