SEJARAH YANG DIHAPUS: Menelusuri Sanad Perjuangan Islam Bernegara di Indonesia (Zefbestuur NATICO ke NII)

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik)

Terasjabar.co – Ada cara lain untuk membaca sejarah perjuangan politik Islam di Indonesia. Selama ini, sejarah tersebut sering disajikan dalam potongan-potongan. Sarekat Islam ditempatkan sebagai organisasi pergerakan awal abad ke-20. Tjokroaminoto dibicarakan sebagai tokoh pergerakan nasional. PSII menjadi bagian dari sejarah kepartaian. Piagam Jakarta menjadi episode dalam perumusan dasar negara. Sementara Kartosuwiryo, Darul Islam, dan Negara Islam Indonesia lebih sering ditempatkan dalam bab tentang pemberontakan.

Pertanyaannya: benarkah semua episode itu berdiri sendiri?

Ataukah di antara semuanya terdapat mata rantai gagasan, tokoh, organisasi, dokumen, keputusan, dan praksis politik yang selama ini belum dibaca sebagai sebuah rangkaian? Pertanyaan inilah yang membawa saya pada sebuah konsep yang saya sebut Sanad Perjuangan Islam Bernegara.

Istilah sanad saya pinjam secara metodologis dari tradisi ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, sanad memungkinkan kita menelusuri mata rantai periwayatan: siapa menerima dari siapa, bagaimana sebuah riwayat berpindah, dan apakah rantai tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sejarah, tentu sanad tidak dapat dipakai secara harfiah seperti dalam ilmu hadis. Tetapi prinsipnya dapat digunakan: Apakah sebuah gagasan benar-benar memiliki mata rantai sejarah? Siapa yang membawanya? Dalam organisasi apa ia berkembang? Dokumen apa yang merekamnya? Dan bagaimana gagasan itu berubah ketika memasuki zaman yang berbeda?

Dengan pertanyaan tersebut, kita dapat mencoba menelusuri satu jalur panjang: dari Sarekat Dagang Islam 1905, Sarekat Islam, zelfbestuur 1916, PSII, hingga Cisayong 1948 dan Proklamasi NII 1949.

1905: Dari Perdagangan Menuju KesadaranPolitk

Salah satu simpul awalnya adalah Sarekat Dagang Islam (SDI) yang lahir di Laweyan pada 1905.Dari SDI berkembang Sarekat Islam (SI), yang kemudian menjadi kekuatan sosial-politik dengan cakupan jauh lebih luas. Pada tahap ini kita belum boleh berbicara tentang “Negara Islam Indonesia” dalam pengertian 1949.

Itu akan menjadi anakronisme. Yang dapat kita lihat adalah sebuah proses: kesadaran sosial dan solidaritas umat bergerak memasuki ruang politik.Persoalan ekonomi, martabat, pendidikan, persatuan, dan nasib masyarakat pribumi perlahan bertemu dengan persoalan yang lebih mendasar:

Siapa yang berhak menentukan masa depan negeri ini? Pertanyaan tersebut memperoleh artikulasi yang sangat penting pada 1916.

1916: Zelfbestuur (Kehendak Berpemerintahan Sendiri)

Pada NATICO I, Kongres Nasional Central Sarekat Islam di Bandung, 16–24 Juni 1916, gagasan zelfbestuur—berpemerintahan sendiri—menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan pemikiran politik pergerakan Islam.

Penelitian saya mengenai momentum ini telah saya kembangkan secara khusus dalam artikel Titik Nol Kehendak Berpemerintahan Sendiri (Zelfbestuur) 1916 Sarekat Islam: Sebuah Rekonstruksi Sejarah Masa Depan, yang terbit pada Tarikh: Journal of Islamic History and Civilization, Vol. 2 No. 1 (2026), hlm. 39–51.

Bagi saya, arti penting NATICO I terletak pada perubahan pertanyaan.Perjuangan tidak lagi sekadar: bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat di bawah kolonialisme? Ia bergerak menuju:bagaimana rakyat pribumi memiliki pemerintahan sendiri?

Tjokroaminoto bahkan membicarakan dua kemungkinan jalan: revolusi atau evolusi.Inilah yang saya sebut sebagai titik nol kehendak berpemerintahan sendiri. Namun, sekali lagi, kita harus hati-hati.Zelfbestuur 1916 belum dapat disamakan dengan NII 1949. Yang dapat kita katakan adalah bahwa pada 1916 telah muncul artikulasi politik tentang kehendak berpemerintahan sendiri, dan gagasan itu layak ditelusuri jejak transformasinya.

Dari Gagasan Menuju Program: PSII 1931

Sebuah gagasan politik akan kehilangan makna historis jika hanya berhenti sebagai pidato.Karena itu, mata rantai berikutnya menjadi penting: PSII dan Program Azas dan Tandhim 1931.Di sini gagasan politik memasuki wilayah yang lebih terstruktur.

Ada asas. Ada organisasi. Ada tujuan. Ada usaha untuk menerjemahkan cita-cita politik ke dalam kehidupan organisasi. Karena itu, saya melihat periode ini sebagai fase: institusionalisasi gagasan. Kalau zelfbestuur adalah kehendak, maka program organisasi adalah usaha menjawab: Bagaimana kehendak itu diperjuangkan? Dan pertanyaan tersebut terus berkembang.

1936: Majelis Tahkim dan Sijap Hijrah

Mata rantai berikutnya adalah Majelis Tahkim PSII 1936, yang menghasilkan dokumen Sijap Hijrah dan Daftar Oesa¬ha. Di sinilah konsep sanad menjadi menarik.Kita dapat membaca rangkaiannya sebagai: gagasan → program → keputusan → usaha.

Artinya, perjuangan politik Islam tidak hanya bergerak melalui tokoh, tetapi juga melalui dokumen dan keputusan organisasi.Tetapi di sini saya ingin memberi catatan penting.Hubungan antara NATICO I 1916, Program Azas dan Tandhim 1931, dan Majelis Tahkim 1936 tidak boleh dianggap otomatis sebagai hubungan sebab-akibat.Hubungan tersebut harus diuji melalui dokumen.

Apakah istilahnya sama?Apakah gagasannya berlanjut?Apakah ada tokoh atau jaringan yang menjadi penghubung?Apakah dokumen berikutnya secara eksplisit merujuk kepada dokumen sebelumnya?Itulah pekerjaan sanad dalam historiografi.

1945: Ketika Persoalan Pemerintahan Menjadi Persoalan Negara

Tahun 1945 mengubah seluruh situasi.Sebelum kemerdekaan, pertanyaannya adalah:Bagaimana memperoleh pemerintahan sendiri?Setelah Proklamasi, pertanyaan berubah:Negara seperti apa yang akan dibangun?Di sinilah Piagam Jakarta menjadi penting.

Perdebatan mengenai dasar negara menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan negara bukan persoalan yang tiba-tiba muncul setelah kemerdekaan.Ia mempunyai sejarah yang jauh lebih panjang.Karena itu, apabila sejarah politik Islam dimulai dari DI/TII, kita telah melewati sejumlah mata rantai penting yang mendahuluinya.

1948: Cisayong Dan Lahirnya Konstruksi Kelembagaan

Kemudian kita sampai pada salah satu simpul terpenting:Konferensi Cisayong 1948.Di sinilah kita perlu berhenti sejenak.Dalam narasi yang sederhana, kelahiran NII sering dipersonalisasikan kepada S.M. Kartosuwiryo.

Tetapi sejumlah penelitian mengenai pembentukan TII menunjukkan adanya rangkaian konferensi pada 1948. Konferensi Cipendeuy, 1–2 Maret 1948, misalnya, membahas dan merumuskan kembali keputusan Cisayong serta menyetujui peleburan Hizbullah dan Sabilillah ke dalam TII. Selanjutnya, konferensi Cijoho, 1–5 Mei 1948, berkaitan dengan sidang awal Majelis Imamah.Artinya, prosesnya tidak sesederhana: Kartosuwiryo → memproklamasikan NII.

Ada proses yang lebih panjang:konferensi → keputusan → organisasi → militer → struktur pemerintahan. Inilah yang membuat Cisayong sangat penting dalam teori sanad.

Kartosuwiryo bukan seluruh cerita.Saya tidak bermaksud mengecilkan peran Kartosuwiryo.Justru sebaliknya.Ia merupakan tokoh sentral.Tetapi seorang sejarawan harus membedakan antara:tokoh yang memimpin proses. Dan proses kolektif yang melahirkan keputusan.Jika konferensi, peserta, keputusan, dan dokumen dapat dibuktikan, maka sejarah NII tidak cukup dijelaskan sebagai kehendak personal Kartosuwiryo.

Di sinilah sanad membawa kita dari biografi menuju jaringan.

Dari Syuro Menuju Struktur

Cisayong dan rangkaian konferensi berikutnya membuka satu mata rantai yang sangat penting: syuro → struktur → pemerintahan. Gagasan mulai mempunyai bentuk kelembagaan.

Ada Majelis Islam.Ada TII.Ada kepemimpinan.Ada pembagian tugas.Ada struktur pemerintahan.Dan kemudian muncul perangkat hukum.Di titik inilah perjalanan sejarah memasuki fase yang berbeda. Jika 1916 adalah kehendak berpemerintahan sendiri, maka 1948 merupakan fase konstruksi kelembagaan pemerintahan Islam.

1949: Proklamasi NII

Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia.Dalam historiografi Indonesia yang dominan, peristiwa ini kemudian dibaca terutama melalui kategori pemberontakan DI/TII.Kategori tersebut tentu mempunyai konteks politik dan hukum yang tidak dapat diabaikan.

Tetapi sebagai sejarawan, kita dapat mengajukan pertanyaan yang berbeda:Apa yang terjadi sebelum proklamasi itu?Jika sebelumnya telah ada rangkaian konferensi, keputusan, struktur organisasi, TII, Majelis Imamah, dan perangkat hukum, maka Proklamasi 1949 dapat dibaca sebagai kulminasi suatu proses konstruksi politik, bukan sebagai peristiwa yang muncul dari ruang kosong.Di sinilah kita harus membedakan antara menjelaskan dan membenarkan.
Menjelaskan proses lahirnya NII tidak sama dengan membenarkan legitimasi politik NII.
Apa sebenarnya yang dimaksud “Sanad”?

Saya mengusulkan agar sanad perjuangan Islam bernegara dibaca melalui sedikitnya lima lapisan.

Pertama: sanad gagasan
Bagaimana gagasan tentang pemerintahan sendiri dan negara berkembang dari satu periode ke periode berikutnya.

Kedua: sanad tokoh
Siapa yang membawa, mengembangkan, mengubah, atau bahkan menolak gagasan tersebut.

Ketiga: sanad organisasi
Bagaimana gagasan bergerak melalui SI, PSII, jaringan organisasi Islam, dan kemudian struktur politik Islam pada 1948–1949.

Keempat: sanad dokumen
Bagaimana gagasan tersebut dapat ditelusuri melalui program, keputusan, naskah, konstitusi, dan proklamasi.
Kelima: sanad praksis
Bagaimana gagasan diterjemahkan menjadi tindakan politik, organisasi, militer, dan pemerintahan.
Dengan demikian, sanad bukanlah garis lurus.Ia lebih menyerupai jaringan.Ada kesinambungan.Ada perubahan.Ada percabangan.Ada perdebatan.Ada pula mata rantai yang mungkin ternyata putus.

Jangan menganggap semua mata rantai pasti bersambung.

Ini justru prinsip terpenting dari konsep yang saya tawarkan.Saya tidak mengatakan: SDI → SI → PSII → Cisayong → NII. sebagai sebuah garis lurus yang otomatis membuktikan bahwa NII merupakan kelanjutan langsung dari SDI. Itu terlalu sederhana.
Yang hendak saya lakukan adalah menguji hubungan tersebut.Jika ada hubungan tekstual, kita tunjukkan.Jika ada hubungan tokoh, kita buktikan.Jika ada hubungan organisasi, kita dokumentasikan.Jika hanya terdapat kemiripan gagasan, kita sebut sebagai paralel, bukan kesinambungan.Dan jika tidak ditemukan hubungan sama sekali, kita harus mengatakan: mata rantainya tidak terbukti.

Di sinilah sanad menjadi metode historiografis, bukan sekadar metafora.
Apa yang berbeda dari penelitian sebelumnya?

Peneliti seperti C. van Dijk telah memberikan kajian penting tentang Darul Islam sebagai gerakan di berbagai wilayah Indonesia.Karl D. Jackson membawa perhatian pada kewibawaan tradisional dan perilaku politik lokal.

Holk H. Dengel memberikan perhatian besar terhadap Kartosuwiryo dan proses menuju Negara Islam Indonesia.Chiara Formichi membantu membuka ruang untuk melihat Kartosuwiryo sebagai aktor politik Islam, bukan hanya sebagai label “pemberontak”.Dan Quinton Temby menelusuri bagaimana gagasan Negara Islam Indonesia tetap hidup dalam komunitas Darul Islam hingga perkembangan berikutnya. Temby bahkan secara eksplisit membahas gagasan kesinambungan antara komunitas Darul Islam dan negara yang diproklamasikan Kartosuwiryo pada 1949.
Maka pertanyaan saya sedikit berbeda.Jika Temby menelusuri kesinambungan dari NII ke Darul Islam dan Jemaah Islamiyah, maka pendekatan sanad yang saya tawarkan mencoba bergerak ke belakang: Dari mana gagasan politik yang kemudian memungkinkan lahirnya NII itu berasal?
Di situlah kita kembali kepada:
SDI → SI → NATICO I → Zelfbestuur → PSII → Program Azas dan Tandhim → Majelis Tahkim → Sijap Hijrah → Cisayong → NII.

Satu mata rantai yang hilang dapat mengubah cara kita membaca sejarah
Inilah persoalan historiografi yang lebih besar.Jika kita hanya memulai cerita pada 1949, Kartosuwiryo tampak muncul sebagai tokoh yang tiba-tiba mendirikan negara dan kemudian memberontak.Tetapi jika kita mundur ke 1916, kita menemukan gagasan zelfbestuur.Jika kita bergerak ke 1931, kita menemukan program organisasi.Jika kita bergerak ke 1936, kita menemukan keputusan dan strategi.Jika kita sampai 1948, kita menemukan konferensi, syuro, organisasi, militer, dan struktur.Kemudian 1949 menghadirkan proklamasi.
Perspektif berubah karena unit analisis berubah.Dari tokoh menjadi proses.Dari pemberontakan menjadi genealogi politik.Dari peristiwa tunggal menjadi mata rantai sejarah.

Sanad dan Politik Historiografi

Di sinilah konsep ini bersentuhan langsung dengan proyek saya tentang Politik Historiografi.Sebab sejarah bukan hanya persoalan:apa yang terjadi?Tetapi juga: apa yang kemudian dipilih untuk diingat?Apa yang dijadikan pusat cerita?Apa yang diletakkan di pinggir?Peristiwa apa yang diberi ruang besar?Dan mata rantai mana yang hilang dari narasi?

Bagi saya, NATICO I 1916 dan Cisayong 1948 layak mendapat perhatian lebih besar dalam pembacaan sejarah politik Islam Indonesia.Bukan karena keduanya harus diberi kesimpulan tertentu.Tetapi karena keduanya dapat membantu kita memahami proses yang berada di antara gagasan dan negara.
Sanad bukan pembenaran—sanad adalah audit.

Saya kira inilah inti gagasan yang ingin saya tawarkan.Sanad Perjuangan Islam Bernegara bukanlah usaha untuk membuktikan bahwa satu kelompok politik benar dan kelompok lain salah.Bukan pula usaha untuk mengubah historiografi nasional menjadi historiografi yang berpihak kepada NII.Sanad justru menuntut kita melakukan pekerjaan yang lebih sulit:mengaudit.
Dokumennya apa?Tanggalnya kapan?Siapa yang hadir?Siapa yang mengambil keputusan?Apa isi keputusan?Apa hubungan dengan dokumen sebelumnya?Apa yang berubah?Apa yang hilang?Dan apakah hubungan tersebut benar-benar terbukti?
Jika terbukti, kita catat sebagai mata rantai.Jika belum terbukti, kita tandai sebagai hipotesis.Jika terbantahkan, kita lepaskan.
Dari Zelfbestuur ke NII
Dengan cara membaca seperti ini, saya melihat sebuah kemungkinan konstruksi:
1905
SDI — mobilisasi sosial-ekonomi umat
↓
1911
SI — perluasan gerakan ke ruang sosial-politik
↓
1916
NATICO I — zelfbestuur, kehendak berpemerintahan sendiri
↓
1931
PSII — Program Azas dan Tandhim
↓
1936
Majelis Tahkim — Sijap Hijrah dan Daftar Oesa¬ha
↓
1945
Piagam Jakarta dan persoalan dasar negara
↓
1948
Cisayong — syuro dan konstruksi kelembagaan
↓
1948
TII dan struktur pemerintahan
↓
1949
Proklamasi Negara Islam Indonesia
Inilah sanad yang harus kita uji.Bukan untuk dipaksakan.Bukan untuk dipercayai begitu saja.Tetapi untuk dibuktikan atau dibantah oleh arsip.

Penutup: Sejarah Yang Perlu Disambungkan Kembali

Mungkin selama ini kita terlalu terbiasa membaca sejarah Indonesia sebagai kumpulan bab yang terpisah.SDI adalah satu bab.Sarekat Islam bab lain.PSII bab lain.Piagam Jakarta bab lain.DI/TII bab lain.NII bab lain.Padahal, mungkin terdapat hubungan antarbab yang belum cukup kita telusuri.Karena itu saya mengajukan satu pertanyaan sederhana: Bagaimana jika sejarah perjuangan Islam bernegara di Indonesia tidak dibaca sebagai kumpulan episode, tetapi sebagai sanad yang harus diaudit?

Jika kita menemukan bahwa hubungan itu memang ada, maka sejarah menjadi lebih lengkap.Jika ternyata sebagian mata rantai tidak ada, kita juga mendapatkan kebenaran baru.Sebab tujuan historiografi bukan mempertahankan cerita yang sudah kita yakini.Tujuan historiografi adalah menemukan apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bukti.

Maka Sanad Perjuangan Islam Bernegara pada akhirnya bukanlah jawaban final
Ia adalah cara mengajukan pertanyaan baru terhadap sejarah lama.Dan mungkin, dari pertanyaan itulah kita menemukan kembali mata rantai sejarah yang selama ini terputus