Memperingati 110 Tahun NATICO: Menjadikan Bandung Kota Zelfbestuur Islam

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik & Pusat Studi Sunda)

Terasjabar.co – Hilangnya peristiwa 1st NATICO (First National Congress)/Kongres Nasional Pertama Central Sarekat Islam (CSI) yang berlangsung di Alun-Alun Bandung pada 16–24 Juni 1916 dari narasi sejarah nasional resmi adalah bentuk nyata dari bekerjanya politik historiografi.

Penghapusan atau marginalisasi peristiwa ini dalam narasi sejarah resmi (State-sponsored history) seperti buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) atau buku teks sekolah bukan ketidaksengajaan akademis, melainkan desain rekayasa ingatan publik (engineering of public memory).

Peristiwa Juni 1916 di Bandung adalah moment krusial karena merupakan milestone pertama lahirnya konsep “Nasional” dan “Bangsa Indonesia” dalam ruang publik Hindia Belanda. Bukan itu, dalam pidatonya itu HOS Tjokroaminoto yang pertama kali menyebut kata REVOLUSI.

1. Penggunaan Kata “Nasional” Pertama: Sebelum tahun 1916, Sarekat Islam hanya mengadakan “Kongres Syarikat Islam” yang bersifat lokal atau kedaerahan. 1st NATICO adalah momen pertama di mana kata “Nasional” diadopsi secara resmi
2. Lahirnya Cita-Cita Zelfbestuur (Pemerintahan Sendiri): Di hadapan puluhan ribu massa yang memadati Alun-Alun Bandung, H.O.S. Tjokroaminoto menyampaikan pidato revolusionernya menuntut Zelfbestuur. Ia menegaskan bahwa bangsa Hindia (Indonesia) memiliki hak kodrat untuk mengatur urusannya sendiri dan menolak eksploitasi kapitalisme colonial
3. Representasi Geografis Pertama: Kongres ini dihadiri oleh 80 utusan lokal SI yang mencakup wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali. Ini adalah representasi entitas “Indonesia” pertama yang melintasi sekat pulau, etnis, dan bahasa, dengan Islam sebagai payung integrasinya.

Rezim penguasa pascakemerdekaan (baik era Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru) memiliki kepentingan sosiopolitik yang sama: mencegah Islam diakui sebagai pelopor tunggal kebangkitan nasionalisme modern di Indonesia.

Jika peristiwa NATICO Juni 1916 dan pidato Zelfbestuur Tjokroaminoto dijadikan arus utama (mainstream) dalam buku pelajaran sejarah, maka konstruksi politik sejarah negara akan runtuh:

1. Meruntuhkan Mitos Budi Utomo (1908): Negara menetapkan Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Padahal, Budi Utomo secara historiografis bersifat elitis, etnosentris (hanya untuk Jawa-Madura), aristokratis (priyayi), dan kooperatif dengan Belanda. Sebaliknya, SI pada NATICO 1916 sudah berkarakter massal (mencakup ratusan ribu anggota lintas pulau), egaliter, dan radikal menuntut kemerdekaan. Rezim sekuler-nasionalis enggan mengakui bahwa kesadaran menjadi “Satu Bangsa” diinisiasi oleh organisasi berasas Islam.
2. Ketakutan terhadap Implikasi Politik Islam: Mengakui NATICO 1916 sebagai tonggak kebangsaan berarti melegitimasi argumen kelompok Islam politik bahwa Islam adalah pemegang saham utama saham kemerdekaan Indonesia. Bagi rezim Orde Baru yang menerapkan kebijakan stabilitas dan represi terhadap Islam politik (Asas Tunggal Pancasila), menonjolkan NATICO 1916 dipandang berbahaya karena dapat membangkitkan militansi politik umat atas hak-hak negaranya.
3. Taktik Penghapusan Teks di Buku Pelajaran Sekolah
   Menggunakan teori Ideological State Apparatus Althusser, rezim melakukan domestikasi narasi 1916 di ruang kelas melalui dua cara:
   • Reduksi Ruang (Kekurangan Porsi Halaman): Dalam buku teks sejarah sekolah, sejarah Sarekat Islam biasanya diringkas secara drastis. Penekanan buku pelajaran selalu lompat dari pendirian SDI oleh Samanhudi (1911) langsung menuju Perpecahan SI Merah dan SI Putih (dekade 1920-an). Peristiwa gemilang Juni 1916 sengaja dilewati. Negara lebih suka menampilkan memori SI sebagai organisasi yang “pecah dan bertengkar karena infiltrasi komunis” ketimbang organisasi yang “bersatu menggaungkan nasionalisme pertama kali”.
   • Eufemisme Istilah: Ketika pidato Tjokroaminoto terpaksa disinggung, istilah Zelfbestuur diterjemahkan secara lemah sebagai “keinginan menuntut hak otonomi daerah/parlemen (Volksraad)”. Makna aslinya sebagai gugatan teologis-politik atas hak kemerdekaan berdasarkan hukum Tuhan diredam agar terkesan sebagai gerakan evolusioner-kooperatif biasa.

Kasus hilangnya narasi 1st NATICO 1916 ini adalah fakta empiris, ketika dasar negara dan historiografi nasional dirancang secara cair tanpa jangkar moral eksternal yang absolut, maka sejarah akan ditulis ulang secara oportunistik. Sejarah resmi sengaja membuat publik mengalami “amnesia sejarah” terhadap momentum Juni 1916, demi menjaga agar supremasi narasi nasionalisme sekuler tetap tidak tertandingi oleh kontribusi historis Islam Nusantara.