Demokrat: Pemerintah Harus Cegah Penyebaran Omicron, Jangan Tunggu Nyawa Manusia Banyak Hilang

Terasjabar.co – Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta kepada pemerintah untuk fokus melakukan pencegahan Covid-19 varian Omicron yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 68 kasus.

Menurut dia, pemerintah harus segera mengkaji sejumlah kebijakan untuk menghentikan laju penyebaran Omicron di Tanah Air.

“Apa yang terjadi di negara lain, seharusnya diantisipasi dengan cepat dan serius. Jangan menunggu korban berjatuhan, baru kemudian mengambil langkah keras. Penanganan Omicron seharusnya tidak seperti penanganan Delta yang sangat telat dan lambat antisipasinya,” kata Herzaky, Jumat (31/12/2021).

Ia mengimbau agar pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya di bidang kesehatan selama pandemi ini masih melanda Indonesia. Sebab, jika rakyat sehat, lebih mudah untuk memulihkan ekonomi.

“Jangan kemudian membuat kebijakan serba tanggung. Bingung fokus ke kesehatan atau ekonomi, ujung-ujungnya dua-duanya berantakan dan mengalami perlambatan,” ujarnya.

Selama ini, hampir dua tahun rakyat bingung menjalani kehidupannya untuk selamat dari himpitan kesulitan ekonomi dan ancaman kehilangan nyawa karena Covid-19.

“Seharusnya Pemerintah berfokus pada upaya-upaya bagaimana agar rakyat bisa terhindar dari bencana covid-19. Seperti yang diingatkan berulang kali oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia,” katanya.

Ia menyebut, seharusnya dampak Pandemi ini bisa lebih diminimalisir, jika pemerintah sejak awal terbuka dengan masukan dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan.

“Jangan kemudian ketika situasi memburuk dan mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak, baru pemerintah mau mendengarkan. Sudah ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia yang menjadi korban, baru Pemerintah berubah,” katanya.

Selain itu, dirinya meminta kepada seluruh pejabat negara yang sedang mendapatkan kekuasaan untuk tak menjadikan pandemi ini sebagai ajang bisnis.

“Dari dugaan bisnis rapid test, antigen, PCR, sampai kemudian sekarang karantina di hotel berbintang. Nyawa rakyat ini, jangan sampai godaan rupiah atau dolar membuat pemerintah hilang fokus.”

“Para pejabat terkait sebaiknya menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi. Akan timbul ketidakpercayaan publik yang tinggi atas setiap kebijakan yang diambil, karena ada satu dua pejabat publik yang tersangkut kasus bisnis di seputar pandemi,” kata dia.