Atasi Isu Lingkungan: Dari Si Perut Laper Hingga TPPAS

Terasjabar.co – Sesuai amanat UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengembangkan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, amanat itu dijalankan lewat program Green Leadership dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan.

Berbagai rencana aksi pembangunan, termasuk upaya penanganan kelestarian lingkungan, pun dilakukan melalui penerapan kolaborasi secara Pentahelix yang melibatkan Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media (ABCGM).

“Statement politik kami saja sudah ada kata lingkungan dan berkelanjutan, artinya pembangunan yang kami lakukan besifat sustainable,” ucap Ridwan Kamil saat menghadiri Presentasi dan Wawancara Penilaian Nirwasita Tantra 2019, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Menurutnya, isu lingkungan yang mencuat di Jabar adalah bagian dari dinamika luas wilayahnya, ditambah dinamika pergerakan 50 juta jiwa penduduk yang melakukan berbagai aktivitas.

Selain itu, melalui analisis DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response), isu lingkungan di Jabar memuat empat masalah utama yakni perubahan tata ruang hutan dan lahan, sumber daya air permukaan, persampahan, dan pencemaran udara.

Dikatakan Emil, terkait fungsi lahan Jabar juga punya program inovasi digital bertajuk ‘Si Perut Laper’ alias Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan.

“Lewat aplikasi ini, para pelaku pertanian dapat menyesuaikan jenis komoditas dengan kondisi lahan serta waktu penanaman hanya berkat informasi di gawai,” katanya.

Emil berharap, link-and-match tersebut dapat meningkatkan jumlah produksi sekaligus melestarikan lingkungan.

Sementara isu ancaman sumber daya air permukaan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan industri yang membuat lingkungan terbebani oleh pencemaran limbah industri sehingga berimplikasi pada kesehatan masyarakat.

“Isu ini direspons dengan sejumlah inovasi, seperti penegakan hukum lewat patroli sungai, pengawasan izin lingkungan, pemanfaatan limbah ternak, serta program Citarum Harum,” ungkapnya.

Selain itu, ada program Properda atau Program Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah di mana perusahaan di Jabar akan mendapatkan peringkat berdasarkan dampak baik atau buruk yang diberikan perusahaan terhadap lingkungan.

“Perusahaan yang lebih memberi dampak buruk pada lingkungan tentu dapat sanksi, dan yang berwawasan lingkungan dapat apresiasi,” ujarnya.

Soal persampahan, Emil mengatakan, isu ketiga ini merupakan efek samping dari pertumbuhan penduduk yang tinggi dan diperburuk oleh sistem pengolahan sampah yang belum optimal.

Diakui Emil, pihaknya punya gerakan Sampah Juara untuk menanganinya, di antaranya dengan pembangunan sejumlah Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional, juga dengan pengelolaan sampah bebasis masyarakat lewat program ecovillage yang sudah terealisasi di 388 desa/kelurahan di 18 kabupaten/kota.

“PR terbesar ada di edukasi, kami mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan,” tuturnya.

Selain itu, Jabar fokus memanfaatkan sampah menjadi energi alias ‘waste to energy’ lewat pengolahan TPPAS di beberapa daerah di antaranya TPPAS Ciayumajakuning (Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu) dan TPPAS Lulur Nambo (Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan).

“Persampahan, juga fokus pada ‘waste to energy’ contohnya TPPAS Lulur Nambo dengan daur ulang menjadi RDF (refuse derived fuel) yang jadi bahan bakar untuk industri semen dan juga jadi kompos untuk perkebunan,” papar Emil.

Tak hanya itu, kunjungan Emil ke luar negeri juga melahirkan kerja sama dengan perusahaan asal Inggris, Plastic Energy, untuk mengolah sampah pelastik menjadi biodisel.

Terakhir, isu lingkungan terkait pencemaran udara merupakan efek samping dari meningkatnya penggunaan kendaraan dan industri. Gas buang emisi transportasi dan industri tersebut membebani udara dan berimplikasi langsung pada kesehatan masyarakat.

“Pencemaran udara secara indeks kita baik, kita juga punya peraturan daerah terkait udara yang menjadikan udara Jawa Barat baik. Kita selarasakan dengan program emisi gas buang yang terus kita jaga,” kata Emil.

Program yang dimaksud adalah Langit Biru, pemantauan kualitas udara dengan teknik passive sampler, serta agenda Earth Hour yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.