Banyak Aset Bermasalah, DPRD Minta Pemprov Jabar Perbaiki Tata Kelola Aset

Terasjabar.co – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. Toni Setiawan, M.IPol. meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk segera memberbaiki tata kelola aset.

Pihaknya mendesak Pemprov Jabar untuk memperbaiki tata kelola aset dikarenakan adanya perubahan wewenang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan wewenang di dalam Undang-undang tersebut, lanjut Toni, memiliki efek terhadap pertambahan dan berkurangnya aset milik Pemprov Jabar.

“Tata kelola perlu penataan ulang, karena pasca perubahan kewenangan di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, itu banyak perubahan-perubahan terkait kewenangan terhadap tata kelola pemerintah. Termasuk di dalamnya berefek pada pertambahan dan pengurangan aset Pemprov,” urainya, Sabtu (13/3/2021).

Apalagi lanjut Toni, saat ini banyak aset Pemprov Jabar yang bermasalah bahkan di sorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Untuk itu, pihak mendesak Pemprov Jabar untuk segera melakukan perbaikan tata kelola sekaligus optimalisasi aset agar berguna bagi masyarakat.

“Kita ingin aset-aset ini aman secara legal formal, dan membawa manfaat yang besar. Baik itu untuk Pemprov Jabar maupun masyarakat,” pugkasnya.