Paradoks Investasi di Tengah Masalah Pengangguran dan Kemiskinan Jabar

Oleh:
Yanyan Supiyanti, A.Md.
(Pendidik Generasi)

Terasjabar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan seminar publik yang bertujuan untuk memperkenalkan konsep West Java Outward-Looking Strategy (WJOS) sekaligus menjadi wadah diskusi mengenai kolaborasi internasional guna mencapai Indonesia Emas dan JABAR EMAS 2045.

Konsep WJOS disusun sebagai kerangka strategis untuk menjembatani kebutuhan dan tantangan di level domestik dengan berbagai peluang global. WJOS juga dapat memperkuat posisi Jawa Barat sebagai kunci dalam diplomasi sub nasional di Indonesia.

Kerja sama internasional dilakukan Jawa Barat untuk memperluas langkah strategisnya. Terbaru, Jawa Barat membahas diplomasi subnasional untuk mencapai Jabar Emas 2045 lewat seminar publik bertajuk ‘West Java Outward-looking Strategy: Peta Jalan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Jawa Barat’.

Pertemuan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dengan Citra Bakti DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin (23/12/2024), membahas sejumlah isu strategis dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kota untuk mendukung pembangunan di ibu kota Jawa Barat (Detik News, 24-12-2024).

Dibalik Kerjasama Global

Kerjasama global yang terjadi dengan membuka luas jalur investasi, nyatanya ini akan makin memperkuat peran swasta di Jawa Barat. Atas nama investasi, kedaulatan negara tergadaikan. Negara menjadi tidak mandiri, tidak independen, dan akan mudah didikte oleh negara lain yang bertindak sebagai investor. Kapitalisme makin mengokohkan cengkeramannya di tanah air. Inilah akar masalahnya, karena diterapkannya sistem kapitalisme sekularisme yang berasaskan materi saat ini. Sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan dan memisahkan agama dari negara menyebabkan kerusakan di berbagai aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dll.

Gagal Meriayah Rakyat

Paradoks investasi di tengah masalah pengangguran dan kemiskinan Jawa Barat yang belum terselesaikan membuktikan bahwa penguasa negeri ini telah gagal meriayah (mengurus) rakyatnya.

Masalah dari hari ke hari makin menumpuk, solusi yang dilakukan hanya sekadar tambal sulam, tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Masalah yang satu belum selesai, masalah lain datang, begitu seterusnya, ibarat hidup dalam lingkaran setan yang tak berujung. Rakyat sangat berharap kepada pemerintah untuk kesejahteraan mereka. Rakyat berharap kebutuhan dasar hidup mereka terpenuhi dengan optimal, mempunyai rumah yang layak, serta terjamin kesehatan, pendidikan, dan keamanan mereka.

Butuh Kepemimpinan Islam

Hal tersebut membutuhkan kepemimpinan Islam yang mampu menyelesaikan masalah dan riayah (mengurus) rakyat secara optimal. Kebutuhan dasar rakyatnya terpenuhi semua, mulai dari kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, serta keamanannya dijamin oleh penguasa yang amanah sesuai syariat Islam.

Sejatinya, Islam memiliki cara yang khas untuk mewujudkan negara yang mandiri, independen dan antikrisis. Pertama, karakteristik politik ekonomi Islam memanusiakan manusia. Terjaminnya pemenuhan semua kebutuhan dasar rakyatnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Untuk merealisasikan hal tersebut, tidak menjadikan ekspor sebagai tujuan utama jika kebutuhan rakyat dalam negeri belum terpenuhi. Ekstensifikasi dan intensifikasi pangan dan energi akan dilakukan. Pengembangan SDM ahli untuk mendukung penelitian teknologi dan pengembangan industri pangan akan dilakukan juga, sehingga semua kebutuhan rakyat dapat terpenuhi tanpa bergantung pada impor. Negara juga akan hadir menciptakan keadilan dengan cara mengawasi pasar, mulai dari rantai pasok ekonomi, proses terbentuknya harga yang sesuai dengan mekanisme pasar, hingga melindungi para pedagang dari kezaliman preman dan oknum.

Kedua, konsep kepemilikan diatur dalam Islam, dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum seperti energi, akan dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Swasta dan asing tidak akan pernah diizinkan negara untuk menguasai energi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, Padang rumput, dan api.” (HR Abu Daud)

Ketiga, mata uang kertas yang tidak berbasis emas dan perak menjadi salah satu penyebab krisis dunia. Mata uang dalam Islam wajib berstandar pada emas dan perak yang memiliki nilai tukar yang stabil dan tahan terhadap inflasi. Sesuai sabda Rasulullah saw., “Akan datang suatu masa pada umat manusia, pada saat itu orang yang tidak memiliki putih (perak) dan kuning (emas), dia akan kesusahan dalam kehidupan.” (HR Imam Thabrani)

Keempat, perekenomian dalam Islam berbasis sektor riil, seperti pertanian, industri perdagangan, dan jasa. Sektor nonriil seperti yang ada dalam sistem ekonomi kapitalisme, tidak dikenal di dalam sistem Islam.

Khatimah

Seorang pemimpin atau penguasa dalam Islam adalah pelindung bagi rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya, serta bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Muslim)

Allah memerintahkan seorang penguasa untuk bersikap lemah lembut dan tidak menyusahkan rakyatnya. Diriwayatkan dari Aisyah, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Ya Allah, barang siapa memimpin umatku, lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Barang siapa memimpin umatku, lalu ia bersikap lemah lembut terhadap mereka, maka bersikap lembutlah terhadapnya.” (HR Muslim)

Sejahtera adalah keniscayaan dalam sistem Islam.

Wallahualam bissawab.