Toleransi Bukan Slogan, Tapi Tanggung Jawab Kolektif

Oleh:
Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy.
(Dosen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Terasjabar.co – Di tengah keragaman agama, budaya, dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia, sikap toleransi beragama bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan bersama. Toleransi menjadi fondasi utama bagi kehidupan bermasyarakat yang damai dan inklusif. Sayangnya, praktik intoleransi masih kerap terjadi, baik dalam bentuk ujaran kebencian, diskriminasi, hingga kekerasan atas nama agama. Realitas ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar kita bukan hanya menjaga kerukunan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman.

Sejak awal berdirinya, Indonesia telah memilih untuk berdiri di atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Konstitusi kita menjamin kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Namun dalam praktiknya, toleransi seringkali diuji oleh kepentingan politik, interpretasi sempit ajaran agama, dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa toleransi bukan berarti menyeragamkan keyakinan, melainkan menghormati perbedaan tanpa merasa terancam olehnya.

Pendidikan memegang peran sentral dalam menanamkan sikap toleran sejak dini. Kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman, pelatihan guru yang peka terhadap isu pluralisme, serta ruang diskusi terbuka di sekolah dan kampus menjadi sarana penting dalam membentuk generasi yang tidak mudah terprovokasi oleh sentimen keagamaan. Toleransi tidak datang secara otomatis, ia perlu diajarkan, dilatih, dan dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh guru, orang tua, maupun pemimpin masyarakat.

Tokoh agama memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan semangat kasih sayang, perdamaian, dan saling menghormati antarumat. Mereka harus menjadi jembatan, bukan tembok pemisah. Di sisi lain, media juga memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik. Penyajian berita yang adil dan tidak memprovokasi, serta narasi yang membangun harmoni antarumat beragama, akan menciptakan ekosistem informasi yang mendukung toleransi.

Era digital membawa tantangan baru dalam menjaga sikap toleran. Meningkatnya polarisasi di media sosial, maraknya hoaks yang bernuansa SARA, dan algoritma yang memperkuat bias menjadi ancaman nyata bagi kehidupan sosial yang harmonis. Dalam situasi ini, literasi digital dan kesadaran kritis masyarakat menjadi kunci untuk mencegah penyebaran intoleransi. Masyarakat perlu didorong untuk memilah informasi secara bijak dan menolak narasi yang memecah belah.

Toleransi beragama bukanlah sikap pasif, melainkan tindakan aktif untuk menjaga ruang bersama yang aman, adil, dan setara. Indonesia tidak kekurangan dasar hukum, tokoh panutan, atau tradisi kultural yang mendukung nilai-nilai toleransi. Yang dibutuhkan adalah keberanian kolektif untuk menjadikan toleransi sebagai praktik sosial yang nyata, bukan sekadar slogan dalam pidato atau dokumen kebijakan. Jika kita ingin masa depan yang damai, maka toleransi harus kita hidupkan hari ini, di ruang-ruang keseharian kita.

Dalam konteks sosial-politik, toleransi beragama merupakan elemen kunci bagi keberlangsungan demokrasi. Ketika ruang publik didominasi oleh intoleransi, maka partisipasi warga akan terganggu dan kebebasan sipil terancam. Fakta menunjukkan bahwa konflik horizontal kerap berakar dari isu agama yang dipolitisasi untuk kepentingan elektoral. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap minoritas agama bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga prasyarat bagi negara hukum yang demokratis.

Tidak hanya di lingkungan sekolah dasar dan menengah, dunia perguruan tinggi juga perlu memperkuat agenda moderasi beragama. Kampus seharusnya menjadi ruang dialog lintas identitas, bukan justru menjadi ladang subur bagi eksklusivisme ideologis. Penting bagi civitas akademika untuk menyadari bahwa perbedaan keyakinan adalah bagian dari kekayaan intelektual bangsa, bukan ancaman bagi kesatuan. Pembelajaran lintas agama dan kegiatan bersama antar organisasi keagamaan di kampus harus lebih difasilitasi.

Toleransi bukanlah konsep yang berhenti pada wacana. Ia harus diwujudkan dalam kebijakan, budaya organisasi, dan praktik hidup sehari-hari. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, media, dan masyarakat sipil perlu bergerak bersama membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai. Hanya dengan komitmen nyata dari semua pihak, toleransi beragama dapat menjadi pondasi kuat bagi Indonesia yang lebih bersatu, adil, dan beradab.

Indonesia memiliki warisan budaya yang sarat dengan nilai-nilai toleransi, seperti tradisi selametan, musyawarah adat, dan gotong royong lintas agama yang hidup di berbagai daerah. Di banyak desa, praktik sosial antarumat beragama telah berlangsung harmonis selama puluhan tahun, bahkan sebelum istilah “moderasi beragama” populer di ruang akademik. Menghidupkan kembali kearifan lokal semacam ini dapat menjadi strategi kultural yang efektif dalam memperkuat toleransi berbasis pengalaman, bukan sekadar teori.

Para pemimpin politik juga memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan keteladanan dalam hal toleransi. Pernyataan publik yang inklusif, pemilihan diksi yang damai, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan dapat menciptakan iklim politik yang lebih sejuk dan produktif. Sebaliknya, politisasi identitas agama demi meraih simpati elektoral hanya akan merusak kepercayaan sosial dan menciptakan jurang perpecahan. Keteladanan di tingkat elite menjadi penting untuk mendorong sikap toleran di akar rumput.

Teknologi digital ibarat pedang bermata dua dalam isu toleransi. Di satu sisi, ia mempercepat penyebaran informasi lintas keyakinan dan mempertemukan individu dari latar belakang berbeda. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi ruang subur bagi ujaran kebencian dan bias algoritma yang memperkuat polarisasi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai toleransi harus menjadi agenda prioritas, terutama bagi generasi muda yang sangat aktif di ruang digital.