Nia Purnakania: Industri Jabar Harus Tumbuh, Tapi UMKM Lokal Jangan Ditinggalkan

Bandung, 13/4/26 — Penguatan sektor industri Jawa Barat dinilai perlu dibarengi dengan upaya memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Nia Purnakania, S.H., M.Kn., mengatakan pertumbuhan industri harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan berbagai pelaku usaha, termasuk UMKM dan usaha lokal.

Perhatian terhadap sektor industri tersebut mengemuka pada April 2026 ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perindustrian dan pelaku usaha menandatangani komitmen pengembangan industri yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Nia mengatakan, Jawa Barat memiliki basis industri yang besar dan menjadi salah satu pusat aktivitas manufaktur nasional. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menghadirkan tantangan agar manfaat industri dapat dirasakan lebih luas.

“Industri harus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu jangan berdiri sendiri. Harus ada hubungan dengan tenaga kerja lokal, UMKM, dunia pendidikan, dan pelaku ekonomi di sekitar kawasan industri,” ujar Nia dalam draft keterangannya.

Menurutnya, salah satu cara memperluas manfaat industri adalah memperkuat rantai pasok lokal. Perusahaan besar membutuhkan berbagai barang dan jasa pendukung, mulai dari makanan, transportasi, logistik, pengemasan, perawatan, hingga jasa lainnya.

Apabila kebutuhan tersebut dapat melibatkan pelaku usaha lokal, kata Nia, maka perputaran uang di daerah akan semakin besar. Dengan demikian, keberadaan industri tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi baru di masyarakat.

“Jangan sampai UMKM hanya menjadi penonton. Kalau perusahaan besar berkembang, harus ada ruang agar usaha kecil di sekitarnya ikut masuk ke rantai ekonomi,” katanya.

Nia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dunia industri terus mengalami perubahan akibat teknologi dan digitalisasi sehingga kebutuhan tenaga kerja juga ikut berubah.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat hubungan antara pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan industri. Dengan cara tersebut, masyarakat Jawa Barat dapat memiliki kemampuan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Ia menilai Komisi III dapat melihat persoalan industri bukan hanya dari sisi investasi, tetapi juga dari sisi dampaknya terhadap perekonomian daerah. Pertumbuhan industri pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat PAD, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas perdagangan, serta memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.

“Jawa Barat punya modal besar untuk menjadi pusat industri yang kuat. Tinggal bagaimana pertumbuhan itu kita kelola supaya inklusif, supaya manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri besar,” ujar Nia.