Di Jawa Barat Hanya Kota Bandung, KBB, dan Kabupaten Subang yang Tak Dapat WTP
Terasjabar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 24 pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, tinggal Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dan Kota Bandung, yang masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan ketiga pemerintah kabupaten dan kota yang belum mendapat WTP ini harus melaksanakan semua rekomendasi BPK secara sesegera mungkin dan tepat waktu. Paling penting, katanya, adalah adanya niat dan usaha untuk membereskan atau menindaklanjuti laporan keuangan tersebut.
“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah kabupaten kota di Jabar untuk semuanya mendapat WTP, tidak ada yang WDP di tahun mendatang,” kata Uu seusai membuka Rapat Koordinasi Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar, Rabu (31/10/2018).
Baca Juga: Raih Opini WTP, 25 Pemda di Jabar Dapat Penghargaan dari Kemenkeu
Uu menyebutkan rapat ini sangat penting sebagai bentuk apresiasi bagi kepala daerah, termasuk provinsi yang telah meraih prestasi dalam laporan keuangan dalam bentuk opini WTP.
“Prestasi ini jadikan sebagai motivasi bagi daerah lain menjadi lebih baik lagi dan mampu mempertahankan di tahun-tahun berikutnya,” katanya.
WTP merupakan salah satu penilaian atas kualitas pemerintah daerah dalam menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan APBD ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi antara wakil dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota yang menitikberatkan pada pengelolaan keuangan. Disertai dengan penyerahan penghargaan dari Menteri Keuangan RI selaku pengelola fiskal.
Salah satu alasan masih ada kabupaten kota berstatus WDP, Yuniar mengatakan hal tersebut diakibatkan kepemilikan aset tetap yang membutuhkan waktu untuk membereskannya.
“Tapi paling tidak BPK ingin lihat apakah ada keinginan untuk membereskannya, memang butuh waktu dua sampai tiga tahun tapi paling tidak ada usaha untuk menindaklanjutinya,” kata Yuniar.
Piagam Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas LKPD Tahun 2017 dengan Pencapaian Standar Tertinggi atas beberapa kali telah memperoleh opini audit WTP, antara lain diberikan kepada yang memperoleh opini WTP 7 kali berturut-turut sejak tahun 2011 sampai 2017, yakni Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, dan Kota Banjar.
Daerah yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut sejak tahun 2013 sampai 2017 adalah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cimahi. Daerah yang memperoleh opini WTP 4 kali berturut-turut sejak tahun 2014 sampai 2017 adalahKabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi.
Daerah yang memperoleh opini WTP 3 kali berturut-turut sejak tahun 2015 sampai 2017 adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi.
Daerah yang memperoleh opini WTP 2 kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai 2017 adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Cirebon dan Kota Tasikmalaya.




Leave a Reply