Hari Otonomi Daerah, Sugianto Nanggolah Dorong Penguatan Regulasi untuk Mendukung Kemandirian Daerah

Bandung, 18 Mei 2026 — Momentum peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi kesempatan untuk merefleksikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendorong percepatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto Nanggolah, menilai otonomi daerah telah menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian daerah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sugianto, semangat otonomi daerah harus terus dijaga melalui tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat. Dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pemerintah dapat lebih cepat merespons berbagai kebutuhan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

“Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan menghadirkan kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, momentum Hari Otonomi Daerah harus menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sebagai Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto menegaskan bahwa regulasi daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan daerah harus mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menjawab tantangan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif, implementatif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku pembangunan.

Selain fungsi legislasi, Sugianto juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai tujuan. Pengawasan yang efektif diperlukan agar pelaksanaan otonomi daerah tetap berada pada koridor kepentingan masyarakat dan memberikan hasil yang nyata.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Dalam momentum Hari Otonomi Daerah tahun ini, Sugianto berharap semangat kemandirian, inovasi, dan pelayanan publik yang berkualitas terus menjadi landasan dalam pembangunan daerah. Ia meyakini bahwa dengan regulasi yang kuat, pengawasan yang efektif, dan kolaborasi yang baik, Jawa Barat akan semakin maju, berdaya saing, dan mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.