Sugianto Nangolah Dorong Optimalisasi Aset dan Penguatan BUMD Untuk Perkuat PAD Jabar

Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Badan Penapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat dalam rangka melaksanakan rapat kerja bersama terkait pembahasan RKUA & RPPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (3/10/2025).

Anggota Komisi III DPRD Jabar, H. Sugianto Nangolah, SH., MH., menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai strategi utama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, di tengah kondisi fiskal yang menantang, Jawa Barat perlu memperkuat sumber pendapatan mandiri agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kita memiliki banyak aset potensial yang belum tergarap dengan maksimal. Sudah saatnya dilakukan pendataan dan penataan secara menyeluruh agar aset-aset tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujar Sugianto kepada Terasjabar.co, Jumat (3/10/2025).

Politisi Partai Demokrat ini menilai, optimalisasi aset harus dilakukan dengan pendekatan profesional, transparan, dan berbasis nilai ekonomi. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam skema pengelolaan aset produktif, selama tetap menjaga kepentingan publik.

“Kerja sama dengan sektor swasta bisa menjadi langkah strategis. Namun harus diatur dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Aset daerah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Sugianto juga menyoroti pentingnya reformasi dan konsolidasi BUMD agar lebih efisien, berdaya saing, dan memiliki kinerja terukur. Menurutnya, BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar lembaga administratif.

“BUMD di Jawa Barat harus dikelola dengan prinsip korporasi yang modern dan inovatif. Mereka harus mampu menghasilkan profit, memperluas lapangan kerja, dan menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sugianto menekankan bahwa penguatan PAD bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Dengan aset yang produktif, BUMD yang sehat, dan tata kelola yang transparan, Jawa Barat dapat lebih leluasa menjalankan program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

“PAD yang kuat adalah pondasi kemandirian fiskal. Ini akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan program pembangunan berjalan tanpa terhambat oleh keterbatasan anggaran,” tutup Sugianto.

Komisi III DPRD Jabar berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pengelolaan aset daerah dan penguatan BUMD secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan  visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.