Api di Balik Gunung Sampah Sarimukti

Oleh:
Ummu Fahhala, S. Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)

Terasjabar.co – Langit Bandung Barat sore itu tampak muram. Kabut tipis menutup lereng-lereng bukit di sekitar Sarimukti. Di bawahnya, gunungan sampah menjulang seperti bukit buatan manusia—diam, tetapi berbahaya. Asap putih mengepul perlahan dari timbunan plastik dan kertas yang terbakar setengah matang.

“Setiap hari ada saja truk datang, Bu. Tidak berhenti,” ujar Wawan, seorang petugas kebersihan, sambil menatap pemandangan yang bagi sebagian orang sudah tak lagi menggugah rasa. “Kalau proyek Waste to Energy jadi, mungkin beban ini bisa berkurang.”

Aku mengangguk. Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh. Di balik tumpukan sampah yang menggunung itu, ada harapan baru yang sedang dirancang—proyek besar yang digadang-gadang mampu mengubah limbah menjadi energi.

Harapan di Tengah Tumpukan Sampah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui konsep aglomerasi, tengah mendorong proyek Waste To Energy (WTE) di Sarimukti. Komisi I DPRD Jabar pun memberikan dukungan penuh. Mereka ingin proyek ini menjadi langkah nyata mengurangi beban TPA yang hampir kolaps menampung ribuan ton sampah setiap hari.

Namun, Ketua Komisi I DPRD Jabar menegaskan peringatan keras: bila hingga Desember 2025 tak ada kemajuan, DPRD akan merekomendasikan pemutusan kontrak perizinan, dan gubernur akan melanjutkan kerja sama dengan Danantara. (16 Oktober 2025)

Peringatan itu bukan ancaman, melainkan dorongan agar semua pihak bekerja sungguh-sungguh. Di tengah krisis lingkungan, rakyat butuh bukti, bukan janji.

Dialog Antara Harapan dan Kenyataan

“Kalau proyek ini berhasil, mungkin listrik di kampung saya bisa lebih murah, ya, Bu?” tanya Lina, mahasiswi muda yang ikut melakukan riset kecil tentang dampak sosial pengelolaan sampah.

“Mungkin,” jawabku. “Tapi keberhasilan itu tidak hanya soal teknologi. Ini soal kesungguhan negara mengurus rakyatnya.”

Ia mengangguk pelan. “Kadang saya berpikir, kenapa urusan sampah saja bisa serumit ini?”

Aku tersenyum getir. “Karena kita masih memandang sampah sebagai beban, bukan sumber daya. Karena kita sering menunggu investor datang, bukan membangun kemandirian.”

Tambal Sulam yang Menjadi Luka

Banyak proyek besar berakhir tanpa hasil karena lebih mengutamakan aspek bisnis daripada keberlanjutan. Negara sering kali berperan sebagai fasilitator, bukan pengurus sejati rakyat. Ketika modal asing masuk, kepentingan rakyat kerap menjadi tawar-menawar yang tidak seimbang.

Sementara itu, fakta berbicara keras. Indonesia masih mengimpor bahan baku plastik dan kertas hingga jutaan ton per tahun. Ironisnya, negeri ini juga mengimpor ribuan ton sampah dari luar negeri. Di sisi lain, TPA kita kian penuh, dan sungai-sungai sesak oleh plastik sekali pakai.

Lalu, siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab?

Ketika Negara Harus Sadar dan Saleh

“Bu, berarti kalau masyarakat sudah disiplin buang sampah, masalah selesai dong?” tanya Lina lagi.

“Tidak sesederhana itu,” jawabku. “Kesadaran individu penting, tapi tanpa kebijakan politik yang tegas, dampaknya kecil. Negara harus sadar dan saleh. Sadar akan tanggung jawabnya, saleh dalam menjalankan amanahnya.”

Pemerintah memang tak bisa berjalan sendiri. Namun, menyerahkan semua pada investor juga bukan solusi. Ketika kepentingan publik dijadikan bisnis, maka yang lahir bukan kesejahteraan, melainkan ketergantungan.

Negara seharusnya berdiri tegak sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar penjembatan antara kebutuhan dan keuntungan.

Cahaya dari Arah Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Rasulullah Saw. bersabda, “Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Khilafah di masa lalu menempatkan kebersihan dan kelestarian alam sebagai tanggung jawab sosial yang diemban bersama. Negara menyediakan dana untuk riset, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan memastikan sampah diolah dengan aman. Tidak ada investasi asing yang mendikte arah kebijakan.

Islam melarang perusakan bumi sebagaimana firman Allah Swt. “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatannya, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41)

Dalam sistem Islam, kebijakan tidak diukur dari untung rugi, tetapi dari kemaslahatan umat. Negara tidak mencari keuntungan, melainkan keberkahan.

Menutup dengan Doa dan Tekad

Sore di Sarimukti mulai meredup. Suara jangkrik menggantikan dengung truk sampah yang pergi satu per satu. Wawan menatap langit jingga di ufuk barat.

“Bu, kira-kira kapan gunung ini berhenti tumbuh?” tanyanya lirih.

Aku menatapnya lama. “Gunung ini akan berhenti ketika kita semua berhenti memperlakukan bumi sebagai tempat buangan, dan mulai menjadikannya amanah.”

Langit pun seolah mengamini. Dalam hati, aku berdoa, semoga negeri ini segera memiliki sistem yang benar-benar mengurus rakyat dan lingkungannya dengan adil. Bukan sekadar proyek, bukan sekadar janji tapi langkah nyata menuju keberkahan.