Ketika Sejarah Menjadi Strategi Masa Depan

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik)

Terasjabar.co – Sejarah memberi kita sanad. Kesadaran memberi kita arah. Gagasan memberi kita tujuan. Strategi memberi kita jalan. Institusi memberi kita daya. Dan amanah memastikan perjalanan itu tetap menuju peradaban.

Bangga dengan kejayaan Islam dan Umatnya Itu sepatutnya. Akana tetapi, menjadi kebanggaan Islam dan umat itu mandate dan ‘legacy’ sejarah

Ada banyak orang yang ingin melakukan perubahan. Ada yang bergerak di pendidikan. Ada yang berjuang di bidang ekonomi. Ada yang mengembangkan teknologi. Ada yang mengurus organisasi, kebudayaan, media, politik, pelayanan sosial, kewirausahaan, dan berbagai bidang kehidupan lainnya.

Semua bergerak. Tetapi sebuah pertanyaan perlu diajukan: Apakah setiap gerakan otomatis menghasilkan perubahan? Belum tentu. Sebab orang dapat sangat aktif, tetapi tidak selalu strategis. Organisasi dapat sangat sibuk, tetapi belum tentu sedang bergerak menuju perubahan yang berarti. Program dapat terus bertambah, tetapi persoalan pokok tetap tidak tersentuh. Di sinilah kita perlu membedakan antara bergerak dan mengetahui ke mana harus bergerak.

Peradaban tidak dimulai dari strategi.Peradaban dimulai dari kesadaran. Kesadaran tentang siapa kita, dari mana kita berasal, apa yang kita warisi, apa yang sedang kita hadapi, apa yang harus kita koreksi, dan apa yang ingin kita tinggalkan bagi generasi berikutnya. Dalam perspektif Politik Historiografi Negara Ummat (PHNU), sejarah bukan sekadar masa lalu yang harus diketahui. Sejarah adalah sumber kesadaran untuk membaca masa kini dan menentukan kemungkinan masa depan.

Kita Tidak Kekurangan Sejarah

Umat memiliki sejarah yang panjang. Ada pengalaman kenabian dan Madinah. Ada perjalanan panjang masyarakat Muslim di Nusantara. Ada kerajaan dan kesultanan. Ada pengalaman kolonialisme. Ada Sarekat Islam, perjuangan kemerdekaan, Republik Indonesia, Masyumi, NII, Reformasi, dan berbagai dinamika politik hingga hari ini.

Tetapi memiliki sejarah tidak otomatis berarti memiliki kesadaran sejarah. Di sinilah persoalan menjadi lebih dalam. Yang perlu ditanyakan bukan hanya: Apa yang terjadi? Tetapi juga: Apa yang kita ingat? Apa yang kita lupakan? Siapa yang menentukan makna atas peristiwa itu? Narasi siapa yang menjadi dominan? Pengalaman siapa yang tidak terlihat? Dan yang paling penting: Bagaimana cara kita memahami masa lalu memengaruhi pilihan kita hari ini? Inilah salah satu pintu masuk Politik Historiografi.

Politik Historiografi tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang menulis sejarah. Ia bergerak lebih jauh: siapa yang menentukan makna sejarah, siapa yang menjadi subjek sejarah, dan pada akhirnya siapa yang mampu menentukan arah masa depannya. Karena itu, membaca sejarah bukan kegiatan yang jauh dari strategi. Justru cara kita membaca sejarah dapat menentukan cara kita merumuskan masa depan.

Dari Membaca Sejarah Menuju Menulis Masa Depan

Selama ini sejarah sering ditempatkan sebagai sesuatu yang telah selesai.Kita belajar tentang masa lalu, menghafal tokoh, tanggal, peristiwa, perang, pergantian kekuasaan, dan berbagai capaian peradaban.Setelah itu selesai.Padahal sejarah tidak harus berhenti sebagai pengetahuan tentang masa lalu.Sejarah dapat menjadi laboratorium kesadaran.

Kita kembali kepada sejarah bukan untuk tinggal di dalam masa lalu, melainkan untuk mengetahui: apa yang harus diwarisi, apa yang harus dikoreksi, dan apa yang harus diperbarui.

Namun ada satu batas penting: Masa lalu bukan cetak biru masa depan. Inilah mengapa konsep sanad menjadi penting. Sanad bukan nostalgia. Sanad bukan keharusan mengulang bentuk Madinah. Sanad bukan berarti menghidupkan kembali bentuk kerajaan. Sanad juga bukan berarti mengulang NII. Sanad adalah kesinambungan nilai, pengalaman, pembelajaran, dan orientasi yang memungkinkan kita bergerak menghadapi konteks baru.

Maka prinsipnya sederhana: Teguh pada ushul, luwes pada wasilah. Nilai dapat diwarisi.Bentuk harus terus diuji. Strategi harus terus diperbarui.

Sanad Bukan Rantai yang Membelenggu

Kita dapat membaca sanad melalui sebuah perjalanan: Wahyu → Nubuwwah → Madinah → pengalaman sejarah Islam → Nusantara → Indonesia.

Tetapi jangan membayangkannya sebagai garis lurus yang menentukan satu bentuk politik tertentu. Sanad bukan rantai yang mengikat kaki.Sanad adalah arah yang menjaga perjalanan. Karena itu, pertanyaan strategis kita bukan: Bagaimana mengulang masa lalu? Melainkan: Apa nilai yang harus kita pertahankan, dan bentuk apa yang harus kita perbarui?

Pertanyaan ini sangat penting di zaman yang berubah cepat.Teknologi berubah. Struktur ekonomi berubah. Cara manusia berkomunikasi berubah. Pola kekuasaan berubah. Generasi berubah.Kalau kita hanya mempertahankan bentuk lama, kita mungkin kehilangan relevansi.Tetapi kalau kita melepaskan seluruh akar, kita kehilangan identitas.

Maka tantangannya adalah: berakar tanpa menjadi beku; berubah tanpa kehilangan arah.

Dari Objek Sejarah Menjadi Subjek Sejarah

Kesadaran sejarah akhirnya membawa kita kepada pertanyaan yang lebih mendasar: Siapa kita dalam sejarah?Apakah kita hanya penonton? Apakah kita hanya pewaris? Ataukah kita mampu menjadi subjek sejarah?

Menjadi subjek sejarah bukan berarti menganggap diri sebagai satu-satunya penentu sejarah. Sebaliknya, ia berarti menyadari bahwa manusia dan umat memiliki kapasitas untuk membaca keadaan, mengambil tanggung jawab, merumuskan pilihan, bertindak, dan belajar dari akibat tindakannya.

Alurnya dapat. dirumuskan: Politik Historiografi → Kesadaran Sejarah → Subjek Sejarah → Gagasan Strategis → Tindakan → Institusi → Peradaban.

Maka, gagasan umat sebagai subjek sejarah memperoleh makna praktis. Bukan sekadar mengatakan: “Kita pernah berjaya.” Tetapi bertanya: “Apa yang dapat kita lakukan sekarang?”

Dari Sejarah ke Mandat

Namun kesadaran saja belum cukup. Seseorang dapat memahami sejarah dengan sangat baik, tetapi tidak melakukan apa-apa. Karena itu ada satu jembatan penting: MANDAT.

Setelah memahami sejarah, kita bertanya: Apa yang harus kerjakan pada zaman ini? Mandat bukan berarti sejarah secara otomatis memerintahkan kita melakukan sesuatu. Mandat adalah hasil refleksi historis dan normatif yang dipertanggungjawabkan.

Maka alurnya menjadi: Sejarah → Kesadaran → Mandat → Strategi → Tindakan. Di sini sejarah mulai memiliki daya transformasional.

Jangan Samakan Gagasan dengan Program

Salah satu persoalan dalam kehidupan organisasi adalah kecenderungan mengukur keberhasilan dari banyaknya kegiatan. Padahal banyak kegiatan tidak selalu berarti banyak perubahan. Karena itu kita harus membedakan:

Masalah: Apa kondisi yang perlu diubah?
Gagasan: Perubahan besar seperti apa yang ingin diwujudkan?
Strategi: Bagaimana perubahan itu mungkin dicapai dalam kondisi tertentu?
Program: Tindakan konkret apa yang dilakukan?

Ini memberikan alur yang sangat berguna: Masalah → Diagnosis → Tujuan → Gagasan → Strategi → Aksi → Indikator Perubahan.

Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat menentukan. Sebuah program bisa selesai. Sebuah strategi harus menghasilkan perubahan. Dan sebuah gagasan strategis harus mampu memberikan arah bagi perubahan. Karena itu: Gagasan tanpa strategi menjadi mimpi. Strategi tanpa aksi menjadi wacana. Aksi tanpa arah menjadi kesibukan.

Negara Ummat: Horizon, Bukan Nostalgia

Dalam kerangka PHNU, pembicaraan tentang Negara Ummat juga harus ditempatkan secara proporsional. Negara Ummat bukan NII jilid baru. Bukan sekadar negara nasional yang diberi label Islam. Bukan salinan Madinah. Bukan pula romantisme terhadap bentuk politik masa lalu.

Negara Ummat dipahami sebagai horizon konseptual: bagaimana umat sebagai subjek sejarah menerjemahkan nilai-nilai normatif ke dalam kehidupan politik yang adil, amanah, dan kontekstual. Karena itu: Negara bukan tujuan akhir peradaban. Negara adalah salah satu instrumen peradaban.

Jika negara dijadikan tujuan akhir, kita mudah terjebak kembali dalam perebutan kekuasaan. Padahal pertanyaan peradaban jauh lebih besar: Manusia seperti apa yang hendak dibangun? Masyarakat seperti apa yang hendak diwujudkan? Institusi seperti apa yang hendak dibangun? Negara seperti apa yang mampu melayani manusia dan masyarakat? Barulah kita dapat berbicara tentang peradaban.

Maka hierarkinya: MANUSIA → UMAT → MASYARAKAT → INSTITUSI → NEGARA → PERADABAN.

Peradaban Bukan Cerita tentang Kejayaan

Ada godaan besar ketika berbicara tentang peradaban Islam: kita segera mengingat masa kejayaan.Itu tidak salah.Tetapi tidak cukup. Narasi: “Dahulu umat pernah berjaya, maka kita harus kembali berjaya.” belum memberikan strategi untuk masa depan.

Narasi peradaban yang dewasa harus berani memuat: kejayaan + kegagalan + konflik + pembelajaran + koreksi + kemungkinan masa depan.

Sebab generasi masa depan tidak hanya membutuhkan cerita tentang kemenangan. Mereka juga membutuhkan keberanian untuk belajar dari kegagalan. Itulah sebabnya narasi peradaban bukan sekadar narasi kebanggaan. Ia harus menjadi narasi pembelajaran.

Tiga Lapisan Narasi Peradaban

Menurut perspektif ini, narasi peradaban dapat dibangun melalui tiga lapisan:

WARISAN
Apa yang kita terima dari generasi sebelumnya?
↓
MANDAT
Apa yang harus kita kerjakan pada zaman kita?
↓
WARISAN BARU

Apa yang akan kita tinggalkan bagi generasi berikutnya?

Maka peradaban dapat dipahami sebagai: kemampuan suatu generasi mengubah warisan menjadi amanah, amanah menjadi karya, dan karya menjadi warisan baru. Di sini masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak terpisah. Ketiganya membentuk satu tanggung jawab antargenerasi.

Di Mana Perubahan Itu Dimulai?

Pertanyaan ini akhirnya menjadi sangat personal. Perubahan peradaban sering terdengar terlalu besar. Seolah-olah hanya dapat dilakukan oleh presiden, menteri, ulama, pengusaha besar, ilmuwan, atau pemimpin nasional. Padahal perubahan peradaban juga dimulai dari medan yang dipercayakan kepada seseorang.

Seorang guru memiliki medan pendidikan. Seorang ilmuwan memiliki medan ilmu pengetahuan. Seorang pengusaha memiliki medan ekonomi. Seorang teknolog memiliki medan teknologi. Seorang jurnalis memiliki medan informasi. Seorang seniman memiliki medan kebudayaan. Seorang politisi memiliki medan politik.Seorang aktivis memiliki medan organisasi. Seorang pekerja sosial memiliki medan pelayanan.

Kita harus memetakan berbagai medan tersebut sebagai ruang aktualisasi perubahan. Maka pertanyaannya bukan: “Kapan kita akan membangun peradaban?”

Pertanyaan yang lebih dekat adalah: “Perubahan peradaban apa yang dapat saya mulai dari medan yang dipercayakan kepada saya?”

Lima Strategi Peradaban

Jika gagasan ini diterjemahkan ke dalam strategi, sekurang-kurangnya ada lima medan yang dapat dikembangkan.

Pertama, strategi epistemik. Membangun kemampuan memproduksi pengetahuan dan membaca realitas secara kritis.

Kedua, strategi manusia. Membangun manusia yang berilmu, berakhlak, kreatif, dan mampu mengemban amanah.

Ketiga, strategi institusional. Membangun lembaga yang adil, akuntabel, adaptif, dan melayani masyarakat.

Keempat, strategi sosial-ekonomi. Membangun kemandirian, produktivitas, keadilan sosial, dan distribusi yang berkeadilan.

Kelima, strategi kebudayaan. Membangun pendidikan, simbol, seni, media, memori, dan narasi yang memperkuat kesadaran peradaban.

Kelima medan ini tidak harus dikerjakan oleh satu organisasi atau satu generasi. Justru peradaban lahir dari kerja kolektif dan akumulatif.

Peradaban Tidak Dibangun dalam Satu Lompatan

Peradaban tidak lahir dalam satu konferensi.Tidak lahir dari satu pemilu.Tidak lahir dari satu organisasi.Tidak lahir dari satu tokoh. Peradaban dibangun melalui akumulasi perubahan: manusia → masyarakat → institusi → negara → peradaban. Dan setiap tahap membutuhkan: pengalaman → evaluasi → koreksi → pembelajaran → transformasi.

Karena itu, kegagalan tidak selalu berarti akhir. Kegagalan dapat menjadi bahan belajar. Bahkan sebuah gerakan yang tidak mencapai tujuan awalnya tetap dapat meninggalkan pengalaman, pengetahuan, institusi, kader, gagasan, atau koreksi yang berguna bagi generasi berikutnya.

Inilah cara pandang yang membuat sejarah menjadi spiral pembelajaran, bukan garis lurus kemenangan.

Amanah: Pengaman Kekuasaan

Di sinilah proyek peradaban membutuhkan pagar etik.Peradaban tidak boleh hanya diukur dari luas wilayah.Tidak cukup dengan kekuatan militer.Tidak cukup dengan kekayaan.Tidak cukup dengan teknologi.Tidak cukup dengan jumlah penduduk.Dan tidak cukup dengan besarnya kekuasaan politik.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: Apakah kekuasaan itu amanah? Apakah institusinya adil? Apakah manusia dimuliakan? Apakah kesalahan dapat dikoreksi? Apakah yang lemah mendapatkan perlindungan? Dengan demikian: Peradaban bukan hanya kemampuan membangun kekuasaan, tetapi kemampuan mengendalikan kekuasaan agar tetap menjadi amanah.Di sinilah amanah, keadilan, kemaslahatan, dan koreksi menjadi prinsip pengawal.

Dari Memori Menuju Peradaban

Jika seluruh gagasan ini diringkas, kita dapat melihat satu perjalanan:

SEJARAH
↓
HISTORIOGRAFI
↓
KESADARAN SEJARAH
↓
SANAD
↓
SUBJEK SEJARAH
↓
MANDAT
↓
GAGASAN STRATEGIS
↓
STRATEGI TRANSFORMASI
↓
INSTITUSI
↓
NEGARA UMMAT
↓
AMANAH & KOREKSI
↓
PERADABAN.

Tetapi perjalanan itu bukan jalan satu arah.Ketika sebuah peradaban menghasilkan pengalaman baru, pengalaman itu kembali menjadi sejarah.

Sejarah kembali dibaca.Historiografi kembali dipertanyakan.Kesadaran baru lahir. Dan generasi berikutnya kembali merumuskan arah.Maka peradaban bukan garis lurus. Ia adalah spiral pembelajaran antargenerasi.

Akhirnya, Apa yang Harus Kita Lakukan?

Mungkin kita terlalu sering bertanya: “Apa yang salah dengan zaman ini?” Mungkin kita perlu menambahkan pertanyaan: “Apa yang dapat saya ubah dari zaman ini?” Lalu: Apa medan yang dipercayakan kepada saya? Apa masalah terbesar di medan itu? Apa akar sejarahnya? Narasi apa yang selama ini membuatnya terlihat normal? Apa yang harus diubah? Gagasan strategis apa yang saya tawarkan? Siapa yang perlu digerakkan? Institusi apa yang perlu diperbaiki atau dibangun? Dan warisan apa yang ingin saya tinggalkan?

Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah kita dari penonton menjadi pelaku. Dari pelaku menjadi pemimpin.Dan dari pemimpin menjadi bagian dari proses sejarah yang lebih panjang daripada usia kita sendiri.Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya: apa yang kita bangun ketika kita masih ada. Tetapi juga: apa yang tetap hidup setelah kita tiada.

Itulah sebabnya narasi peradaban bukan terutama tentang masa lalu. Ia tentang tanggung jawab kita terhadap masa depan. Dan mungkin di situlah Politik Historiografi menemukan ujung sekaligus awal barunya:

Sejarah memberi kita sanad.
Kesadaran memberi kita arah.
Gagasan memberi kita tujuan.
Strategi memberi kita jalan.
Institusi memberi kita daya.
Dan amanah memastikan perjalanan itu tetap menuju peradaban.

Perubahan tidak dimulai dari pertanyaan kapan dunia berubah.Perubahan dimulai ketika kita bertanya: “Apa yang akan saya ubah dari medan yang dipercayakan kepada saya?”