KPU Tetapkan Jumlah DPT Kota Bandung Sebanyak 1.739.927 Pemilih

Terasjabar.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menetapkan sebanyak 1.739.927 daftar pemilih tetap (DPT) pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Ke-2 serta Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandung pada Pemilu 2019 di Kota Bandung, Senin (18/2/2019).

Ketua KPU Kota Bandung, Suharti menyebutkan angka ini bertambah setelah sebelumnya pada Pilkada Serentak 2018 jumlah DPT Kota Bandung berada di angka 1,5 juta.

Dia mengatakan jumlah pemilih tetap untuk saat ini pun bertambah setelah ditetapkannya pada Desember 2018.

“Posisi pemilih kita di angka 1.739.927 jadi bertambah 5275 dari DPT yang kita tetapkan Desember 2018. Ini juga karena banyak pemilih pemula yang sudah usia 17 tahun di tanggal 17 April 2019,” kata Suharti.

Selanjutnya ia menuturkan akan menyampaikan kepada KPU pusat untuk meminta surat suara tambahan terkait bertambahnya jumlah pemilih.

“Surat suara yang dikirim ke kita adalah DPT ditambah dua persen plus DPTb (daftar pemilih tambahan). Sehingga data hari ini akan kita sampaikan ke KPU tentang surat suara yang dibutuhkan,” katanya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan bahwa ada kendala-kendala untuk menetapkan daftar pemilih.

Yana menyebutkan Pemerintah Kota akan ada untuk membantu penyelenggaraan Pemilu.

“Ini terus karena ini dinamis ya, ini kota metropolitan, tentunya ada perpindahan ada yang masuk, urban gitu ya. Memang perlu kerja ekstra lah. Penyelenggara pemilu ini untuk tadi, semua hak hak warga negara itu terpenuhi,” katanya seusai membukan rapat pleno tersebut.

Dia juga berpendapat bahwa perlu ada sosialisasi ekstra terkait Pemilu kepada masyarakat yang hidup di Bandung sebagai perantau, bukan warga Bandung asli.

“Karena begini, kan kita di Kota Bandung, kota metropolitan itu harus ada sosialisasi eksta. Karena nanti mungkin saja ada beberapa warga hanya mendapatkan satu kartu, iya dong, dia hanya mendapat satu misalnya hanya dapat kartu milih presiden misalnya, karena dia bukan warga sini,” katanya.

“Dia gak bisa milih DPRD nya. Nah itu juga kan butuh sosialisasi ekstra,” lanjut dia.