Tolak Hasil KLB, Irfan Suryanagara: Kemenkumham Harus Arif dan Bijaksana

Terasjabar.co – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Sebagaimana diketahui, hasil KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di tetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

“Kita tolak KLB  yang tidak sah atau tidak memenuhi ketentuan AD/ART Partai Demokrat,” ujar Ketua DPD Demokrat Provinsi Jawa Barat, Senin (8/3/2021).

Dia menyebutkan, seluruh kader Partai Demokrat di Jawa Barat patuh dan tunduk pada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua DPP Partai Demokrat yang sah, dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Jabar ini, KLB Demokrat sebagai bentuk kemunduran demokrasi di Tanah Air. Untuk itu, dia meminta Kementerian Hukum dan HAM menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit.

“Kemenkumham harus arif dan bijaksana. Menolak hasil KLB Sibolangit yang jelas-jelas tidak sah dan bertentangan dengan aturan, itu harus dilakukan oleh Kemenkumham,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, konflik internal Partai Demokrat mencuat setalah AHY menyatakan ada upaya kudeta dari Moeldoko dan sebagian pengurus DPP Partai Demokrat. Belakangan, sejumlah kader mengadakan KLB dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai.