Berita PTUN Menangkan Erman Suparno adalah Menyesatkan

Terasjabar.co – Berita yang menyebut PTUN Menangkan Gugatan Erman Suparno adalah informasi yang menyesatkan, karena faktanya Putusan PTUN Jakarta “hanya” menyebutkan adanya kekurang cermatan sistem dalam proses penetapan Kepmenkumham yang secara online dilakukan oleh Notaris.

“Sumber berita membagi kebohongan nyata yang sungguh tidak layak dilakukan oleh siapapun di depan hukum. Itu hanya administrasi dan tidak mengusik kedudukan Organisasi disamping putusan tersebut belum final, dan karena itu Pemerintah yang digugat tentu melakukan upaya Banding,” kata Sekjen PP IPHI Dr. Abidinsyah Siregar.

Abidin menanggapi berita yang beredar sebagaimana dikutip dari detik.com Jumat (7/1/2021) berjudul PTUN Menangkan IPHI Erman Suparno atas Ismed Hasan Putro. Berita ini diedarkan di grup whats app, yang seolah-olah IPHI yang legal adalah “IPHI” di bawah pimpinan Erman Soeparno hasil Muktamar Jakarta yang justru sebenarnya Muktamar illegal, karena tidak sesuai dengan AD ART.

Menurut Abidin, PP IPHI yang legal adalah yang dipimpin H.Ismed Hasan Putro yang terpilih pada Muktamar VII 21 Agt 2021 yang kuorum dan mengagendakan Laporan Pertanggungjawaban terselenggara sesuai AD/ART IPHI. Dalam Muktamar Surabaya ikut memberikan sambutan adalah Menteri Agama yang diwakili Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi, serta Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

“Hasil Muktamar VII Surabaya jelas berkekuatan hukum mutlak. Sangat berbeda dengan “IPHI H.Erman” yang diselenggarakan diam-diam, dihadiri 2 Pengurus Wilayah dari 32 PW IPHI dan tanpa adanya Laporan Pertanggjawban Ketum PP IPHI, sangat jelas tidak legal dan melanggar AD/ART. Lalu mendaftarkan kepengurusan tidak illegal itu ke Dirjen Admnistrasi Hukum Umum secara online. Tanpa ada verifikasi keabsahan dokumen Muktamar,” kata Abidin.

Ditambahkan bahwa andai diperhadapkan Muktamar VII Jakarta dengan Muktamar VII Surabaya, jelas dan terang yang mana sah dan legal berdasar AD/ART IPHI.

“Lantas dimana logika Pak Haji Erman mengajak satu kapal IPHI, sedangkan diperjalanan meninggalkan kapalnya yang legal dan menimbulkan perpecahan. Untungnya IPHI yang dipimpin H.Ismed Hasan Putro tidak punya nafsu untuk membawa ke ranah hukum, semata menjaga marwah Haji dihadapan publik,” ujar Abidinsyah Siregar, Sekjen PP IPHI.