Achdar Sudrajat: Uji Materiil AD/ART Partai Demokrat Merupakan Penyesatan Hukum

Terasjabar.co – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. mengatakan, permohonan uji materiil terhadap AD/ART partainya yang diajukan Yusril Ihza Mahendra bukanlah terobosan hukum, melainkan merupakan bentuk penyesatan hukum.

Sebab kata pria yang menjabat Ketua BAPEMPERDA DPRD Jabar ini, AD/ART partai bukan bagian dari produk kebijakan atau peraturan perundang-undangan karenanya uji materiil berada di luar koridor hukum.

“Yang dilakukan pemohon bukanlah terobosan hukum, tetapi penyesatan hukum, karena ini tidak pernah ada dan bukan berarti jadi baru, tetapi sesuatu yang berada di luar koridor hukum,” tegas Achdar, Kamis (14/10/2021).

Lebih lanjut Achdar menambahkan, permohonan uji materiil terhadap AD/ART partai jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan khususnya Pasal 8 dan Pasal 7.

“Apabila ini dikabulkan, maka semua anggaran dasar ormas (organisasi masyarakat), koperasi, yayasan akan bisa jadi objek JR (uji materiil). Ini akan jadi kekacauan hukum dan tidak ada kepastian hukum di Indonesia,” terangnya.

Untuk diketahui, kelompok KLB Deli Serdang pada 14 September 2021 mengajukan permohonan uji materiil terhadap pengesahan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres ke-V 2020 ke Mahkamah Agung.

Dalam berkas permohonan itu, bertindak sebagai kuasa hukum pemohon adalah Ahli Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra.

Dalam keterangan tertulisnya, Yusril menyampaikan Mahkamah Agung harus dapat membuat terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Merespons langkah kubu KLB, Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono pun telah mengajukan permohonan ke MA. Permohonan itu berisi agar Partai Demokrat dapat turut serta terlibat dalam uji materiil sebagai termohon intervensi.