PPDB Tahun Ini, Anggota DPRD Jabar: Jangan Ada Stigma Sekolah Favorit

Terasjabar.co – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan, semakin baik memetakan berbagai permasalahan dan solusi seputar penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat SMA, SMK, dan SLB, di Jawa Barat.

“PPDB adalah momen paling seksi, yang paling sensitif dalam agenda tahunan pendidikan di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Dari sekian banyak pengalaman, lama-lama kan terpetakanlah permasalahan itu ya,” katanya kepada wartawan melalui ponsel, Senin (16/5/2022).

Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan Dinas Pendidikan Jabar sudah banyak memodifikasi dan memperbaiki berbagai masalah yang muncul setiap tahun.

“Dalam penyusunan peraturannya sudah diuji publik. Kami melihat peta masalah itu sudah dipahami dan sudah mulai dilihat pola-polanya,” katanya.

Pada masa awal pendaftaran, katanya, sebagian besar pendaftar mengakses website pendaftaran dan akhirnya server berkali-kali bermasalah.

Kini, katanya, sudah diatasi dengan menjamin kekuatan server dan jaringan, juga kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi.

“Secara sistematis sudah pasti dikonsultasikan ya, karena yang namanya website itu, ada banyak ahli dari di Jawa Barat untuk mengatasi masalahnya,” katanya.

Ia mengatakan semua sekolah di Jabar pun disiagakan untuk membatu para peserta didiknya mendaftar ke sekolah tujuan. Tentunya dengan jaringan internet yang terus dioptimalkan.

Ia mengatakan yang menjadi masalah kini bukanlah teknis pendaftarannya, namun masih adanya stigma sekolah unggulan atau sekolah favorit di setiap kota dan kabupaten. Hal ini membuat panjangnya daftar pendaftar menuju sekolah tersebut.

“Yang masih bermasalah itu ada sedikit sekolah, seperti SMA favorit itu ya, ada di setiap kota dan kabupaten tertentu. Itu gambaran bahwa proses standarisasi untuk nilai atau kualitas lulusan itu masih belum merata,” katanya.

Hal yang perlu ditingkatkan, katanya, adalah transparansi semua sekolah dalam proses pendaftaran. Jangan sampai, katanya, pendaftaran menjadi ajang pungli atau jual beli kursi.

“Saat menjelang pengumuman gitu ya, kadang terjadi ketidaktransparan. Jadi tidak munculnya jarak yang dikhawatirkan para pendaftar. Jangan sampai ada yang bermain di sini, memanfaatkan ini untuk keuntungan pribadi,” katanya.