Jabar Terancaman Darurat Sampah, A. Yamin Desak Pemprov Jabar Tuntaskan Proyek TPPAS Legoknangka dan Lulut Nambo

Terasjabar.co Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, A. Yamin, S.IP., mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menuntaskan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pembuangan Akhir Sampah (TPPAS) Legoknangka dan Lulut Nambo. Desakan ini muncul menyusul ancaman krisis sampah yang kian nyata akibat mangkraknya proyek strategis tersebut.

Menurut Yamin, keberadaan dua TPPAS ini sangat vital. Legoknangka diproyeksikan menampung sampah dari wilayah Cekungan Bandung—mulai dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang hingga Garut—sementara Lulut Nambo dirancang untuk menampung sampah wilayah Bogor Raya. Namun, hingga kini keduanya belum juga beroperasi optimal.

“TPA Sarimukti umurnya tinggal satu sampai dua tahun lagi. Kalau TPPAS Legoknangka tidak segera jalan, Jawa Barat bisa darurat sampah. Ini sangat berbahaya,” tegas politikus Partai Demokrat itu, Jumat (26/9/2025).

Yamin menilai, lambannya progres pembangunan TPPAS Legoknangka bukan hanya soal teknis, melainkan juga akibat regulasi yang berbelit, khususnya aturan dari Kementerian ESDM terkait pengolahan sampah menjadi energi listrik. Padahal, Pemprov Jabar telah menunjuk PT Jabar Environmental Solutions (JES) bersama konsorsium investor asal Jepang Sumitomo–EPN–Hitachi Zosen sebagai pemenang lelang.

“Seandainya ada penegasan dari Kementerian ESDM hari ini, pembangunan TPPAS Legoknangka bisa selesai tahun 2029. Tetapi kalau terus begini, kita hanya membuang waktu,” ungkapnya.

Komisi I DPRD Jabar pun menggelar rapat evaluasi pada Kamis (25/9/2025). Namun, Yamin menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bappeda Jabar dalam forum penting tersebut.

“Padahal ini masalah serius. Bappeda seharusnya punya sensitivitas krisis dalam pengelolaan sampah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yamin menegaskan pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengevaluasi perizinan dan kontrak kerjasama proyek pengelolaan sampah. Jika perlu, katanya, Pemprov Jabar harus mencari alternatif mitra yang lebih siap.

“Ini rapat strategis. Kita ingin mendapat gambaran objektif, lalu pemerintah harus segera mengambil sikap. Jangan biarkan proyek mangkrak, kita butuh langkah terobosan agar pengelolaan sampah bisa cepat terealisasi,” tandasnya.

Bagikan :

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

17 + 11 =