Survei IPO: Toleransi Umat Beragama di Jabar Rendah!

Terasjabar.co – Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei mengenai persepsi publik atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Salah satu temuan IPO, menyebutkan bahwa toleransi umat beragama di Jabar sangat rendah.

Survei itu publikasikan dalam rilis bertajuk Dinamika Isu Sosial Kemasyarakatan dan Konstelasi Politik 2024 di Jawa Barat. Dalam temuannya, IPO menyebut kategori kerukunan umat beragama di Jabar hanya mendapat nilai 1,0 persen dibanding 11 kategori lain atas penilaian warga terhadap kinerja pemprov yang lebih baik.

“Terendah ada pada persepsi kerukunan antar umat sebesar 1,0 persen. Hal ini menandakan jika Provinsi Jawa Barat masih dianggap sebagai daerah yang belum memuaskan dalam hal kerukunan umat,” kata Direktur eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah, Kamis (10/3/2022).

Persepsi paling tinggi kepuasan publik atas kinerja Pemprov Jabar dirasakan warga dalam kategori kenaikan upah minimum dengan poin 21,8 persen dan pelayanan publik dengan poin 14,9 persen. Kemudian pembangunan infrastruktur 11,6 persen, pelayanan kesehatan 9,4 persen dan lainnya 9,2 persen.

Persepsi publik terendah atas kinerja Pemprov Jabar disorot warga dalam kategori kesejahteraan guru 6,3 persen, kualitas pendidikan 4,5 persen dan pemberantasan korupsi 4,1 persen. Selanjutnya lapangan pekerjaan 3,7 persen, kesejahteraan umum 2,8 persen serta kerukunan antar umat beragam 1,0 persen.

Saat dikonfirmasi, Dedi menyebutkan rendahnya persepsi kerukunan antar umat beragama salah satunya dipengaruhi oleh faktor perpecahan. Warga Jabar menurutnya, masih menganggap sikap toleransi di wilayah tersebut belum membaik selama beberapa tahun ini.

“Masyarakat Jawa Barat menilai masih ada perpecahan antar umat beragama serta sikap toleransi menerima perbedaan masih belum membaik. Ini bisa saja terkait isu politik maupun isu agama secara khusus,” ucapnya.

Salah satu yang disorot IPO adalah fenomena gerakan 212. Meskipun itu terjadi di Jakarta, tapi pengaruhnya menyebar hingga ke Jabar sampai sekarang.

“Semisal bagaimana kontribusi Jawa Barat dalam gerakan 212 di Jakarta, termasuk konflik perbedaan keyakinan di Bogor. Ini menjadi alasan masyarakat menilai pemerintah belum berhasil menghadirkan kerukunan,” ungkapnya.

Dari hasil temuan itu, IPO lantas menyimpulkan bahwa toleransi antar umat beragama di Jabar sangat rendah. Kondisi ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi IPO lantaran adanya sosok Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum yang dianggap sebagai representasi dari tokoh agama.

“Seharusnya menjadi perhatian mengingat Wakil Gubernur Jawa Barat dianggap representasi tokoh agama. Sehingga dapat dikatakan toleransi di Jabar itu rendah, dan ini ironi karena Wagub Jabar itu adalah tokoh agama,” pungkasnya.

Survei IPO itu digelar pada 1-7 Maret 2022 menggunakan metode multistage random sampling. Dengan total wawancara dilakukan kepada 880 responden.

Margin of error sebesar 2.90 persen. Dengan kurasi data mencapai 95 persen asumsi simple random sampling.