Konflik Ojol Vs Opang Tak Kunjung Usai, DPRD Jabar Akan Gelar Kajian

Terasjabar.co – Bentrokan antara pengemudi ojek online dan awak ojek pangkalan di daerah Cikoneng, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jumat 27 Juli 2018 sangat disayangkan. Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Syahrir mengatakan, perlu ada penanganan khusus dari pemerintah guna mengawal permasalahan yang tidak kunjung selesai itu.

“Jadi, mungkin harus ada penanganan khusus karena ini harus seragam kebijakannya, Pemerinah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Nanti kami coba menawarkan semacam kesepakatan bersama dan jangan sampai terulang lagi,” ujar Syahrir dalam wawancara yang disiarkan Radio PRFM, Sabtu (28/7/2018).

Syahrir mengatakan, DPRD akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pertemuan bersama semua pemangku kepentingan. Pertemuan itu akan membahas ketetapatan Kementrian Perhubungan mengenai aturan operasional ojek online.

“Nanti akan kami kaji dengan Dishub Provinsi Jabar dan kabupaten/kota. Nanti saya coba buat satu kegiatan ketika kami mengumpulkan semua. Manti kita dengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka. Itulah nanti yang jadi rekomendasi ke Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Menurutnya, penyebab konflik antara pengemudi ojek online dengan awak ojek pangkalan tidak kunjung selesai karena masyarakat Jawa Barat masih menganut muatan-muatan lokal sehingga gesekan seperti itu akan sulit dihindari.

“Karena di daerah lain tidak sama seperti di Jakarta dan kota besar lainnya. Jawa barat ini masyarakatnya masih menganut muatan-muatan lokal sehingga ada persinggungan kalau wilayahnya dilalui ojek online,” katanya.

Padahal, menurut Syahrir, masyarakat dan pemakai moda transportasi ojek online maupun ojek pangkalan menjadi pihak yang turut dirugikan. Untuk itu, perlu dicari solusi terbaik agar kedua moda transportasi tersebut bisa sama-sama bertahan dan mencari penghidupan dengan aman dan damai.

“Yang repot kan ke penumpangnya. Kalau harus berganti dengan ojek lokal saat masuk ke wilayah zonasi. Nanti itu menimbulkan biaya lagi. Harusnya dengan begitu, dia pesen ojek online sampai rumahnya. Tapi dengan adanya zonasi itu, dia harus turun dan menyambung dengan ojek pangkalan setempat,” katanya.