4 Sorotan Ombudsman soal Penyelenggaraan PPDB Jabar 2022

Terasjabar.co – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat memberikan catatan terhadap penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022.

Ada empat hal yang jadi sorotan Ombudsman Jabar dalam pelaksanaan PPDB. Apa saja?

“Empat hal ini yang menjadi prioritas dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jabar untuk dikoordinasikan dan diawasi penyelenggaraannya,” ucap Kepala Kanwil Ombudsman Jabar Dan Satriana, Kamis (2/6/2022).

Catatan pertama, dia meminta agar Dinas Pendidikan mampu memperkuat pengelolaan dan penyelesaian pengaduan PPDB di internal Disdik. Sebab, kata dia, permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

“Untuk itu pengelolaan pengaduan secara berjenjang dan terpadu dari lingkup sekolah sampai Dinas Pendidikan harus lebih disempurnakan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Antara lain peningkatan kapasitas pengelola pengaduan dan distribusi pengambilan keputusan penyelesaian pengaduan secara berjenjang,” katanya.

Catatan kedua yakni penyempurnaan sistem online. Menurutnya sistem online perlu diperkuat lantaran menjadi sumber informasi akurat bagi masyarakat atau calon peserta didik.

“Hal ini menjadi penting agar masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk menentukan pilihan sekolah dan memberikan ruang bagi partisipasi publik termasuk mengawasi dan memberikan masukan selama penyelenggaraan PPDB,” tuturnya.

Lalu catatan ketiga, Disdik harus proaktif salam penyelenggaraan seleksi jalur afirmasi. Pemerintah harus turun tangan langsung memberikan perlindungan hak pendidikan bagi kelompok rentan.

“Disdik dapat berkoordinasi untuk mendapatkan data dan menyalurkan calon siswa dari kelompok rentan untuk menjamin mereka dapat melanjutkan sekolah dengan bantuan dari pemerintah,” kata dia.

Terakhir, Disdik harus meneruskan pengawasan pengelolaan peserta didik usai daftar ulang. Kewenangan sekolah dalam mengelola peserta didik, sambungnya, harus dalam koridor peraturan yang berlaku.

“Diharapkan koordinasi dan pengawasan terhadap keempat hal tersebut dapat memberikan dampak langsung berupa perbaikan pelayanan PPDB serta berdampak pada perbaikan sistem pengelolaan PPDB secara keseluruhan untuk mencegah berulangnya potensi maladministrasi dalam sektor pendidikan, khususnya PPDB,” tutur dia.