Bey: 2024, Jabar Optimistis Mampu Turunkan Prevalensi “Stunting” Sesuai Target Nasional

Terasjabar.co – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus mendorong upaya-upaya penanganan tengkes (stunting).

Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan, Jabar berhasil menurunkan angka prevalensi stunting 10,9 persen, dari angka 31,1 persen di tahun 2018 ke angka 20,2 pada 2022, dengan rata-rata penurunan mencapai 2,72 persen per tahun.

Berdasarkan capaian tersebut, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin optimistis target penurunan stunting ke angka 14 persen dapat tercapai di tahun 2024 mengikuti target nasional.

Menurutnya, untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya ganda dari mulai pemenuhan gizi semenjak kehamilan hingga infrastruktur mumpuni seperti akses air bersih dan sanitasi.

“Insyaallah, (target 14 persen) saya yakin bisa tercapai di 2024,” ungkap Bey saat ditemui usai kegiatan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Barat di Hotel Pullman, Kota Bandung, Senin (23/10/2023).

“Ada dua intervensi, yang satu betul-betul ditujukan pada anak, satu lagi ini yang harus dikerjakan bersama-sama seperti sanitasi dan air. Jadi tak hanya makanan atau sampai ibu hamil, tapi juga semuanya harus diperhatikan  bersama-sama,” paparnya.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin  membuka kegiatan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Barat di Hotel Pullman, Kota Bandung, Senin (23/10/2023). (Foto: Biro Adpim Jabar)

Merujuk pada angka Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat elektronik (e-PPGBM), angka stunting di Jabar saat ini hanya 6,01 persen, dengan data by name by address balita stunting sebanyak 178.058 per 15 Oktober 2023, dari sebelumnya 183.440 balita pada 2022.

Angka tersebut masuk dalam kategori rendah, meskipun terdapat perbedaan data sebesar 14,19 persen jika dibandingkan dengan data SSGI. Upaya perbaikan kualitas data telah dilakukan melalui pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dengan peningkatan jumlah sampling .

Apresiasi Kementerian Kesehatan

Capaian penurunan stunting di Jabar ini juga mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengungkapkan, penurunan stunting di provinsi dengan penduduk terbanyak ini menyumbang presentase yang besar untuk Indonesia.

“Untuk suatu provinsi yang jumlah penduduknya sangat besar, pencapaian Jawa Barat bukan hal yang mudah. Penduduknya sampai 50 juta, ( stunting ) turun dari angka 24 persen ke angka 20 persen dalam satu tahun. Saya ucapkan selamat,” ujar Maria.

“Apa yang terjadi di Jabar itu akan terefleksikan dalam data nasional karena Jawa Barat menyumbang persentase yang besar untuk data nasional. Ini adalah provinsi yang terpenting untuk penurunan stunting ,” tuturnya.

Maria menyebutkan, pihaknya telah melakukan analisis data stunting di tahun 2021 dan 2022. Hasilnya, terdapat potensi angka penambahan stunting baru, yakni stunting baru pertama balita usia 0 sampai 1 tahun sebanyak 580.000 balita serta stunting baru kedua balita usia 1 sampai 2 tahun sebanyak 900.000 anak.

“Jadi kita ada dua titik krusial dimana ada stunting-stunting baru, yaitu di usia 0 sampai 1 tahun dan usia 1 sampai 2 tahun. Kalau tidak bisa ditahan stunting barunya, maka kita akan sulit untuk menurunkan stunting,” tegasnya.

Maria menambahkan, fokus program dari Kemenkes dalam menekan angka stunting baru tersebut dilakukan melalui intervensi spesifik pada masa sebelum lahir dan sesudah lahir, mulai dari skrining anemia dan konsumsi tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri, pemeriksaan kehamilan, konsumsi TTD dan pemberian makanan tambahan energi pada ibu hamil.

Selain itu dilakukan pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI), tata laksana balita dengan masalah gizi dan peningkatan imunisasi pada balita.

Intervensi spesifik tersebut, lanjut Maria, telah disosialisasikan secara daring ke 34 dinas kesehatan tingkat provinsi, 514 dinas kesehatan tingkat kabupaten/kota dan dinas pemberdayaan masyarakat desa pada 16 Februari 2023.

Sosialisasi serupa juga dilakukan secara daring kepada 10.260 Puskesmas di seluruh Indonesia pada 1-17 Maret 2023.