Kendaraan Listrik Mulai Berkembang, Tetep Abdulatip Minta Jabar Siapkan Transisi Fiskal

Bandung, 13/4/26 — Perkembangan kendaraan listrik membawa perubahan tidak hanya pada sektor transportasi, tetapi juga pada struktur penerimaan daerah. Isu tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Tetep Abdulatip karena pajak kendaraan merupakan salah satu sumber penting PAD Jawa Barat.

Tetep mengatakan perubahan teknologi kendaraan harus dibaca sebagai bagian dari perubahan ekonomi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan fiskal. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menunggu sampai penerimaan mengalami penurunan sebelum mencari strategi baru.

“Transisi kendaraan listrik bukan hanya soal teknologi dan lingkungan. Dari sisi pemerintah daerah juga ada konsekuensi fiskal yang perlu kita siapkan sejak sekarang,” ujar Tetep.

Ia menilai Jawa Barat membutuhkan peta jalan yang jelas untuk mengantisipasi perubahan komposisi kendaraan masyarakat. Kajian tersebut dapat mencakup proyeksi penerimaan, perkembangan kendaraan listrik, kebijakan insentif, hingga potensi sumber pendapatan alternatif.

Menurutnya, kebijakan fiskal juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa menghilangkan prinsip keadilan. Pemerintah perlu menghitung secara matang bagaimana masyarakat pengguna kendaraan listrik dan kendaraan konvensional diperlakukan dalam sistem penerimaan daerah.

Tetep mengatakan transisi tersebut juga membuka peluang ekonomi baru. Jawa Barat dapat mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, termasuk industri komponen, layanan, infrastruktur pengisian daya, dan berbagai sektor pendukung lainnya.

“Jangan hanya melihat kendaraan listrik sebagai ancaman terhadap pajak kendaraan. Ada peluang ekonomi yang bisa kita kembangkan. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah menyiapkan kebijakannya,” katanya.

Ia berharap DPRD dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembahasan fiskal secara lebih panjang dan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan satu tahun anggaran. Menurutnya, perubahan teknologi harus menjadi bagian dari perencanaan keuangan daerah jangka menengah dan panjang.