KETIKA “MERDEKA” MENEMUKAN STATUSNYA: Subjek Sejarah, Perubahan Status Politik, dan Politik Historiografi

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik)

Terasjabar.co – Bulan Agustus sudah lewat sepekan lebih. Membaca kondisi negeri saat ini, sangat miris dan kontradiktif jika membaca slogan-slogan yang dibuat di sudut-sudut strategis kota, kampung bahkan di gang-gang. Tulisan dengan slogan “Dirgahayu Kemerdekaan RI”; “HUT ke- 81 RI”; atau “Merdeka atau Mati”. Peringatan ‘Hari Kemerdekaan’ dimeriahkan dengan sukacita oleh rakyat dengan segala permainan. Tarik tambang rakyat kecil; sementara ‘tambang’ yang sebenarnya ditarik oleh penguasa asing karena terikat dengan perjanjian.

Apa sebenarnya arti “merdeka” dalam sejarah Indonesia? Apakah merdeka berarti sebuah negara telah berdiri? Apakah rakyatnya telah merdeka? Ataukah kemerdekaan juga harus dibaca sebagai perubahan status politik suatu masyarakat: dari rakyat suatu kerajaan, menjadi penduduk wilayah kolonial, menjadi bagian dari gerakan kebangsaan, menjadi bangsa yang menyatakan kemerdekaan, menjadi warga negara, atau bahkan menjadi subjek politik yang mengajukan klaim kenegaraan yang berbeda?

Pertanyaan itu membawa kita kepada persoalan yang lebih mendasar: Siapa sebenarnya subjek sejarah dalam setiap perubahan politik tersebut?

Di sinilah Politik Historiografi menjadi penting. Sejarah tidak hanya mencatat apa yang terjadi. Sejarah juga perlu membaca bagaimana manusia pada suatu zaman diberi nama, ditempatkan dalam suatu status, dan diposisikan sebagai subjek politik tertentu.

Nama bukan sekadar kata.Dalam sejarah politik, nama dapat menunjukkan status. Dan ketika status berubah, hubungan antara manusia, kekuasaan, wilayah, hukum, dan negara pun dapat berubah.

Dari Kerajaan, Kesultanan, Hingga Kolonialisme

Sebelum lahirnya Indonesia sebagai negara modern, masyarakat yang hidup di kepulauan ini telah berada dalam berbagai struktur kekuasaan. Ada kerajaan, kesultanan, komunitas adat, wilayah kekuasaan lokal, jaringan perdagangan, dan berbagai bentuk otoritas politik lainnya. Karena itu, tidak tepat jika seluruh masa sebelum Indonesia dianggap sebagai masa ketika “bangsa Indonesia” sudah berada dalam status yang sama seperti setelah 1945.

Dalam konteks Tatar Sunda, misalnya, sejarah tidak dapat langsung dimulai dengan kedatangan Belanda. Kerajaan Sunda memiliki sejarah panjang di Jawa Barat. Namun, periodisasinya sendiri tidak sederhana. Mengenai nama “Sunda” yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah kerajaan adalah Prasasti Kebon Kopi II, bertanggal 854 Saka (932 M). Prasasti ini ditulis dalam aksara Kawi dan berbahasa Melayu.

Setelah itu, sejarah Jawa Barat bergerak melalui perubahan kekuasaan yang lain. Cirebon berkembang sebagai kesultanan Islam sejak abad ke-15, sementara Banten menjadi kekuatan politik penting di Jawa bagian barat.

Pada perkembangan berikutnya, hubungan berbagai kekuasaan lokal dengan VOC juga mengalami perubahan dan negosiasi yang kompleks. Misalnya, penelitian tentang Cirebon menunjukkan perubahan konfigurasi politik pada abad ke-17 dan hubungan kontraktual dengan VOC pada 1699.

Dengan demikian, masyarakat yang hidup di wilayah yang sama tidak selalu berada dalam status politik yang sama. Wilayahnya bisa relatif sama.Manusianya bisa sebagian tetap sama. Tetapi kekuasaan yang menaunginya berubah. Dan ketika kekuasaan berubah, status politik masyarakat pun dapat berubah.

Seseorang dapat hidup sebagai bagian dari komunitas lokal, kemudian menjadi rakyat suatu kesultanan, kemudian menjadi penduduk dalam struktur kolonial, lalu menjadi bagian dari suatu bangsa yang sedang dibentuk, dan akhirnya menjadi warga negara.

Identitas-identitas tersebut tidak selalu saling menghapus. Seorang Muslim tetap dapat menjadi bagian dari komunitas Islam. Ia dapat sekaligus menjadi bagian dari masyarakat lokal. Kemudian menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dan setelah negara Indonesia terbentuk, ia menjadi warga negara Indonesia. Karena itu, sejarah Indonesia tidak cukup dibaca sebagai perpindahan dari “tidak Indonesia” menjadi “Indonesia”.

Yang perlu dibaca adalah perubahan status politik dan lapisan identitas yang berlangsung di sepanjang proses tersebut.

Kapan Seseorang atau Entitas komunal Disebut “Terjajah”? Di sinilah pertanyaan berikutnya muncul. Ketika VOC berkembang dan kemudian pemerintahan kolonial Hindia Belanda semakin menguasai berbagai wilayah Nusantara, apakah semua penduduk langsung dapat disebut dengan satu kategori yang sama: “rakyat Indonesia yang terjajah”?

Istilah tersebut berguna dalam narasi nasional modern. Tetapi untuk sejarah yang lebih teliti, kita perlu bertanya: Siapa yang dimaksud? Wilayah mana? Pada tahun berapa? Di bawah kekuasaan siapa? Dalam status administratif apa?

Kolonialisme Belanda sendiri tidak terbentuk sekaligus atas seluruh kepulauan. Ia merupakan proses ekspansi, penaklukan, administrasi, perjanjian, dan integrasi wilayah yang berlangsung dalam waktu panjang dan berbeda-beda menurut daerah. Karena itu, istilah “terjajah” perlu ditempatkan dalam konteks sejarah yang konkret, bukan diproyeksikan secara seragam ke seluruh masa lampau.

1916: Ketika Kehendak Berpemerintahan Sendiri Mulai Menemukan Bahasa Politik

Dalam konstruksi historiografi yang saya ajukan, tahun 1916 penting bukan karena pada tahun itu Indonesia sudah menjadi negara, melainkan karena pada masa itulah gagasan tentang zelfbestuur atau berpemerintahan sendiri memperoleh artikulasi politik yang penting dalam gerakan Sarekat Islam.

Kongres Nasional Sarekat Islam di Bandung pada 1916 memperlihatkan berkembangnya tuntutan mengenai zelfbestuur, representasi, desentralisasi, dan otonomi. Karena itu, 1916 dapat dibaca sebagai titik nol analitis bagi kajian mengenai kehendak politik pribumi untuk berpemerintahan sendiri—bukan sebagai konsensus historiografis bahwa Indonesia secara formal dimulai pada tahun tersebut.

Dengan demikian, pertanyaannya bukan: “Apakah Indonesia sudah merdeka pada 1916?” Jawabannya tentu belum. Pertanyaan yang lebih tepat adalah: Kapan kehendak untuk menentukan pemerintahan sendiri mulai tampil sebagai kesadaran politik yang dapat ditelusuri dalam sejarah? Di sinilah 1916 menjadi penting

1928: bukan “dokumen Sumpah Pemuda”, melainkan keputusan Kongres

Selama ini kita sering mengatakan bahwa pada 28 Oktober 1928 para pemuda “mengucapkan Sumpah Pemuda”.Sebagai bahasa populer, ungkapan itu telah sangat mapan.Tetapi jika kita kembali kepada dokumen primer, kita menemukan sesuatu yang lebih spesifik. Dokumen tersebut berjudul: “POETOESAN CONGRES PEMOEDA-PEMOEDA INDONESIA.”

Dokumen itu menjelaskan bahwa kerapatan pemuda-pemuda Indonesia mengadakan rapat pada 27–28 Oktober 1928, kemudian, setelah mendengar pidato dan pembicaraan serta mempertimbangkan isinya, “kerapatan laloe mengambil poetoesan”.

Keputusan itu terdiri atas tiga butir:

1. mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia;
2. mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia;
3. menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Dengan demikian, secara historiografis kita perlu membedakan:

dokumen primer → Poetoesan Congres

isi keputusan → tiga ikrar/keputusan pemuda

istilah yang kemudian populer → Sumpah Pemuda.

Jadi, bukan berarti peristiwa 1928 tidak ada atau istilah “Sumpah Pemuda” harus dihapus.Yang perlu diperbaiki adalah cara kita menyebut status dokumennya. Ini justru memperkuat tesis Politik Historiografi: Peristiwa sejarah dan nama yang kemudian diberikan kepada peristiwa tersebut bukan selalu hal yang sama.

Pada 1928, yang terjadi adalah suatu keputusan penting mengenai tanah air, bangsa, dan bahasa. Tetapi keputusan tersebut tidak otomatis menghapus identitas lain yang hidup dalam masyarakat, termasuk identitas agama, umat, suku, daerah, organisasi, dan berbagai bentuk komunitas sosial. Maka pertanyaan yang lebih menarik bukan apakah 1928 “menghapus umat Islam”.

Pertanyaannya: Bagaimana identitas bangsa Indonesia berhubungan dengan identitas umat Islam yang telah hidup jauh sebelum lahirnya konstruksi bangsa Indonesia modern?

1942: runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda, bukan lahirnya Indonesia

Perubahan besar berikutnya terjadi pada 1942. Kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Belanda runtuh setelah invasi Jepang dan penyerahan pemerintahan kolonial kepada Jepang. Tetapi sekali lagi, kita harus berhati-hati. Runtuhnya kekuasaan Belanda pada 1942 tidak sama dengan kemerdekaan Indonesia.

Indonesia belum menjadi negara merdeka. Yang berubah adalah penguasa kolonial. Status politik masyarakat mengalami perubahan karena struktur kekuasaan kolonial Belanda digantikan oleh pendudukan Jepang. Karena itu, 1942 lebih tepat ditempatkan sebagai perubahan rezim kekuasaan, bukan sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Justru di antara 1942 dan 1945 terjadi perubahan politik yang sangat menentukan: perang dunia, pendudukan Jepang, mobilisasi politik, pembentukan berbagai organisasi, hingga akhirnya Proklamasi Kemerdekaan.

1945: Bangsa Menjadi Subjek Proklamasi

Pada 17 Agustus 1945 muncul teks yang secara eksplisit menyatakan:“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.”Dan ditutup:“Atas nama bangsa Indonesia.”Di sini terjadi perubahan penting.Bangsa Indonesia ditempatkan sebagai subjek politik Proklamasi.

Bangsa menjadi pihak yang menyatakan kemerdekaan.Karena itu, Proklamasi 1945 bukan sekadar pengumuman bahwa sebuah negara telah berdiri.Ia juga merupakan pernyataan mengenai siapa yang berbicara dan atas nama siapa kemerdekaan dinyatakan. Di sinilah Proklamasi memperoleh arti penting. 17 Agustus 1945 bukan awal seluruh sejarah perjuangan. Ia merupakan momentum ketika kehendak kemerdekaan memperoleh deklarasi politik yang konkret atas nama Indonesia.Besoknya, 18 Agustus 1945, nama sebuah entitas negara baru, yaitu Negara RI dengan Pembukaan dan. UUD 1945.
Tetapi sampai di sini pun sejarah belum selesai.Sebab setelah Proklamasi, persoalan yang muncul bukan lagi hanya: “Apakah Indonesia merdeka?” Melainkan: “Indonesia yang mana, dalam bentuk negara yang bagaimana, dengan wilayah dan kedaulatan seperti apa?”

Pertanyaan tersebut kemudian membawa kita kepada sejarah revolusi, diplomasi, Renville, Yogyakarta, NII, dan akhirnya KMB.

Renville dan Yogyakarta: Negara RI Ibukota di Yogyakarta

Di sini kita perlu melakukan koreksi terminologis yang sangat penting.Yogyakarta memang menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia sejak 4 Januari 1946. Arsip ANRI mencatat perpindahan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta berlangsung sampai 27 Desember 1949.

Perjanjian Renville 17 Januari 1948 kemudian mempersempit wilayah kekuasaan Republik dan mengatur kerangka peralihan menuju Negara Indonesia Serikat.

Akibatnya, Negara RI dipersempit ruang geopolitiknya, sehingga muncul Republik Indonesia dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta. Bahkan setelah KMB, statusnya berubah secara konstitusional dalam struktur federal: Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta) menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. ANRI secara eksplisit menjelaskan bahwa setelah KMB, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan RIS beribu kota Jakarta, sedangkan Republik Indonesia dengan ibu kota Yogyakarta berada di bawah RIS. Pada saat itu RI tidak lagi memiliki kedaulatan dalam hubungan luar negeri.

7 Agustus 1949: Muncul Subjek Politik Yang Lain

Namun, sejarah tdak boleh melupakan apabila kita sedang membicarakan subjek sejarah, kita tidak dapat melewati Proklamasi Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949.

Enam tahun setelah Proklamasi 1945, muncul sebuah teks politik yang menggunakan konstruksi subjek yang berbeda. Proklamasi Negara Islam Indonesia menyatakan: “Kami Ummat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia.” Kemudian ditegaskan: “Maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu ialah: Hukum Islam.” Dan ditutup: “Atas nama Ummat Islam bangsa Indonesia.”

Di sini kita menemukan sesuatu yang secara historiografis sangat penting. Jika Proklamasi 1945 berbicara: bangsa Indonesia → kemerdekaan Indonesia, maka Proklamasi 1949 berbicara: umat Islam bangsa Indonesia → berdirinya Negara Islam Indonesia. Dengan demikian, tahun 1949 memperlihatkan dua konstruksi subjek politik yang berbeda dalam sejarah Indonesia. Ini tidak berarti kita harus langsung memutuskan mana yang benar dan mana yang salah.

Politik Historiografi justru meminta kita membaca kedua konstruksi itu sebagai objek sejarah. Pertanyaannya: Siapa yang berbicara? Atas nama siapa? Apa yang diproklamasikan? Negara seperti apa yang diklaim?Bagaimana hubungan antara umat, bangsa, negara, hukum, dan kedaulatan dikonstruksikan?

Dengan demikian, Proklamasi NII tidak boleh hilang dari narasi sejarah Indonesia hanya karena ia kemudian ditempatkan dalam kategori “pemberontakan”. Sebaliknya, menyebutnya sebagai Proklamasi Negara Islam Indonesia juga tidak dengan sendirinya berarti menerima seluruh klaim politiknya.

Kita harus membedakan:mencatat klaim sejarah ≠ membenarkan klaim sejarah.Inilah disiplin Politik Historiografi.

27 Desember 1949: Kedaulatan Diserahkan Kepada RIS

Beberapa bulan setelah Proklamasi NII, berlangsung penyerahan kedaulatan sebagai hasil KMB. Dan di sini kita harus sangat presisi. Kedaulatan tidak diserahkan kepada “RI Yogyakarta” atau Negara RI yang beribuokta di Yogyakarta. Kedaulatan diserahkan dalam kerangka Republik Indonesia Serikat (RIS).

ANRI mencatat bahwa pada 27 Desember 1949 dibentuk delegasi RIS untuk menerima kedaulatan di Belanda, sementara di Jakarta berlangsung penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada wakil pemerintah RIS. Di Yogyakarta bahkan terdapat delegasi yang menerima penyerahan kedaulatan dari RI kepada RIS.

Dengan demikian, konstruksi historisnya adalah:

1945 → Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan

1946–1949 → Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta

1948 → Renville mempersempit wilayah Republik dan memperkuat kerangka menuju Negara Indonesia Serikat

7 Agustus 1949 → NII memproklamasikan Negara Islam Indonesia atas nama “Ummat Islam bangsa Indonesia”

2 November 1949 → KMB selesai

27 Desember 1949 → penyerahan kedaulatan kepada RIS

RI kemudian berkedudukan sebagai salah satu negara bagian RIS, dengan pemerintahan di Yogyakarta.

Maka, Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan “Status” Merdeka?

Jika seluruh rangkaian tersebut dibaca bersama, kita menemukan bahwa kata merdeka ternyata memiliki sejarah status yang jauh lebih kompleks.Sebelum negara Indonesia lahir, manusia di kepulauan ini berada dalam berbagai struktur politik.Kemudian muncul kehendak berpemerintahan sendiri.

Pada 1916, gagasan zelfbestuur tampil sebagai salah satu artikulasi penting dalam politik Sarekat Islam.Pada 1928, para pemuda mengambil keputusan mengenai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan dalam Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia.Pada 1942, kekuasaan kolonial Belanda runtuh dan digantikan oleh pendudukan Jepang.Pada 1945, bangsa Indonesia menjadi subjek Proklamasi Kemerdekaan.

Pada 1949, muncul pula konstruksi politik yang berbeda melalui Proklamasi NII atas nama “Ummat Islam bangsa Indonesia.”Pada akhir 1949, kedaulatan dalam kerangka hasil KMB diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

Dengan demikian, sejarah Indonesia bukan garis lurus: dijajah → melawan → merdeka → selesai. Ia merupakan rangkaian perubahan status politik: komunitas → kerajaan/kesultanan → struktur kolonial → gerakan kebangsaan → bangsa → republik → RIS → RI kembali menjadi negara kesatuan.

Dan di sepanjang perubahan itu, berbagai identitas tetap hidup dan berinteraksi: daerah — suku — agama — umat — bangsa — negara — warga negara.

Politik Penamaan: Siapa Yang Disebut Apa?

Maka, Politik Historiografi tidak hanya bertanya tentang apa yang terjadi. Ia bertanya bagaimana sesuatu yang terjadi kemudian dinamai.

Apakah suatu peristiwa disebut: pemberontakan, revolusi, perjuangan, gerakan, separatisme, jihad, proklamasi, pembentukan negara, atau perubahan pemerintahan?

Setiap nama membawa konsekuensi.Karena nama dapat menentukan bagaimana seorang pelaku diposisikan dalam sejarah. Begitu pula dengan 1928.Secara populer kita menyebutnya Sumpah Pemuda. Tetapi dokumen primernya adalah Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia. Perbedaan ini tampak kecil. Padahal secara epistemologis ia sangat penting. Sebab ia mengajarkan kepada kita: Jangan mencampurkan nama yang kemudian diberikan sejarah dengan bentuk dokumen yang benar-benar ditinggalkan oleh pelaku sejarah.

Demikian pula dengan 1949. Jangan mencampurkan:Republik Indonesia di Yogyakarta dengan Republik Indonesia Serikat sebagai negara federal hasil KMB. Dan jangan pula menghapus: Proklamasi Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949. dari sejarah hanya karena kemudian ia diberi kategori politik tertentu. Sebab tugas historiografi bukan memilih ingatan yang nyaman. Tugas historiografi adalah menghadapkan kita kepada seluruh jejak yang tersedia, kemudian menguji maknanya.

Dari “Merdeka” menuju “Subjek Sejarah”

Karena itu, pertanyaan utama tulisan ini akhirnya bukan: “Kapan Indonesia merdeka?” Pertanyaan itu terlalu sederhana. Pertanyaan yang lebih dalam adalah: Kapan dan bagaimana manusia yang hidup di wilayah Indonesia berubah status menjadi subjek politik yang dapat menyatakan kemerdekaan, menentukan pemerintahan, mengklaim kedaulatan, dan membentuk negara?

Dari sini kita dapat merumuskan empat lapisan analisis:

1. Status Subjek Sejarah. Siapa mereka dalam struktur politik pada suatu masa?
2. Transformasi Status Politik. Bagaimana status tersebut berubah?
3. Politik Penamaan Historis. Siapa yang memberi nama terhadap perubahan tersebut?
4. Klaim Legitimasi. Atas dasar apa suatu kelompok menyatakan dirinya berhak berbicara, memerintah, atau mendirikan negara?

Dengan demikian, formula analitis kita menjadi: PERISTIWA→ PENAMAAN→ IDENTITAS→ STATUS→ SUBJEK→ LEGITIMASI→ KEKUASAAN→ KEDAULATAN

Penutup: Merdeka Bukan Sekadar Kata

Pada akhirnya, sejarah mengajarkan. sesuatu yang lebih rumit daripada slogan. Merdeka bukan hanya kata yang diteriakkan. Merdeka adalah status politik yang harus ditemukan sejarahnya. Bangsa Indonesia tidak lahir dalam satu hari. Negara Indonesia juga tidak lahir dalam satu bentuk yang kemudian tidak pernah berubah.

Begitu pula umat Islam tidak lahir bersamaan dengan negara Indonesia. Umat telah hadir jauh sebelumnya. Bangsa Indonesia kemudian memperoleh konstruksi politiknya. Negara Indonesia berdiri. Republik mengalami perang, diplomasi, perubahan wilayah, perubahan struktur negara, dan perubahan status kedaulatan. Pada saat yang sama, muncul pula klaim politik lain atas nama umat Islam bangsa Indonesia melalui Proklamasi Negara Islam Indonesia.

Semua itu adalah bagian dari sejarah.Bukan untuk dicampuradukkan.Bukan pula untuk dipaksa menjadi satu cerita yang sederhana.Melainkan untuk dibaca sebagai proses perubahan status dan perubahan subjek sejarah. Karena itu, mungkin pertanyaan paling penting bukan: “Siapa yang paling merdeka?” Melainkan: “Siapa yang pada suatu masa memiliki hak untuk menyatakan dirinya sebagai subjek sejarah, atas nama siapa, dan dengan legitimasi apa?”

Di situlah “merdeka” menemukan statusnya. Dan di situlah pula Politik Historiografi menemukan pekerjaannya.