Berencana Bentuk Dewan Pengawas Pesantren, Achdar Sudrajat Apresiasi Pemprov Jabar

Terasjabar.co – Pemprov Jabar berencana membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP) dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Agama, kiai, hingga ormas Islam.

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, DPP akan dibentuk melalui anggaran APBD Provinsi sebagai wujud komitmen Pemprov Jabar.

“Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” kata Uu, Senin (13/12/2021).

Selain DPP, kata Uu, Tim Layak Santri pun harus  menjadi prioritas. Tim tersebut nantinya bersiaga di masing-masing pondok pesantren (ponpes) guna memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

“Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah,” ucapnya.

Adapun rencana strategis ini akan dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jabar. Dijadwalkan, rapat pembahasan dan keputusan rencana strategis ini akan digelar pada pekan ini di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung.

“Minimal hari Rabu (15/12/2021) nanti, kita akan mengundang utusan dari 27 kota/kabupaten di Jabar ke Gedung Sate untuk membicarakan masalah ini, sehingga kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Provinsi Jabar,” ucap Uu.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. mengapresiasi rencana Pemprov Jabar tersebut.

“Saya tentu sangat mengapresiasi rencana ini sebagai ikhtiar untuk mencegah kasus-kasus serupa di masa yang akan datang,” kata Achdar kepada Terasjabar.co, Selasa (14/12/2021).

Achdar juga menyarankan agat, Pemprov Jabar memperketat syarat pembangunan ponpes, pembentukan DPP, serta Tim Layak Santri.

“Sebaiknya semua pihak yang ingin mendirikan ponpes ataupun ingin menjadi pimpinan ponpes agar mendapatkan rekomendasi dari majelis ulama, ormas Islam dan kiai setempat yang dianggap mursyid (ahli agama),” pungkasnya.