SATU NEGERI, TIGA PROKLAMASI: Kontestasi Kedaulatan dan Transformasi Konfigurasi Negara Indonesia (1945-1950)

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik)

Terasjabar.co – Setiap sejarah yang besar sesungguhnya menyimpan sebuah pertanyaan tentang siapa yang berhak menentukan makna masa lalu. Selama ini sejarah Indonesia mengenai periode 1945–1950 cenderung dibaca melalui suatu alur yang tampak sederhana: Proklamasi 17 Agustus 1945 → Republik Indonesia → revolusi → pengakuan kedaulatan → negara kesatuan. Alur tersebut benar sebagai narasi besar, tetapi menjadi problematis apabila digunakan untuk menganggap bahwa negara Indonesia telah mempunyai konfigurasi yang sama sejak 17 Agustus 1945.

Padahal sejarah menunjukkan perubahan yang sangat besar. Pada 1945 berdiri Republik Indonesia. Pada 1948 terjadi perubahan drastis akibat Persetujuan Renville dan perkembangan perang Indonesia-Belanda. Pada 7 Agustus 1949 Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Pada 27 Desember 1949 lahir Republik Indonesia Serikat. Pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

Satu bangsa dan satu negeri dapat mengalami lebih dari satu klaim mengenai bentuk negara, sumber legitimasi, dan siapa yang berhak mewakili bangsa tersebut. Dengan demikian, yang berubah bukan semata-mata “Indonesia”, melainkan konfigurasi politik yang mengklaim dan mengorganisasikan Indonesia sebagai negara.

Dalam sebuah negeri yang tetap dipahami sebagai satu kesatuan historis, perubahan konfigurasi negara dan kesenjangan antara kedaulatan normatif dengan kontrol efektif dapat membuka ruang bagi aktor alternatif untuk mengajukan klaim legitimasi dan membangun proyek negara, sehingga konflik yang kemudian disebut ‘pemberontakan’ dapat secara historiografis dianalisis sebagai kontestasi kedaulatan dalam proses pembentukan negara.”

Ketika kedaulatan normatif suatu negara tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kontrol efektif atas wilayah, sementara konfigurasi negara sedang mengalami perubahan, maka terbuka ruang bagi aktor alternatif untuk mengajukan klaim legitimasi dan kedaulatan. Apabila aktor tersebut memiliki ideologi legitimasi, organisasi, basis sosial, dan kemampuan koersif, klaim tersebut dapat berkembang menjadi proyek negara alternatif.

Sejarah Indonesia 1945-1950 adalah sejarah perebutan dan penataan ulang legitimasi, bukan sekadar sejarah kesinambungan sebuah negara yang bentuknya sudah final.

“Saya tidak memulai dari pertanyaan: siapa yang memberontak kepada siapa? Saya memulai dari pertanyaan: negara yang mana, dalam konfigurasi yang mana, dan siapa yang mengklaim kedaulatan atas Indonesia pada saat itu?”

Bagi saya, satu negeri tidak selalu berarti satu konfigurasi negara. Indonesia sebagai bangsa dapat tetap satu, sementara bentuk negara, sumber legitimasi, dan klaim kedaulatannya diperebutkan. Karena itu, saya mengusulkan agar sejarah DI/TII tidak hanya dibaca sebagai sejarah pemberontakan, tetapi sebagai bagian dari sejarah kontestasi kedaulatan dan pembentukan negara Indonesia”.

Teori 1 Negeri 3 Proklamasi

Teori 1 Negeri 3 Proklamasi adalah teori historiografi yang memandang sejarah pembentukan negara Indonesia sebagai proses kontestasi dan transformasi kedaulatan, di mana satu bangsa dan satu negeri dapat mengalami perubahan konfigurasi negara, sumber legitimasi, dasar hubungan internasional, serta klaim mengenai siapa yang berhak mewakili Indonesia.

“Republik Indonesia yang mana yang menjadi objek konflik Kartosuwiryo, dalam konfigurasi kenegaraan yang mana, dan atas dasar legitimasi apa masing-masing pihak mengklaim kedaulatan atas Indonesia?”

Perubahan bentuk negara tidak selalu berarti perubahan bangsa, tetapi perubahan bentuk negara mengharuskan sejarawan menguji kembali dasar legitimasi, legal standing, wilayah, institusi, dan hubungan internasional dari entitas negara yang sedang dianalisis.

Kebaruan tesis 1 Negeri 3 Proklamasi bukan terutama terletak pada penemuan fakta baru.Kebaruannya terletak pada reorganisasi hubungan antar-fakta yang telah diketahui.

Historiografi selama ini telah membahas: Proklamasi 1945, Renville, NII, KMB, RIS, dan NKRI 1950.

Yang hendak dilakukan tesis ini adalah mempertemukan semuanya dalam satu pertanyaan: Bagaimana perubahan konfigurasi negara Indonesia mempengaruhi cara kita memahami konflik mengenai kedaulatan antara Republik dan proyek negara alternatif?

Di sini tesis tersebut mempunyai potensi novelty yang nyata.Ia memindahkan analisis:dari sejarah pemberontakan → sejarah pembentukan negara;dari kontinuitas negara → transformasi konfigurasi negara; dari label politik → analisis temporal;dari satu sumber legitimasi → kompetisi sumber legitimasi.

Satu bangsa dan satu negeri dapat mengalami lebih dari satu konfigurasi negara dan lebih dari satu klaim mengenai kedaulatan. Karena itu, sejarah pembentukan negara harus dibedakan dari sejarah kesinambungan bangsa.

Saya mengajukan sebuah problem historiografis yang dapat diuji: apakah kategori ‘pemberontakan’ cukup memadai untuk menjelaskan konflik NII–Republik apabila konfigurasi negara Indonesia sendiri mengalami transformasi antara 1945–1950?”

Dinamika Konfigurasi

Sejarah Indonesia antara 1945 dan 1950 lazim diceritakan sebagai suatu garis kontinuitas: Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 melahirkan Republik Indonesia; revolusi mempertahankan kemerdekaan berlangsung melalui perang dan diplomasi; Konferensi Meja Bundar menghasilkan Republik Indonesia Serikat; dan pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

Narasi tersebut memiliki dasar historis dan hukum yang kuat. Akan tetapi, narasi kontinuitas tersebut cenderung menyembunyikan satu kenyataan penting: antara 1945 dan 1950 konfigurasi negara Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar.

Terjadi perubahan wilayah kekuasaan efektif, hubungan Republik dengan Belanda, struktur pemerintahan, bentuk negara, kedudukan militer, serta konstruksi hukum mengenai kedaulatan. Dalam ruang sejarah yang sama muncul pula proyek politik yang secara eksplisit mengajukan bentuk negara alternatif, yakni Negara Islam Indonesia (NII).

Di sinilah persoalan historiografis artikel ini dimulai. Pertanyaannya bukan semata-mata: Mengapa Kartosuwiryo memberontak terhadap Republik? Pertanyaan tersebut telah mengandaikan sejak awal bahwa hubungan antara kedua pihak sudah berbentuk negara versus pemberontak.

Artikel ini mengajukan pertanyaan yang berbeda: Bagaimana proyek kenegaraan NII terbentuk di tengah transformasi konfigurasi negara Indonesia 1945-1950, dan bagaimana kontestasi tersebut kemudian ditulis sebagai sejarah pemberontakan? Perubahan pertanyaan ini merupakan titik berangkat intervensi historiografis artikel.

Dari “Pemberontakan” ke “Kontestasi Kedaulatan”

Historiografi DI/TII telah menghasilkan sejumlah karya penting. Misalnya, C. van Dijk merekonstruksi Darul Islam sebagai gerakan yang berkembang di berbagai daerah Indonesia. Karl D. Jackson menempatkan faktor traditional authority sebagai salah satu penjelas penting perilaku politik di Jawa Barat.

Chiara Formichi kemudian menawarkan pembacaan yang melampaui dikotomi sederhana antara rebel dan martyr. Ia menempatkan Kartosuwiryo dalam sejarah panjang politik Islam dan proses pembentukan negara Indonesia. Formichi menekankan bahwa proses menuju NII merupakan proses bertahap, bukan sekadar tindakan politik yang muncul tiba-tiba pada 1949.

Yang menarik, dalam rekonstruksi Formichi, langkah awal pembentukan organisasi perlawanan Islam dan tentara Islam di Jawa Barat bahkan telah berlangsung sejak akhir 1947, sebelum NII diproklamasikan. Ia menggunakan arsip Belanda dan sumber lain untuk menelusuri proses tersebut.

Artikel ini menerima temuan tersebut sebagai titik berangkat, tetapi mengajukan pertanyaan berikutnya:Kapan sebuah gerakan politik dapat dibaca sebagai proyek kenegaraan, dan bukan hanya sebagai pemberontakan?

Jawabannya tidak terletak pada keberhasilan atau pengakuan internasional semata, melainkan pada apakah terdapat usaha membangun klaim wilayah, pemerintahan, hukum, kepemimpinan, aparat bersenjata, dan legitimasi politik. Dari sinilah konsep kontestasi kedaulatan digunakan.

“Satu Negeri, Tiga Proklamasi”

Istilah Satu Negeri, Tiga Proklamasi merupakan konsep historiografis, bukan pernyataan bahwa tiga negara tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sama.

Tiga momentum yang dimaksud adalah:

1. Proklamasi Republik Indonesia, 17 Agustus 1945;
2. Proklamasi Negara Islam Indonesia, 7 Agustus 1949;
3. berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada 17 Agustus 1950, yang mengubah Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara Republik Indonesia.

Perbedaan status ketiganya harus ditegaskan sejak awal.Yang pertama adalah deklarasi kemerdekaan Republik. Yang kedua adalah deklarasi berdirinya negara alternatif menurut klaim NII. Yang ketiga bukan proklamasi kemerdekaan baru, melainkan perubahan konstitusional yang mengakhiri bentuk federal RIS dan memberlakukan UUDS Republik Indonesia.

Karena itu, istilah “tiga proklamasi” harus dibaca sebagai tiga momentum kontestasi dan rekonfigurasi kedaulatan, bukan sebagai tiga deklarasi yang secara hukum identik.

Renville: Republik Tidak Bubar, Tetapi Konfigurasinya Berubah

Di sinilah audit sumber primer memberikan koreksi penting terhadap formulasi awal tesis.Perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948. Dokumen aslinya secara eksplisit menyebut: Government of the Kingdom of the Netherlands and Government of the Republic of Indonesia sebagai “the parties” dalam perjanjian. Dengan demikian, secara dokumenter tidak dapat dikatakan bahwa Renville membubarkan Republik Indonesia.

Sebaliknya, dokumen Renville mengatur penghentian tembak-menembak, garis status quo, zona demiliterisasi, serta evakuasi pasukan. Bahkan prinsip-prinsip politik yang menyertai Renville memperlihatkan bahwa masa depan Indonesia sedang dinegosiasikan dalam konfigurasi yang belum final, termasuk kemungkinan pembentukan United States of Indonesia.

Karena itu, tesis artikel ini tidak lagi berbunyi: “Renville mengakhiri Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Melainkan: “Renville mengubah konfigurasi teritorial, militer, dan politik di mana Republik Indonesia menjalankan klaim kedaulatannya”. Perbedaan ini sangat penting.

Kedaulatan Normatif dan Kontrol Efektif

Dari konteks tersebut artikel ini mengajukan konsep:Kesenjangan Kedaulatan Normatif–Kontrol EfektifYang dimaksud adalah keadaan ketika: klaim hukum/politik atas suatu wilayah tidak sepenuhnya identik dengan: kemampuan aktual untuk mengendalikan wilayah tersebut.

Dalam konteks revolusi Indonesia, keberadaan Republik sebagai subjek politik tidak otomatis berarti bahwa pemerintah Republik memiliki kontrol efektif yang sama atas seluruh wilayah yang diklaimnya. Dengan demikian, pertanyaan tentang Jawa Barat pasca-Renville tidak tepat dirumuskan hanya sebagai: “Apakah Republik masih ada?”

Tetapi: “Bagaimana hubungan antara klaim kedaulatan Republik dan kontrol efektif atas Jawa Barat setelah perubahan konfigurasi militer Renville?”

Pertanyaan tersebut membuka ruang untuk memahami kemunculan kekuatan politik dan militer lain yang berkembang di wilayah tersebut.

Cisayong dan Genesis Kolektif NII

Di sinilah persoalan mengenai S.M. Kartosuwiryo menjadi penting.Narasi personalistik cenderung menjadikan Kartosuwiryo sebagai pencipta tunggal NII.Namun penelitian Formichi menunjukkan proses yang lebih panjang.

Dalam rekonstruksinya, langkah awal pembentukan organisasi perlawanan Islam dan tentara Islam di Jawa Barat telah berlangsung sejak akhir 1947. Formichi menunjukkan adanya konferensi untuk reorganisasi basis Masyumi di Jawa Barat dan perkembangan organisasi yang kemudian berkaitan dengan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, dan Negara Islam Indonesia.

Dari sini artikel mengajukan konsep: Genesis Kolektif Negara

Genesis kolektif negara adalah proses ketika proyek kenegaraan lahir bukan semata-mata dari keputusan personal seorang pemimpin, melainkan melalui konsolidasi kelompok, organisasi, ideologi, aparat bersenjata, struktur pemerintahan, dan perangkat hukum. Dengan demikian, Kartosuwiryo tetap merupakan aktor sentral. Tetapi ia lebih tepat dipahami sebagai: pemimpin sentral suatu proyek politik kolektif daripada: pencipta tunggal NII.

Dari Organisasi Politik menuju Proyek Negara

Urutan kronologis yang muncul dari sumber-sumber tersebut menjadi penting: konsolidasi politik Islam↓pembentukan organisasi↓pengorganisasian kekuatan bersenjata↓perumusan konsep negara↓perumusan konstitusi↓

Proklamasi NII. Dengan demikian, Proklamasi NII tidak harus dipahami sebagai titik awal, melainkan sebagai titik deklaratif dari proses pembentukan proyek kenegaraan. Ini merupakan salah satu temuan penting artikel. Namun, secara metodologis, kita harus membedakan antara: bukti tentang proses organisasi, bukti tentang gagasan kenegaraan, bukti tentang struktur negara, dan interpretasi penulis mengenai hubungan di antara semuanya. Pembedaan tersebut mencegah artikel mengubah rekonstruksi sejarah menjadi narasi apologetik.

Kanun Azasy: Bukti tentang Arsitektur Kenegaraan

Bukti paling kuat bahwa NII tidak berhenti pada deklarasi politik adalah keberadaan Kanun Azasy Negara Islam Indonesia. Sumber yang ditelusuri mengidentifikasi Kanun Azasy bertanggal 27 Agustus 1948 dan merujuknya kepada arsip AABRI, Darul Islam, No. 9.

Teks Kanun Azasy yang tersedia menunjukkan bahwa NII membayangkan suatu struktur kenegaraan yang meliputi: dasar negara, bentuk republik, Majelis Syuro, Imam, pemerintahan, angkatan perang, wilayah, peradilan, kewarganegaraan, pertahanan, dan simbol negara.

Secara historiografis, temuan tersebut sangat penting. Ia menunjukkan bahwa proyek NII mempunyai dimensi institusional, bukan hanya militer. Maka, tesis artikel ini tidak berbunyi: “NII adalah negara yang berhasil”, melainkan: “NII adalah proyek kenegaraan yang secara internal berusaha membangun perangkat normatif dan institusional sebuah negara”. Perbedaan antara state project dan successful state merupakan pembedaan metodologis yang penting.

Proklamasi NII, 7 Agustus 1949

Teks Proklamasi NII merupakan sumber primer yang sangat penting.Dokumen tersebut menyatakan bahwa: “Kami Ummat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia”. Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Islam dan ditandatangani oleh S. M. Kartosuwiryo sebagai Imam Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949.

Sepuluh pasal penjelasannya mempertegas klaim tersebut. NII disebut sebagai negara yang meliputi seluruh Indonesia dan ditempatkan dalam kerangka Darul Islam. Dengan demikian, sumber primer membuktikan satu hal secara tidak terbantahkan. NII mengajukan klaim sebagai sebuah negara. Namun sumber itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa NII: memperoleh pengakuan internasional, memiliki kontrol efektif atas seluruh wilayah yang diklaim, atau memiliki legal standing internasional yang sama dengan Republik Indonesia. Ketiga persoalan tersebut harus tetap dibedakan.

NII sebagai Proyek Negara Alternatif

Berdasarkan rangkaian bukti tersebut, artikel mengusulkan kategori. NII dapat disebut proyek kenegaraan alternatif karena ia tidak hanya menolak kebijakan pemerintah Republik, tetapi juga mengajukan: nama negara, dasar hukum, struktur pemerintahan, kepemimpinan, wilayah, aparat bersenjata, kewarganegaraan, dan legitimasi politik-religius.

Dengan demikian, kategori “pemberontakan” tidak perlu dihapus.Tetapi kategori tersebut tidak lagi cukup sebagai satu-satunya perangkat analisis.

Dari perspektif negara Republik: NII adalah pemberontakan.Dari perspektif internal NII, bahwa NII adalah negara yang diklaim telah berdiri. Sedangkan dari perspektif historiografi: hubungan kedua klaim tersebut dapat dianalisis sebagai kontestasi kedaulatan.

RIS: Transformasi Konfigurasi Negara

Perubahan konfigurasi negara Indonesia berlanjut melalui KMB.Dokumen Charter of Transfer of Sovereignty menyatakan bahwa Kerajaan Belanda mentransfer kedaulatan secara penuh dan tidak bersyarat kepada Republic of the United States of Indonesia (RIS) dan mengakuinya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Transfer tersebut berlaku pada 27 Desember 1949.

Fakta ini mempunyai arti historiografis besar. Karena hanya beberapa bulan setelah NII memproklamasikan negara alternatif, konfigurasi negara Indonesia yang diakui dalam proses internasional berubah menjadi RIS. Maka periode 1948-1950 memang tidak dapat dipahami sebagai sejarah sebuah negara dengan struktur yang tidak berubah. Ia merupakan periode transformasi bentuk dan konfigurasi negara.

17 Agustus 1950: Bukan Proklamasi Kemerdekaan Baru

Pada tahap ini istilah “proklamasi ketiga” harus diberi batas yang tegas.17 Agustus 1950 bukan proklamasi kemerdekaan baru.Ia merupakan tanggal mulai berlakunya perubahan konstitusional dari Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia berdasarkan UUDS.Dengan demikian, secara akademik istilah yang lebih tepat adalah:“momentum ketiga dalam tesis Satu Negeri, Tiga Proklamasi”, bukan: “proklamasi kemerdekaan ketiga”. Ini penting agar artikel tidak mudah diserang reviewer hukum tata negara.

Apa yang Sesungguhnya Menjadi “Tiga”?

Dengan demikian:

Momentum Status historis
17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
7 Agustus 1949 Proklamasi berdirinya NII menurut klaim NII
17 Agustus 1950 Rekonfigurasi konstitusional dari RIS menjadi Republik Indonesia.

Jadi yang “tiga” bukan tiga negara yang mempunyai legal standing sama. Yang “tiga” adalah: tiga momentum ketika konsep mengenai negara Indonesia, sumber kedaulatannya, bentuk pemerintahannya, dan pemegang otoritas tertingginya mengalami deklarasi atau rekonfigurasi yang menentukan. Inilah formulasi yang menurut saya paling aman sekaligus paling orisinal.

Dari “Pemberontakan” ke “Kontestasi Kedaulatan”

Dari seluruh rangkaian tersebut dapat dirumuskan teori kecil artikel ini, yang saya sebut Teori Kontestasi Kedaulatan dalam Masa Transisi Negara.

Teori tersebut menyatakan: Dalam masa transisi negara, ketika hubungan antara klaim kedaulatan dan kontrol efektif mengalami ketegangan, aktor politik alternatif dapat membangun proyek kenegaraan sendiri. Ketika proyek tersebut mengajukan klaim atas wilayah, pemerintahan, hukum, dan legitimasi yang beririsan dengan negara yang sedang bertransformasi, konflik yang muncul dapat dianalisis sebagai kontestasi kedaulatan, meskipun dari perspektif negara yang mapan ia dikategorikan sebagai pemberontakan.

Teori ini berdiri pada tiga proposisi:

Proposisi 1 : Kedaulatan normatif tidak selalu identik dengan kontrol efektif.
Proposisi 2 : Proyek negara dapat muncul sebelum memperoleh pengakuan atau keberhasilan internasional.
Proposisi 3 : “Pemberontakan” dan “proyek negara alternatif” dapat merupakan dua perspektif terhadap konflik yang sama.

Posisi Artikel terhadap Historiografi Sebelumnya

Artikel ini tidak mengklaim bahwa seluruh historiografi sebelumnya keliru.Sebaliknya, ia memanfaatkan temuan-temuan yang telah tersedia:

van Dijk→ sejarah dan perkembangan Darul Islam.
Jackson→ struktur sosial dan traditional authority.
Formichi → perkembangan politik Islam dan transformasi Kartosuwiryo dari nasionalis menjadi pemimpin proyek negara Islam.
Elson–Formichi→ kompleksitas interaksi Belanda–Republik–Islam.

Artikel ini menambahkan: pergeseran unit analisis dari “gerakan pemberontakan” kepada “kontestasi proyek negara dalam masa transformasi kedaulatan”.

Tesis Satu Negeri, Tiga Proklamasi tidak seharusnya dipahami sebagai pernyataan bahwa antara 1945 dan 1950 terdapat tiga negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum sama.Ia merupakan konstruksi historiografis untuk membaca periode ketika negara Indonesia mengalami transformasi bentuk, wilayah kekuasaan, struktur pemerintahan, dan klaim kedaulatan.

Audit terhadap dokumen Renville menunjukkan bahwa Republik Indonesia tetap merupakan pihak dalam perjanjian dengan Belanda. Karena itu, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa Renville secara hukum membubarkan Republik Indonesia. Namun Renville mengubah konfigurasi militer dan teritorial tempat Republik menjalankan kekuasaannya. Dalam kondisi tersebut berkembang konsolidasi politik Islam di Jawa Barat yang kemudian menghasilkan organisasi, kekuatan bersenjata, dan perangkat konseptual bagi proyek Darul Islam/NII. Formichi menunjukkan bahwa proses pembentukan organisasi perlawanan Islam dan tentara Islam tersebut telah berlangsung sebelum Proklamasi NII 1949.
Kanun Azasy kemudian memperlihatkan bahwa proyek tersebut memiliki dimensi institusional.

Proklamasi 7 Agustus 1949 secara eksplisit menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia dan menetapkan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku menurut klaim pendirinya.Karena itu, NII layak dianalisis bukan hanya sebagai pemberontakan, tetapi juga sebagai proyek kenegaraan alternatif.

Namun analisis tersebut tidak berarti mengakui NII sebagai negara yang mempunyai kedudukan hukum internasional setara dengan Republik Indonesia. Klaim kenegaraan, efektivitas pemerintahan, dan pengakuan internasional adalah tiga kategori yang berbeda.

Pada sisi lain, proses KMB dan transfer kedaulatan 27 Desember 1949 menghasilkan konfigurasi RIS yang berbeda dari Republik sebelumnya. Dokumen transfer kedaulatan secara eksplisit menyatakan pengakuan RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Karena itu, 1945–1950 merupakan periode transformasi konfigurasi negara yang sangat penting.

Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini adalah mengusulkan agar konflik Republik–NII dibaca sebagai:kontestasi kedaulatan dalam masa transisi negara.Kategorisasi ini tidak menggantikan istilah “pemberontakan”, tetapi melengkapinya.

Pertanyaan historiografis pun berubah: bukan hanya “mengapa Kartosuwiryo memberontak?”, tetapi “bagaimana dan mengapa sebuah proyek negara alternatif muncul ketika konfigurasi negara Indonesia sendiri sedang mengalami transformasi?”