Fraksi PDIP DPRD Jabar Kritisi Pertanggungjawaban APBD 2017

Terasjabar.co – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat angkat bicara terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017.

Anggota F-PDIP DPRD Jabar, Syamsul Bachri mengatakan, seharusnya yang dimintai pertanggungjawaban adalah Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat sebelumnya yang menggunakan anggaran. Bukan M Iriawan sebagi Penjabat (Pj) yang menyampaikan pertanggungjawaban.

“Saya hanya mengkritisi apakah proses ini sudah sesuai aturan khususnya pertanggungjawaban yuridis. Karena sebagaimana diketahui bahwa yang menggunakan APBD 2017 itu Aher (Ahmad Heryawan), bukan Pj. Tapi ini, kenapa PJ yang harus menyampaikan dan mempertanggungjawabkannya baik secara pribadi maupun kelembagaan,” ujar Syamsul Bachri, Senin (30/7).

Menurutnya, pertanggungjawaban APBD TA 2017 bukan hanya pertanggungjawaban secara kelembagaan yakni Gubernur kepada DPRD. Akan tetapi, secara pribadi Aher kepada masyarakat melalui dewan.

“Jadi saya melihatnya tidak sinkron atau dengan kata lain yang menggunakan anggaran itu Aher, kok yang bertanggung jawab justru Pj Gubernur Jabar, M Iriawan,” jelas Syamsul.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, APBD TA 2017 yang digunakan Aher kemudian Iriawan yang menyampaikan pertanggungjawaban sudah sesuai aturan. Hal itu sudah berkorelasi secaea kelembagaan.

“Sudah sesuai aturan, bisa dikatakan sah, meski yang bertanggung jawab dan yang menggunakan berbeda secara pribadi, tetapi secara kelembagaan sama,” tandasnya.