Ronny Hermawan Soroti Tantangan Akses Permodalan UMKM, Perbankan Diminta Perkuat Pembiayaan Sektor Produktif

Bandung, 11/5/26— Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ronny Hermawan, menyoroti pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah. Menurutnya, ketersediaan modal usaha menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan pelaku UMKM dalam mempertahankan kegiatan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan pasar di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis.

Perhatian terhadap persoalan pembiayaan menjadi relevan dengan perkembangan sektor keuangan Jawa Barat pada awal 2026. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan Jawa Barat pada triwulan I 2026 sebesar 1,35 persen secara tahunan. Sementara itu, pembiayaan UMKM menunjukkan perbaikan meskipun secara keseluruhan masih mengalami kontraksi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif masih menjadi pekerjaan penting bagi berbagai pemangku kepentingan.

Ronny mengatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Di berbagai wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Depok dan Kota Bekasi, usaha kecil hadir dalam berbagai sektor seperti perdagangan, kuliner, jasa, kerajinan, transportasi, hingga ekonomi kreatif. Aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi pemilik usaha, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan menggerakkan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarnya.

“UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian masyarakat. Karena itu, akses terhadap pembiayaan perlu terus diperkuat agar pelaku usaha yang memiliki potensi dapat berkembang dan tidak terhambat hanya karena keterbatasan modal,” ujar Ronny dalam rancangan keterangannya.

Menurutnya, persoalan permodalan tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan lembaga pembiayaan. Dalam sejumlah kondisi, pelaku usaha menghadapi tantangan berupa persyaratan administrasi, pencatatan keuangan yang belum tertib, keterbatasan agunan, serta kurangnya informasi mengenai produk pembiayaan yang sesuai. Hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian agar akses terhadap layanan keuangan dapat semakin inklusif.

Ronny menilai perbankan memiliki peran strategis dalam mempertemukan kebutuhan modal pelaku usaha dengan sumber pembiayaan yang tersedia. Namun, penyaluran kredit juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian dan keberlanjutan usaha. Karena itu, perluasan pembiayaan sebaiknya disertai dengan pendampingan, peningkatan literasi keuangan, dan penguatan manajemen usaha.

“Jangan sampai pelaku UMKM memiliki produk yang bagus dan pasar yang menjanjikan, tetapi tidak mampu meningkatkan kapasitas usahanya karena kesulitan mengakses modal. Di sisi lain, pembiayaan juga harus sehat agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha,” katanya dalam rancangan pernyataan.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Jawa Barat yang membidangi keuangan, Ronny memandang penguatan akses pembiayaan juga berkaitan dengan peran lembaga keuangan daerah. Perbankan daerah dapat menjadi bagian dari ekosistem pendukung pertumbuhan ekonomi melalui pelayanan keuangan, pembiayaan produktif, serta program peningkatan literasi keuangan yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Ia mengatakan, Kota Depok dan Kota Bekasi memiliki potensi pasar yang besar bagi pengembangan UMKM. Tingginya aktivitas masyarakat, perkembangan perdagangan, dan kebutuhan terhadap berbagai produk serta jasa dapat membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas kegiatan ekonominya. Akan tetapi, peluang tersebut membutuhkan dukungan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing.

Menurut Ronny, akses permodalan juga perlu dihubungkan dengan pengembangan pasar. Tambahan modal akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila pelaku usaha memiliki strategi pemasaran, kemampuan produksi, serta jaringan konsumen yang memadai. Karena itu, pendampingan usaha tidak cukup hanya mengajarkan cara memperoleh pembiayaan, tetapi juga harus membantu pelaku usaha mengelola keuangan dan mengembangkan bisnis.

Ronny menambahkan bahwa pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan lembaga keuangan, organisasi pelaku usaha, dan berbagai pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan UMKM. Informasi mengenai karakter usaha, hambatan pembiayaan, serta potensi sektor ekonomi lokal dapat membantu penyusunan program yang lebih tepat sasaran.

Ia berharap penguatan pembiayaan UMKM menjadi bagian dari strategi jangka panjang pembangunan ekonomi Jawa Barat. Dengan semakin banyak pelaku usaha yang memiliki akses terhadap modal dan pendampingan yang sesuai, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan dapat berkembang lebih luas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

“Yang kita harapkan adalah UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk tumbuh. Ketika usaha masyarakat berkembang, lapangan kerja dapat bertambah, pendapatan meningkat, dan perputaran ekonomi daerah menjadi semakin kuat,” pungkas Ronny dalam rancangan keterangannya.