Komisi Informasi Jabar Gelar Sosialisasi E-Monev 2023

Terasjabar.co – Komisi Informasi Jabar terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital. Salah satunya dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi daring (e-monev) keterbukaan informasi publik. Yang berbeda dengan e-monev 2022, e-monev 2023 diselenggarakan secara serentak se-Indonesia melalui digital conecting dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi-Komisi Informasi Provinsi lainnya di seluruh Indonesia.

Dalam sambutan Sosialisasi Monev 2023 di Gedung Sate Bandung (25/7/2023), Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Dr. H. Ijang Faisal, M.Si. mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan informasi yang selama ini sudah berprestasi. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat Tahun 2023 tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia, mencapai 84,43 point, Nilai IKIP Jabar tersebut meningkat dibanding tahun 2022 yang mencapai 81,93 poin, sekaligus melampaui nilai IKIP nasional yang berada pada angka 74.43 poin.

Hasil Monev Tahun 2022 pun, sudah 13 Kabupaten/Kota masuk kategori tertinggi, yakni Badan Publik Informatif dan 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga berkategori informatif. “Prestasi tersebut tentu harus dipertahankan, bahkan sebisa mungkin meningkat,” tambah Ijang yang didampingi Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Dadan Saputra, S.Pd., M.Si.

Dalam konteks itulah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Informasi Jawa Barat menyelenggarakan sosialisasi e-monev 2023 dengan menghadirkan sejumlah pembicara yang kompeten. Pembicara tersebut yakni, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat: Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmadja, Dipl., S.E., M.Eng., Ketua Komisi Informasi Pusat: Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., Komisi Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat: Pb.Fx. Hardoko Agung Saputro, S.Sos., Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang juga Ketua Tim Penilai Monev 2023; Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si., dan Dosen Universitas Sebelas April yang juga Wakil Ketua Tim Penilai Monev. 2023: Dr. Anne Fridya Safaria, M.Si.

“Karena IKIP Jabar sudah nomor 1, Monev 2022 sudah banyak Badan Publik yang Informatif, maka dari itu badan publik di Jawa Barat pun juga harus baik dalam Monev 2023 dalam implementasi keterbukaan informasi,” tegas Ijang Faisal.

Acara sosialisasi e-monev 2023 tersebut diikuti 101 Badan Publik yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi vertikal yang ada di wilayah Jawa Barat.

Sekda Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmadja mengungkatkan, upaya-upaya Pemdaprov meningkatkan keterbukaan publik sudah on the track. Menurutnya, e-monev juga memberikan dampak signifikan pada peningkatan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jabar.

“Nilai dari keterbukaan informasi kita ini meningkat indeksnya, dari tahun 2022 sekitar 81,93 (poin) sekarang sudah 84,43 (poin) di tahun 2023, dan itu tertinggi di Indonesia. Jadi itu bukti bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini ternyata memang sesuai dengan hasil penilaian,” kata Setiawan.

Meski demikian, Setiawan menekankan bahwa output e-monev bukan berfokus pada peningkatan capaian nilai IKIP, melainkan lebih mengedepankan target pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.

“Sekarang ini di 2023 kita dapat indeks 84,43 poin ini karena memang sebetulnya kita tidak menargetkan nilai. Tapi yang kita targetkan adalah pelayanan publik kita lebih terbuka dan lebih baik,” pungkas Setiawan.