Zulkifly Chaniago Soroti Pengelolaan Sampah Saat Pengawasan Pemerintahan di Sukarapih

Sumedang, 7/9/26 — Persoalan pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. Zulkifly Chaniago, B.E., di Desa Sukarapih, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Senin (7/9/2026).

Dalam kegiatan yang turut didampingi Kepala Desa Sukarapih dan Babinsa Koramil Sukasari tersebut, Zulkifly berdialog dengan pemerintah desa serta masyarakat. Pertemuan tidak hanya membahas jalannya pelayanan pemerintahan di tingkat desa, tetapi juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah pengelolaan sampah. Warga, Rojul Ulum, menyampaikan bahwa penanganan sampah masih membutuhkan perhatian lebih, terutama terkait pemilahan, pengangkutan, hingga proses pengolahan. Persoalan tersebut dinilai perlu ditangani secara bersama agar tidak berkembang menjadi persoalan lingkungan yang lebih luas.

Menanggapi aspirasi tersebut, Zulkifly menilai persoalan sampah memiliki kaitan erat dengan pola pengelolaan lingkungan dan kebiasaan masyarakat. Menurutnya, penyelesaian masalah sampah tidak cukup hanya mengandalkan proses pengangkutan dari rumah warga menuju tempat pembuangan.

“Kalau sampah hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, persoalannya sebenarnya belum selesai. Yang perlu kita dorong adalah bagaimana sampah mulai dikurangi dan dipilah sejak dari sumbernya, kemudian dikelola sesuai jenisnya,” ujar Zulkifly.

Ia mengatakan, desa dapat menjadi salah satu titik penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Edukasi mengenai pemilahan sampah, penguatan kegiatan gotong royong, serta pengembangan pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat menjadi bagian dari upaya tersebut.

Menurut Zulkifly, persoalan lingkungan juga perlu dilihat sebagai bagian dari kualitas pelayanan pemerintahan. Ketika lingkungan permukiman bersih dan sistem pengelolaan sampah berjalan baik, masyarakat secara langsung merasakan manfaat dari tata kelola pemerintahan yang berjalan di tingkat paling dekat dengan mereka.

“Pemerintahan yang baik bukan hanya terlihat dari administrasinya, tetapi juga dari bagaimana persoalan sehari-hari masyarakat bisa direspons. Sampah adalah contoh persoalan yang sederhana, tetapi dampaknya langsung dirasakan warga,” katanya.

Selain persoalan sampah, dialog bersama masyarakat juga menjadi kesempatan bagi Zulkifly untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Desa Sukarapih. Berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta melihat kebutuhan masyarakat di daerah.

Zulkifly menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan sekadar kegiatan turun ke lapangan, melainkan bagian dari upaya mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

“Informasi dari masyarakat sangat penting karena mereka yang merasakan langsung bagaimana sebuah program berjalan. Dari sini kita bisa melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih membutuhkan perhatian,” ujarnya.

Ia berharap komunikasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat terus terbangun. Dengan koordinasi yang baik, berbagai persoalan di tingkat desa diharapkan dapat diidentifikasi lebih cepat dan dicarikan solusi sesuai kewenangan masing-masing.

Kegiatan pengawasan di Desa Sukarapih tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam persoalan lingkungan dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.