Turut Awasi PPDB, Ombudsman RI Jabar Siap Optimalkan Layanan Pengaduan Warga

Terasjabar.co – Turut mengawasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun, Ombudsman mengoptimalkan pelayanan pengaduan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto, Sabtu (15/6/2019).

Ia mengatakan tercatat Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menerima laporan kasus pendidikan 2014 sebanyak 11 laporan, 2015 sebanyak 13 laporan, 2016 sebanyak 31 laporan, 2017 sebanyak 8 laporan, dan 2018 menerima sebanyak 23 laporan.

Haneda mengatakan, berkaca pada data laporan tersebut, laporan pendidikan yang diterima terbanyak pihaknya adalah kasus dugaan maladministrasi. Termasuk pada 2018 muncul laporan mengenai penyelanggaraan PPDB.

“Adanya praktek kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara PPDB sehingga calon siswa yang seharusnya mendapatkan kursi/bangku sekolah tersingkirkan atas kecurangan itu,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto, Sabtu (15/6/2019).

Oleh sebab itu pihaknya melakukan koordinasi dan strategi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam rangka mengantisipasi dampak penyelenggaraan PPDB 2019.

Ombudsman secara khusus dalam even-even nasional seperti PPDB di tahun 2019 ini turut mengantisipasi calon siswa yang menjadi korban kecurangan.

Ia menghimbau bagi calon siswa yang merasa mengalami kecurangan melaporkan atas ketidakadilan yang dialami ke help desk atau internal complain handeling penyelenggara PPDB.

Pengaduan yang terjadi berpotensi dapat berupa maladministrasi. Di antaranya penundaan berlarut, tidak terlayani, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, bertindak tidak layak atau patuh, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi.

“Pelaporan bisa berlaku bagi siapapun tersmasuk sekolah hingga tingkat disdik, jika tidak terlayani maka wajib bagi warga menggunakan haknya untuk melapor kepada Ombudsman RI,” ujarnya.

Pengaduan atau pelaporan bisa dilakukan melalui beberapa sarana, di antaranya Website resmi Ombudsman, mengisi Form Pengaduan, Aplikasi Khusus Pengaduan seperti LAPOR SP4N, dan Call Center/SMS/WA Center Khusus Pengaduan.

Penanganan Laporan Reaksi Cepat

Haneda menilai PPDB dengan sistem zonasi mampu menjawab kebutuhan dan memberikan keadilan sesuai tafsirnya.

Hanya, imbuhnya, dalam praktek dan proses terkadang terjadi hal-hal di luar kesempurnaan sistem, sehingga berakibat pada calon siswa tidak mendapatkan akses pendidikan.

Pelaksanaan PPDB sarat dengan terbatasnya waktu, akibatnya siswa bisa kehilangan hak atas pendidikannya kalau tidak ditangani secara cepat.

Oleh karena itu dalam mekanisme khusus penanganan laporan seperti event PPDB ini, kata Haneda, maka masuk kriteria darurat.

Pada penanganan pelaporan Tim Ombudsman menggunakan mekanisme RCO (Reaksi Cepat Ombudsman).

“Ini sudah diatur dalam Peraturan Ombudsman 26/2017 tentang PVL= penerimaan dan verifikasi laporan,” jelasnya.

Dalam hal ini Ombudsman bekerja sama dengan Disdik Jabar pada PPDB membuka Desk Pengaduan.

Haneda menjelaskan dengan begitu peran penting penanganan pengaduan bagi pelayanan publik yang lebih naik.

Selain itu dengan mekanisme penanganan pengaduan berupa ruang partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan konstruktif merupakan upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

“Mekanisme penanganan pengaduan merupakan sarana perlindungan bagi penyelenggara layanan publik, agar dapat memberikan jawaban secara layak atas kritikan atau laporan masyarakat,” katanya.

Haneda mengatakan dengan mewujudkan layanan publik yang berkualitas tak lain juga merupakan upaya menjunjung keadilan bagi seluruh masyarakat.