Buntut Pegawai Gedung Sate Positif Corona, DPRD Jabar Tak Terima Tamu Selama Dua Pekan

Terasjabar.co – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, selama dua pekan bakal melakukan seleksi ketat terkait penerimaan tamu. Upaya ini untuk mencegah kasus penularan Corona atau COVID-19 seperti yang terjadi di Gedung Sate, Bandung.

Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono mengungkapkan, pihaknya terpaksa melakukan hal itu karena berkaca dari kasus yang terjadi di kantor pusat pemerintahan Jawa Barat yaitu Gedung Sate. Menurut dia, apa yang terjadi di sana karena kurangnya disiplin dalam pencegahan Corona.

“Pemerintah itu sulit menolak tamu atau pun dia keluar untuk melakukan kegiatan pemerintahan, nah sehingga kemungkinan untuk penularannya sangat tinggi. Ketika kurang disiplinnya protokol COVID maka terjadilah penularan,” kata Imam, Senin (3/8/2020).

Imam mengatakan perlu evaluasi secara serius, seperti penerimaan tamu dengan selektif. Pun, protokol COVID-19 mesti diterapkan.

“Gedung Sate harus ketat terhadap para tamu protokol, harus dijalani secara baik. Bisa saja penularan terjadi karena tamu atau bisa juga dari pegawai internal. Nah, ini harus diperketat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, protokol ketat tersebut juga harus dilakukan di area gedung DPRD Jawa Barat.

“Termasuk di dewan, DPRD-nya harus diperketat. Ya, mungkin enggak terima tamu dua pekan ke depan. Kalau pun sangat mendesak berarti dengan protokol yang sangat ketat,” ujar Imam.

Imam menilai, apa yang terjadi Gedung Sate adalah bukti abainya protokol COVID-19. Kata dia, aparatur sipil negara atau ASN di Pemprov Jabar sebaiknya work from home atau WFH.

“Karena wabah COVID sudah cukup lama, jadi merasa sudah santai ajalah tapi ternyata tidak begitu, malah terjadi penyerangan di pemerintah pusat Jabar,” ujarnya.

Sebelumnya, kantor Gubernur Jawa Barat atau yang dikenal Gedung Sate di Bandung ditutup. Pemicunya, karena 40 pegawai diketahui positif COVID-19.

Kebijakan penutupan dilakukan setelah adanya surat edaran yang diteken Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja pada Kamis, 30 Juli 2020.