Tolak Hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, DPD Demokrat Jabar Nyatakan Loyal Terhadap AHY

Terasjabar.co – Sengketa hingga perseteruan Partai Demokrat kian memanas. Isu kudeta yang sempat muncul di permukaan publik, mulai terungkap. Hal tersebut, ditandai dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB).

Dalam KLB Partai Demokrat yang digelar pada Jumat (5/3/2021) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih menjabat Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Selain itu, dalam KLB tersebut menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.

Meskipun KLB telah digelar di Sumatera Utara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara, M.IPol. memastikan bahwa kader-kader aktifnya tetap loyal terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Kader-kader partai di Jabar loyal kepada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kepengurusan yang sah hasil Kongres V Partai Demokrat,” katanya kepada Terasjabar.co, Selasa (9/3/2021).

Irfan menyebutkan bahwasanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, merupakan kongres tidak resmi karena tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku.

Usai kabar tentang KLB yang digelar di Sumatera Utara, seluruh DPC menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) guna membahas permasalahan internal Partai Demokrat yang tengah menjadi sorotan tersebut.

Irfan menyatakan bahwa jikalau pun ditemukannya kader dari Jabar yang mengikuti KLB tersebut, bisa dipastikan ia bukan bagian dari kepengurusan Partai Demokrat di Provinsi Jawa Barat bahkan ia pastikan komitmen terhadap AHY dan tidak mengakui hasil KLB di Deli Serdang.

Irfan pun memastikan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 27 Kabupaten/Kota yang memiliki hak suara, tidak ikut serta dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Apabila diketahui ada kader Demokrat Jabar yang ikut serta kongres tersebut maka kita akan berikan sanksi pemecatan,” katanya.