Pakar Imbau Tim Seleksi Lelang Jabatan Pemprov Jabar Teliti

Terasjabar.co – Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mengimbau kepada tim seleksi lelang jabatan pejabat eselon Pemprov Jawa Barat dituntut lebih teliti, cermat dan hati-hati dalam menjaring calon pejabat eselon.

“Harus lebih cermat, harus lebih hati-hati betul. Pastikan setiap informasi kandidat itu tervalidasi. Ini dirasa penting agar tidak ada kandidat yang bermasalah terutama menyangkut integritas dan kapabilitas sehingga mampu memberikan kinerja yang terbaik,” kata Asep Warlan Yusuf, ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (24/1/2019).

Proses lelang jabatan pimpinan tinggi pratama Pemprov Jabar ini, salah satunya diikuti Bambang Alamsyah, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya saat pembangunan Jalan Ciawi-Singaparna untuk posisi Dinas Sumber Daya Air.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah memanggil yang bersangkutan terkait kasus dugaan korupsi dan penggelembungan dan anggaran proyek Jalan Ciawi-Singaparna (Cising) tahun 2017.

Menurut Asep Warlan, terdapat tiga aspek utama yang harus dipenuhi kandidat jika ingin lolos dan terpilih untuk mengisi jabatan kepala OPD, yakni manajerial, teknis, dan sosial kultural.

“Jadi seluruh para pendaftar harus memenuhi ketiga-tiganya,” kata dia.

Asep menjelaskan berdasarkan aspek manajerial, calon kepala dinas harus memiliki tiga unsur utama yakni kepemimpinan, pengalaman memimpin OPD, dan rekam jejak integritas yang baik dan?tim seleksi akan lebih baik jika tidak meloloskan pendaftar yang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran hukum.

“Jangankan sudah masuk ke proses hukum, yang baru diduga saja itu harus sudah dicermati,” katanya.

Memang, lanjut Asep, secara aturan tidak ada yang dilanggar jika kandidat tersebut ikut proses lelang jabatan tapi akan sangat berisiko jika nantinya pendaftar itu diloloskan dan terpilih menjadi kepala OPD.

Baca Juga: DPRD Jabar Minta Ridwan Kamil Transparan Soal Lelang Jabatan

“Bukan tidak menghormati asas praduga tak bermasalah, tapi dalam seleksi itu harus dicermati, harus diperhatikan. Jadi akan sangat berisiko mengangkat orang seperti itu. Terlebih calon kepala OPD yang sudah diduga memiliki persoalan hukum dipastikan memiliki bobot nilai yang kecil dibanding kandidat lain yang bersih,” kata dia.

“Apalagi kalau sudah dilaporkan, pasti bobotnya akan turun. Meski dia punya kemampuan teknis yang baik, kalau dia melamar, akan kalah dengan yang lain,” katanya.

Dia menambahkan terkait aspek teknis, kandidat harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan instansi yang akan dipimpinnya. Sehingga, penempatan OPD yang dipercayakan akan mampu dijawab dengan kinerja yang baik.

“Misalnya untuk kadisdik, berarti harus yang punya kemampuan di bidang pendidikan, sedangkan pada aspek sosial kultural, menurutnya calon kepala OPD harus memiliki komunikasi yang bagus dan jejaring yang luas,” kata dia.

Tahap Akhir

Sementara itu, proses seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memasuki tahap akhir.

Panitia seleksi telah menyaring tiga hingga lima nama dari masing-masing posisi yang diseleksi terkecuali dinas kesehatan.

Sehingga dari 15 OPD tersebut hanya dinas kesehatan saja yang tidak bisa dilanjutkan dikarenakan peserta yang mendaftar hanya satu orang saja.

“Untuk pesertanya hanya satu orang dan kita sudah ajukan ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur sudah mengajukan ke KASN dan juga ke PANRB agar seleksi untuk dinkes diperpanjang,”ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat sekaligus koordinator panitia seleksi Iwa Karniwa.

Menurut dia, seleksi sudah memasuki tahap akhir. Sabtu kemarin mereka baru saja merampungkan seleksi makalah dari peserta seleksi.

“Hari Sabtu kemarin juga kami melakukan kordinasi dan juga pemantauan proses lelang pejabat tinggi pratama, semua pansel hadir, pakar hadir sangat serius agar bisa mendapat memimpin dinas secara profesional dan integritas,” kata dia.

Usai seleksi makalah, kata Iwa dilanjutkan dengan sesi wawancara dan lainnya untuk nanti diharapkan bisa hasilkan tiga besar dan selanjutnya pleno dan dilaporkan pada gubernur sebagai pengguna (user).

“Sehingga nanti diumumkan berdasarkan abjad, nanti biar gubernur sebagai pejabat pembina pegawai menentukan siapa dari tiga besar yang terpilih tapi perlu saya tekankan proses lelang lancar kondusif transparan sesuai dengan ketentuan berlaku tanpa intervensi, terlebih pansel merupakan orang-oang profesional dan independen salah satunya ada mantan LKPP,” kata Iwa.