Zulkifly Chaniago: Pernyataan Luhut Soal Big Data Penundaan Pemilu Hanyalah Akal-Akalan
Terasjabar.co – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait big data 110 juta penduduk Indonesia menginginkan penundaan Pemilu 2024 menuai polemik. Terlebih belakangan ini, memang wacana penundaan Pemilu menjadi sorotan publik.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat H. Zulkifly Chaniago, BE., secara tegas menyoroti pernyataan Luhut tersebut. Dia memandang, pernyataan Menko Marves tersebut terkait adanya big data hanya mengada-ada atau akal-akalan untuk melengggangkan kekuasaan.
“Pernyataan Pak Luhut dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja. Ini adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan, yang ujungnya akan menghianati amanat reformasi,” kata Zulkifly kepada Terasjabar.co, Minggu (13/3/2022).
Dia menyebut, skenario perpanjangan masa jabatan periode yang digaungkan sebelumnya dimentahkan publik. Dia meyakini, skenario penundaan Pemilu 2024 untuk melanggengkan kekuasaan pun akan gagal.
“Melihat wacana tunda pemilu ini pun kemungkinan besar akan gagal, skenario lain yang mungkin dilakukan adalah memaksakan amandemen UUD 45, dengan memanfaatkan kekuatan partai koalisi yang dominan di DPR RI maupun di MPR RI,” tegasnya.
Dia pun menyesalkan sikap Pemerintah dan DPR yang hingga kini belum mengesahkan anggaran Pemilu 2024. Tak dipungkiri, hal ini merupakan cara untuk menggembosi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Alternatif lain adalah menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran Pemilu 2024, karena sampai sekarang pembahasan anggaran Pemilu masih deadlock,” ucapnya.
Skenario paling akhir, lanjut Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini, bukan tidak mungkin, Pemerintah nekat mengeluarkan Dekrit Presiden dengan berbagai alasan, dengan seolah-olah kehendak rakyat berdasarkan survei abal-abal, alasan ekonomi yang belum pulih, alasan Covid-19 yang belum terkendali, dan bahkan alasan perang Rusia-Ukraina yang jauh di sana.
“Dengan kata lain, ada indikasi penguasa akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan melanggengkan kekuasaan, tanpa peduli bahwa semua rencana ini merupakan permufakatan jahat untuk mengkhianati amanat reformasi,” pungkasnya.
Leave a Reply