Jawa Barat Masih Bermasalah dengan Ketimpangan Ekonomi

Terasjabar.co – Ketimpangan perekonomian di Jawa Barat dinilai masih menjadi salah satu persoalan sosial yang harus ditangani. Meski angka ketidakmerataan ekonomi di Jabar menurun, namun angkanya masih di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan data September 2018 Badan Pusat Statistik, gini ratio atau rasio gini Jabar berada di angka 0,405 atau turun 0,407 dari data Maret 2018. Namun, jumlah tersebut masih lebih tinggi 0,021 poin dari angka nasional yakni 0,384.

Untuk diketahui, rasio gini merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan secara keseluruhan dengan skala 0 sampai 1. Semakin tinggi angka rasio gini, makin tinggi pula tingkat ketidakmerataan ekonomi yang terjadi.

“Ketimpangan di Jawa Barat memang masih menjadi persoalan. Ada perbedaan yang cukup tinggi di antara daerah di Jawa Barat. Ini provinsi yang besar dengan keberagaman di berbagai wilayah. Ketimpangan ini yang harus jadi dapat dikendalikan,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita usai memberikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada warga di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (4/4/2019).

Secara nasional, tingkat ketidakmerataan Jabar menjadi yang tertinggi ketiga secara nasional setelah Yogyakarta dan Sulawesi yang menduduki peringkat pertama dan kedua.

Terdapat sejumlah indikator yang memengaruhi ketidakmerataan ekonomi, di antaranya geliat perekonomian kelas menengah, inflasi hingga pendapatan. Khusus pendapatan, Jabar menjadi daerah dengan upah minimum kabupaten/kota tertinggi sekaligus terendah.

Kabupaten Karawang dengan UMK Rp 4.234.010 pada 2019 menjadi yang tertinggi se-Indonesia. Sedangkan Kota Banjar dengan Rp 1.688.217 menjadi salah satu yang terendah di Pulau Jawa. UMK Banjar hanya lebih besar Rp 78.217 dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Diungkapkan Agus, perlu ada peningkatan program kesejahteraan di Jabar untuk mengendalikan ketimpangan yang terjadi. Secara nasional, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai yang digencarkan Pemerintah diklaim mampu menekan angka kemiskinan serta ketimpangan.

Data BPS September 2018, kata Agus, angka kemiskinan secara nasional turun dari 9,82 persen (Maret 2019) menjadi 9,66 persen. Sedangkan angka ketimpangan turun 0,005 dari 0,389 menjadi 0,384.