Pemprov Jabar Berupaya Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer

Terasjabar.co – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merancang sumber anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer.

Menurutnya, saat ini masih dalam tahap pembahasan untuk menentukan sumber anggarannya. Jika sudah menenemukan titik terang maka akan segera direalisasikan.

“Sedang kita bahas soal itu, jika sudah ada sumber anggarannya dari mana segera kita realisasikan, untuk saat ini kami belum bisa menyebutkan kapan dan berapa besaran anggarannya,” ujar Uu usai menghadiri Seminar Jurnalistik di Gedung Sigrong, Purwakarta, Kamis (19/9/2019).

Kata Wagub, para guru honorer atau tenaga harian lepas (THL) sangat membantu keberlangsungan roda pemerintahan, termasuk keberlangsungan pendidikan. Pasalnya, jumlah ASN di setiap kantor pemerintahan atau sekolah cendrung masih sedikit jika dibandingkan jumlah para guru honorer atau THL.

“Selama ini para guru honorer dan THL lah yang membantu, maka kami sedang mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Uu.

Uu juga berharap pemerintah memprioritaskan guru honorer atau tenaga harian lepas (THL) menjadi PNS. Sebab tidak sedikit dari mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi belum diangkat. Tentu hal itu harus menjadi perhatian bersama.

“Kami berharap pemerintah agar prioritaskan mereka menjadi seorang PNS,” katanya.

Jangan sampai, lanjut Uu para guru honorer dan THL yang telah mengabdi sejak lama malah tidak memiliki ruang, sementara yang baru menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi mengikuti CPNS kemudian lulus menjadi PNS.

Apalagi kategori II saat ini telah dihapus. Padahal ada sebagian di antara mereka berharap bisa menjadi PNS melalui kategori II tersebut.

“Kategori II dihapus memang sangat menyakitkan, karena kan ada sebagian dari mereka bisa menyelesaikan tentang administrasi, berarti mereka sudah lama mengabdi ke negara,” kata Uu.

Namun demikian dengan adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) menjadi solusi bagi mereka yang ingin menjadi seorang PNS.

“P3K menjadi solusi dan pemerintah daerah segera menganggarkan itu,” demikian Wagub.