Buka Musda IPHI, Ketua PW IPHI Jabar Ingatkan Dua Peran Penting IPHI

Terasjabar.c0 – Ketua PW IPHI Jawa Barat, H. Ijang Faisal membuka secara resmi Musyawarah Daerah III Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD IPHI) Kabupaten Bandung Tahun 2021, di Aula Gedung Dewi Sartika, Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung, Minggu (19/12/2021) pagi.

Hadir dalam Musda IPHI tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bandung, H. Asep Ismail, Kasubag Binamental Kesra Kabupaten Bandung, H. Jajang, Sekretaris MUI Kabupaten Bandung, dan Ketua PD IPHI Kabupaten Bandung, K. H. Chaerul Baridin.

Dalam sambutannya, Ketua PW IPHI Jabar, H. Ijang Faisal mengajak seluruh anggota IPHI di Kabupaten Bandung untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat dalam menyelaraskan misi IPHI merawat haji mabrur sepanjang hayat dengan program dakwah yang ada di Pemkab dan Kemenag kabupaten bandung.

“Jika kita menelaah kembali tentang makna kehadiran IPHI, kita akan melihat betapa pentingnya peran IPHI dalam merawat jamaah pasca haji. Setidaknya ada 2 peran penting IPHI”, ujar H. Ijang.

“Pertama, IPHI harus menjadi dinamisator dakwah kebaikan, persaudaraan dan kebarokahan suatu daerah dalam melaksanakan program-programnya. Dan kedua IPHI harus selalu berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk dapat mengawal program-program kemasyarakatan yang dicanangkan pemerintah daerah setempatnya”, paparnya.

Sementara Bupati Bandung dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasubag Binamental, Bupati berharap agar IPHI Kabupaten Bandung dapat sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang agamis serta meningkatkan kesejahteraan, lebih lanjut bupati meminta agar IPHI dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan program BEDAS.

Lebih lanjut Ketua PW IPHI Jabar H. Ijang Faisal meminta secara khusus kepada Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto yang hadir pada kesempatan Musda IPHI Kabupaten Bandung agar dapat memfasilitasi pembuatan Peraturan Daerah tentang Haji sebagai pengejewantahan dari Pasal 36 UU Haji.

“Dimana ada kewajiban Pemerintah Daerah yang harus disiapkan regulasinya oleh pemerintah Kabupaten Bandung”, tegasnya.