Bisakah Transgender Dapat e-KTP di Jawa Barat, Begini Kata Disdukcapil

Terasjabar.co – Transgender dan transpuan tetap wajib memiliki kartu tanpa penduduk elektronik (e-KTP). Meski begitu, mereka tetap wajib mencatatkan jenis kelamin asal sewaktu lahir, kecuali telah mendapatkan keputusan di pengadilan.

“Transgender itu tetap harus punya KTP kan. Tapi catatannya mereka harus berdasarkan data awal kelahirannya, kan ada laki-laki jadi perempuan, di KTP-nya harus tetap laki-laki,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jabar Dady Iskandar di Gedung Sate, Senin (27/9/2021).

Dady mengatakan, perekaman e-KTP bagi kaum LGBTQ telah dilakukan di Bandung, Kuningan dan Bekasi. Dinamika sempat terjadi pada proses perekaman data LGBTQ, pasalnya muncul aksi protes dari sejumlah kalangan di daerah.

“Kan kemarin agak ramai di daerah itu protes, seolah kita melegalisasi LGBT, bukan. Bukan soal itu, tapi mereka warga negara kita, ada yang mereka gitu karena memang ada kelainan. Naluri seperti itu tidak bisa diubah, nanti kita pilih, kita pilah,” kata Dady.

Soal berapa banyak transgender dan transpuan yang telah melakukan perekaman e-KTP, Dady tak bisa merincinya. Sebab, data tersebut dimiliki oleh dinas kependudukan di kabupaten/kota. Perekaman dilakukan dengan kerjasama dengan komunitas yang mewadahi mereka.

“Sudah banyak ya, yang jelas data rinciannya ada di kabupaten dan kota. Pak Dirjen Prof Zudan terus mengingatkan, kan ada asosiasi mereka juga ya sah-sah saja warga negara dikasih administrasi kependudukan,” kata Dady.

“Kebanyakan itu dari laki-laki ke perempuan. Mereka ingin difoto pakai kerudung biar cantik. Fotonya tetap harus pakai foto awal, tapi dia protes ingin pakai kerudung biar cantik. Kejadian itu ada di pelayanan langsung di kabupaten/kota,” ujar Dady melanjutkan.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh menyebutkan kewajiban negara mendata penduduk rentan administrasi kependudukan itu diamanatkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2019.

“Kewajiban negara memberikan identitas kepada seluruh penduduk di Indonesia, WNI maupun WNA yang memiliki KITAP atau kartu izin tinggal tetap. Bila WNA saja kita layani, apalagi kaum transgender, komunitas adat terpencil, serta kaum difabel. WNI, semuanya harus dilayani setara atau non-diskriminatif,” kata Zudan, Rabu (2/6/2021).