Masih Ada 120 Ribu Rumah Belum Teraliri Listrik, Zulkifly Chaniago: Data Harus Dibenahi, Bantuan Harus Tepat Sasaran

Terasjabar.co – Meski kemajuan infrastruktur di Jawa Barat terus digenjot, namun masih ada 121.871 rumah di 1.737 desa yang belum teraliri listrik hingga akhir 2024. Fakta ini terungkap dari data terbaru Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. Zulkifly Chaniago, BE., menyampaikan keprihatinannya sekaligus mendukung penuh program “Jabar Caang” yang digagas oleh Pemprov Jabar. Program ini bertujuan untuk merealisasikan target elektrifikasi penuh hingga akhir tahun 2025.

“Seharusnya, di era sekarang ini tidak ada lagi rumah di Jawa Barat yang belum teraliri listrik. Apalagi sudah banyak intervensi bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga program CSR,” ujar Zulkifly.

Dukungan DPRD Jabar untuk Program Listrik Desa

Zulkifly menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Jawa Barat mendukung penuh alokasi anggaran dalam APBD 2025 untuk program listrik desa. Menurutnya, listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi menyangkut kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap melalui program Jabar Caang, warga kurang mampu yang belum memiliki akses listrik dapat menikmati pemasangan listrik secara gratis,” tegasnya.

Program ini diharapkan akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga desa, termasuk memudahkan aktivitas belajar anak-anak, memperluas akses digital, dan mendukung usaha mikro di pedesaan.

Temuan Lapangan: Data Belum Sinkron, Ada Potensi Tumpang Tindih

Namun demikian, Zulkifly juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan data dan akurasi pendataan penerima manfaat. Dalam sejumlah kunjungan lapangan yang dilakukan Komisi IV, ditemukan adanya indikasi tumpang tindih bantuan listrik dari berbagai sumber.

“Kami temukan masih adanya warga yang mendapat bantuan ganda dari pusat, provinsi, atau CSR. Ini sangat disayangkan. Justru yang belum dapat sama sekali malah terlewat. Di sinilah pentingnya validasi dan sinkronisasi data,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pendataan yang akurat akan membuat program menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Komisi IV DPRD Jabar, lanjutnya, akan terus mendorong perbaikan sistem data agar distribusi bantuan listrik tidak hanya adil tetapi juga transparan.

“Bantuan itu bukan soal besar kecilnya, tapi soal siapa yang benar-benar membutuhkan. Maka pendataan adalah kunci,” tegas Zulkifly.

Harapan untuk Jabar Caang 2025

Melalui dukungan anggaran dan pengawasan yang kuat, Zulkifly berharap bahwa program elektrifikasi penuh Jawa Barat dapat benar-benar terwujud pada akhir 2025. Ia juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pusat, maupun swasta, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan akses listrik merata bagi seluruh warga Jawa Barat.

“Jabar Caang bukan sekadar proyek pembangunan, tapi bentuk nyata keadilan sosial dan penguatan hak dasar masyarakat. Kami di DPRD akan terus mengawal agar program ini benar-benar menyentuh yang membutuhkan,” pungkasnya.