Dianggap Merugikan, Hj. Lilis Boy Dukung Buruh Tolak Omnibus Law

Terasjabar.co – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Hj. Lilis Boy menyatakan sikap menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilainya merugikan buruh.

Dirinya menilai, sturan itu juga dianggap bakal merusak lingkungan serta mencopot beberapa hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Pemda).

“Rencana dibalik Omnibus Law ini sangat berbahaya. Bukan cuma buat buruh tapi juga buat sendi-sendi kehidupan berbangsa kita. Hilangnya kewenangan-kewenangan daerah, ini juga berbahaya. Ini harus kita tolak,” ucap Hj. Lilis Boy kepada Terasjabar.co, Senin (16/3/2020)

Politisi perempuan Partai Demokrat itu menilai, pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja telah bermasalah sejak awal, karena dilakukan dalam lingkup yang sangat tertutup dan tidak menyertakan perwakilan buruh.

“Hanya menyertakan perwakilan pemodal. Kemudian lahirlah aturan Omnibus Law setebal 1.200 halaman. Lalu diminta diselesaikan dalam waktu 100 hari. Ini adalah sebuah pemaksaan,” tuturnya.

Terkait penolakan terhadap RUU itu, DPRD Jabar dalam waktu dekat akan membahas dalam rapat badan musyawarah (Bamus), sehingga sikap semua anggota DPRD Jabar biasa diketahui. Kemudian, hasilnya akan dikirim langsung ke pemerintah pusat (presiden) dan DPR RI.