Tahun Kedua Realisasi RPJMD, Pemprov Jabar Kebut SDM Dan Pemerataan

Terasjabar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki lima misi pembangunan di tahun 2020 yang merupakan tahun kedua realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung.

Dirinya mengatakan, kelima misi itu menitikberatkan pada sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan. Kelima misi tersebut dalam rangka mewujudkan visi misi 2018-2023 yakni “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

“Yang pertama kita punya cita-cita kualitas SDM-nya Jawa Barat adalah bertakwa, berpancasila. Maka ini menjadi penting dan relevan, tetap dalam bingkai NKRI dan tetap dalam bingkai Pancasila. Kedua, adalah melahirkan manusia yang berbudaya,” ucap Emil sapaan akrabnya, Selasa (2/4/2019).

Sementara cita-cita ketiga, sambung Emil, adalah mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan. Keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat.

“Dan terakhir mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa pencapaian baik di tahun 2018 menjadi modal awal Pemprov Jabar untuk menentukan strategi pembangunan di 2020. Seperti terlihat pada capaian indikator makro pembangunan Jawa Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 ada di angka 70,99 poin meningkat dibanding 2017 di angka 70,69 poin. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2018 sebesar 5,64% atau di atas rata-rata nasional.

Selain itu, inflasi 2018 yang dapat dikendalikan sebesar 3,54 persen. Tingkat kemiskinan 2018 menurun menjadi 7,25 persen dibandingkan 2017 sebesar 8,71 persen. Tingkat pengangguran terbuka 2018 menurun menjadi 8,17 persen dibandingkan tahun  2017 sebesar 8,22 persen, serta gini rasio 2018 di angka 0,405 poin.

Dirinya menilai, indikator makro ini ditargetkan lebih baik pada 2020. IPM ditargetkan meningkat menjadi 71,91-72,52 poin, LPE meningkat diprediksi 5,50-5,90 persen, inflasi ditekan antara 3,00-4,00 persen. Adapun tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 6,07-6,31 persen, tingkat pengangguran terbuka 7,7-7,9 persen, juga gini rasio pada kisaran 0,37-0,38 poin.

Karenanya, Emil yakin program kerjanya akan berjalan lancar karena konsep dan gagasannya memang dirancang secara mandiri.

“Intinya adalah confident. Jadi masyarakat, investor, pemerintah harus yakin kalau kami punya konsep yang jelas bahwa Jawa Barat dengan konsep seperti ini akan menjadi provinsi termaju, tercepat, terbaik seindonesia,” katanya.

Emil mengakui, secara fair di tahun 2020 Jabar masih akan menghadapi banyak tantangan untuk diselesaikan, seperti ketimpangan dan kemiskinan.

“Tapi insyaallah dengan program kemandirian desa dan lain-lain, dalam lima tahun kita kikis semaksimal mungkin,” tuturnya.

Selain itu, Emil menyampaikan ada sembilan prioritas pembangunan dalam RKPD 2020. Pertama, Akses Pendidikan untuk Semua. Kedua, Desentralisasi Pelayanan Kesehatan. Ketiga, Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi. Keempat, Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata. Kelima, Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara. Keenam, Infrastruktur Konektivitas Wilayah. Ketujuh, Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa). Kedelapan, Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah), Kesembilan, Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Dikatakan Emil, untuk merelalisasikan sembilan prioritas pembangunan tersebut, postur anggaran di 2020 konsekuensinya lebih besar dibandingkan 2019. APBD 2020 diproyeksikan Rp36 triliun dengan kontribusi terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 58,48 persen. Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2020 diproyeksikan lebih dari Rp 38 triliun.

Untuk itu, Emil mengajak semua stakeholder yakni birokrasi, akademisi, komunitas, pengusaha, dan media agar selalu kompak dalam membangun Jabar.

“Kita penuh semangat, penuh dengan gagasan, penuh dengan cara baru. Namun yang menjadi masalahnya hanya satu yaitu kurang kompak. Jika masyarakat Jabar kompak, kita bisa kalahkan semuanya,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengatakan, forum Musrenbang 2019 bertujuan menajamkan, menyelaraskan, dan mengklarifikasi prioritas pembangunan daerah yang akan diakomodasi dalam RKPD 2020.

Hadi mengapresiasi Jabar punya start yang bagus untuk merealisasikan berbagai program unggulan 2020 tersebut.

“Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan atas tercapainya pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan program kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun atas usulan aspirasi dari Pemerintah Provinsi, ataupun Pemerintah Kabupaten Kota,” pungkasnya.