Pegiat Lingkungan Kecam Pernyataan Ridwan Kamil Soal Citarum

Terasjabar.co – Ketua Dewan Pembina Citarum Institute, Dini Dewi Heniarti menyayangkan pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menilai program Citarum Harum berjalan belum sesuai harapan. Menurutnya itu tidak bijak.

Kritikan pedas itu dilontarkan Dini menanggapi pernyataan orang nomor satu Jawa Barat yang dimuat dalam artikel salah satu media lokal berjudul ‘Citarum Harum Belum Kompak’ pada 30 Desember 2018 lalu.

“Kegagalan Program Citarum Harum, bukan karena persoalan uang. Sebab anggaran itu cukup besar. Masalahnya adalah soal kepemimpinan, sehingga mereka yang menjalankan itu tidak kompak,” ucap Emil sapaan Ridwan Kamil dalam artikel tersebut.

Dia menambahkan, Emil tidak berhak menilai program Citarum Harum gagal atau berhasil. Karena jika melihat aturan yang ada, Presiden Joko Widodo yang berhak menyatakan kegagalan atas program tersebut.

Menurut Dini, pernyataan tersebut tidak selayaknya dilontarkan Emil. Apalagi saat ini dia melihat banyak pihak yang begitu serius membantu menangani masalah yang ada di Sungai Citarum.

“Pernyataan RK (Ridwan Kamil) selaku gubernur, orang nomor satu di Jawa Barat, sangat tidak bijak dan sangat disayangkan. Karena pernyataan itu sangat mengusik perasaan pegiat lingkungan yang terdiri dari berbagi elemen,” ucap Dini dalam siaran pers yang diterima, Selasa (1/1/2018).

Dini mempertanyakan parameter atau tolak ukur yang digunakan oleh Emil dalam menilai program Citarum Harum gagal. Terlebih, program tersebut dimulai pada Maret 2018 atau kurang lebih baru berusia sekitar sembilan bulan.

“Kata kegagalan dalam konteks sekarang, di mana banyak masyarakat yang berdharma bakti untuk memberi kontribusi kepada permasalahan Citarum. Indikator apa yang digunakan, sehingga rasanya terlalu prematur untuk menghakimi program Citarum gagal,” katanya.

Selain itu, masalah kepemimpinan yang disoroti Emil juga menjadi pertanyaan besar. Bila merujuk pada Perpres, pimpinan yang paling tinggi dalam program tersebut adalah presiden diikuti oleh beberapa kementerian di bawahnya.

“Siapa yang disebut mereka yang tidak kompak. Jika mengacu pada Perpres, pimpinan paling tinggi adalah presiden diikuti dengan beberapa kementerian di bawahnya, lalu Komandan Satuan Tugas, Wadansatgas. Ini akan menjadi lingkaran setan, karena akan saling menuduh siapa yang paling banya dosa atas ‘Kegagalan Program Citarum’ ini,” ucapnya.

“Sesuai Perpres No 15 tahun 2018, evaluasi hasil pelaksanan tugas Satgas dilakukan oleh pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman paling satu kali dalam tiga bulan. Tim DAS Citarum melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam enam bulan dan sewaktu-waktu diperlukan. Oleh karena itu Presiden-lah yang berhak menyatakan kegagalan atas program Citarum Harum,” katanya.

Dini melihat ada kemajuan yang baik dari program Citarum Harum. Di antaranya masyarakat mulai tumbuh kesadaran untuk ikut menjaga lingkungan, proses penertiban pabrik-pabrik nakal dan perbaikan lainnya.

“Oleh karena itu, sebaik-baik pemimpin adalah yang menggunakan diksi membawa optimisme, inspirasi, harapan, kegembiraan bagi rakyat yang dipimpinnya,” ujar Dini yang juga menjabat sebagai Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.